Lidea Feed

Gayo Lues, Aceh (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan terhadap masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Gayo Lues, Aceh guna menentukan kebijakan yang tepat dalam upaya rehabilitasi pascabencana di wilayah tersebut.

Petugas Pemeriksa Lapangan dari Tim Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana (R3P) BPS Gayo Lues Febby Adrian mengatakan pihaknya telah mendata 19 desa di seluruh Gayo Lues.

"Pendataan ini sementara akan berlangsung hingga 3 Februari (2026)," katanya ditemui saat mendata masyarakat di Desa Paloh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Jumat.

Febby menjelaskan 19 desa menjadi percontohan bagi seluruh 148 desa yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung

Ia menyebut hal yang didata berkaitan dengan jumlah rumah yang hilang, mata pencaharian masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, bantuan apa saja yang sudah diterima, hingga infrastruktur seperti masjid, jalan, jembatan, dan lain sebagainya.

"Harapannya setelah didapat datanya, pemerintah bisa tindak cepat untuk menyalurkan bantuan atau membuat huntara (hunian sementara) atau huntap (hunian tetap) di daerah yang terdampak bencana di sini," ucap Febby Adrian.

Menanggapi hal tersebut, Mat Pasa, salah seorang warga Desa Palok menyambut positif pendataan ini.

Ia yang rumahnya hilang tersapu banjir dan tanah longsor berharap pendataan ini bisa memberi titik terang atas nasib tempat tinggalnya.

"Kalau bisa, (kami menetap) di sini. Kalau nggak bisa, relokasi pun bisa kan gitu. Di sini gabung sama keluarga. Tidak ada masalah, di mana pun bisa kan," ucap Mat Pasa.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya terus bekerja sama demi memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Presiden RI Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satgas.