TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA- Isu reshuffle kabinet menguat di akhir Januari 2026 pasca terpilihnya Thomas Djowandono menjadi deputi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Isu semakin melebar usai politikus PDIP Utut Adianto mengatakan bahwa ada anggota DPR RI dari Gerindra yang akan masuk ke Kabinet Prabowo-Gibran.
Rumor semakin bertambah kuat pasca rapor merah yang dikeluarkan CELIOS tentang para menteri yang bekerja di bawah performa.
CELIOS bahkan merilis 10 menteri yang dianggap layak untuk diganti.
Mereka adalah:
Istana Kepresidenan memastikan tidak akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perubahan yang terjadi saat ini hanya terkait peralihan jabatan Thomas Djiwandono, bukan perombakan kabinet secara menyeluruh.
Prasetyo menjelaskan, Thomas meninggalkan jabatan Wakil Menteri Keuangan setelah terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Ia menyebut kekosongan posisi Wamenkeu merupakan konsekuensi dari penugasan baru Thomas di lembaga lain, bukan bagian dari agenda reshuffle kabinet.
Saat ditanya soal pengganti Thomas di posisi Wakil Menteri Keuangan, Prasetyo mengatakan belum ada kandidat yang ditentukan karena proses pengangkatan Deputi Gubernur BI masih berjalan.
Di sisi lain, nama Budisatrio Djiwandono juga dikabarkan masuk bursa Menteri Luar Negeri jika terjadi reshuffle.
Isu tersebut muncul setelah pernyataan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dalam rapat kerja bersama pejabat pertahanan dan intelijen.
Menanggapi kabar itu, Budisatrio menegaskan dirinya masih menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan meminta agar isu tersebut ditanyakan langsung kepada pihak yang menyampaikannya.
Pengamat politik menilai, perpindahan jabatan di posisi strategis seperti Wakil Menteri Keuangan berpotensi memicu evaluasi lebih luas dalam kabinet.
Kursi kosong di sektor strategis dinilai sering menjadi momentum bagi presiden untuk menilai kembali efektivitas kementerian, meski tidak selalu berujung pada reshuffle besar.
Meski demikian, keputusan akhir terkait kemungkinan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.