Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Disdikbud ) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, membeberkan kondisi pendidikan di wilayahnya yang dinilai dalam kondisi kritis.

Ia menyebut, Lampung saat ini sedang menghadapi masalah besar terkait mutu input dan proses pendidikan yang disebabkan krisis nalar kritis yang akut pada siswa, hingga guru yang tidak kompeten.

​Thomas mengungkapkan, suasana belajar mengajar di banyak sekolah saat ini terasa hampa. 

Interaksi antara guru dan murid tidak berjalan secara intelektual karena siswa cenderung pasif dan kehilangan daya kritisnya.

Thomas menyoroti rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Harapan Lama Sekolah di Lampung yang belum optimal, dimulai dari hilangnya nalar kritis siswa di dalam ruang kelas.

"Saat ini ruang kelas terasa hampa, siswa kita ini tidak berani bertanya, dan tidak sanggup ditanya. Ini fakta di lapangan. Kenapa? Karena nalarnya tidak kritis," ujar Thomas dalam acara Diesnatalis FKIP Unila, Kamis (29/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa rendahnya mutu pendidikan juga berakar dari masalah kompetensi guru. 

Thomas menyebut hampir 50 persen guru di jenjang SD hingga SMA di Lampung memiliki masalah kualitas karena proses rekrutmen yang tidak meritokrasi.

"Banyak yang tiba-tiba mengajar tanpa diuji kelayakan akademik, integritas, maupun kemampuan pedagogisnya. Bahkan ada yang tidak linear ilmunya, tidak S.Pd, tapi mengampu materi lain. Ini hampir 50 persen di sekolah kita," ungkapnya.

Masalah kompetensi ini berdampak pada minimnya lulusan yang mampu bersaing di UTBK. 

"Menurut riset kami, hanya 6 persen dari 110.000 lulusan setiap tahun yang mampu lolos UTBK, dan itu pun terpusat di wilayah dengan fasilitas bimbel yang kuat (Perkotaan)," tegasnya.

Thomas juga menyentil fenomena anak usia 7 tahun ke atas di pedesaan Lampung yang tidak memiliki mimpi besar. 

Rendahnya ekspektasi ini menjadi faktor utama rendahnya Harapan Lama Sekolah di kabupaten-kabupaten.

"Ketika ditanya kamu mau ke mana nanti? Jawabannya hanya mau ikut bapak nyadap atau ke pasar. Tidak ada keinginan ke ITB atau ke UI. Ini harus dikoreksi agar mereka punya mindset bahwa pendidikan itu penting," tuturnya.

Ia juga mengkritik universitas lokal yang enggan menerima mahasiswa dari jalur pilihan kedua (P2), padahal banyak siswa Lampung yang memiliki passing grade tinggi namun tidak diterima di kampus top nasional.

Lebih jauh, Thomas memperingatkan bahwa Lampung terancam kehilangan manfaat bonus demografi. 

Banyak lulusan SMA yang hanya memegang ijazah tanpa tujuan kerja, lalu merantau ke Banten dan Bekasi tanpa kesiapan kompetensi.

"Dampak bonus demografi kita malah dinikmati provinsi lain. Anak-anak yang intelektualnya rendah justru tinggal di Lampung dan masuk sektor informal, tidak menjadi penggerak ekonomi lokal," bebernya.

Untuk membenahi ini, Thomas menyebut Disdikbud Lampung telah menyiapkan grand design strategis yang berfokus meningkatkan APK, meningkatkan Harapan Lama Sekolah, serta menekan Angka Tidak Sekolah (ATS) di seluruh kabupaten/kota.

Salah satu langkah konkretnya adalah mewajibkan sekolah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Menurutnya, saat ini sudah ada 110 SMK dan 2 SMA yang menjadi BLUD untuk menyesuaikan kompetensi keahlian dengan program hilirisasi pemerintah pusat.

"Kita paksa sekolah jadi BLUD supaya unit produksi dan kompetensi mereka bisa dimanfaatkan. Jika tidak, kita hanya akan jadi penonton dengan 1,5 juta angkatan kerja yang sulit menembus sektor formal," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)