BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat akan kembali melakukan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di 2026.

Sekda Bangka Barat, M Soleh menyampaikan kebijakan ini tengah dikaji dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah.

"Ada penyesuaian nanti, lagi kita ajukan ke pusat. Kita sesuaikan tetapi tidak sebesar tahun lalu," kata M Soleh kepada Bangkapos.com, Kamis (29/1/2026) 

Pemotongan TPP ASN dilakukan karena alasan kondisi keuangan Pemkab Bangka Barat. Namun, Soleh belum menyampaikan berapa persen penyesuaian tersebut.

"Memang kondisi keuangan kita, rata-rata daerah itu ada penyesuaian," lanjutnya lagi.

Soleh meminta agar para ASN Pemkab Bangka Barat tetap semangat dalam bekerja, meskipun TPP bakal dilakukan penyesuaian.

"Ya tetap semangat kita kan," harapnya.

Sementara, untuk pencairan TPP pada Januari 2026 mengalami keterlambatan, ia mengatakan masih dalam proses.

"Mengajukan ke pusat rekomendasikannya, terkait TPP-nya," tutupnya.

Sebelumnya pada 2025, TPP ASN Pemkab Bangka Barat juga telah disesuaikan.

Bupati Bangka Barat, Markus mengelurkan kebijakan mengenai penyesuaian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negera (ASN).

Kebijakan ini diambil menyusul adanya defisit belanja daerah APBD 2025 dan sejumlah utang yang harus dibayar Pemkab Bangka Barat.

Seperti utang sebesar Rp 48,5 Miliar yang harus dibayarkan Pemkab Babar ke pihak ketiga yang telah menyelesaikan sejumlah proyek dan Rp 12 Miliar utang ke BPJS Kesehatan.

Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dilakukan Pemkab Bangka Barat pada 2025 mencapai 40-65 persen, agar dapat menutupi defisit anggaran. 

(Bangkapos.com/Riki Pratama)