TRIBUNTORAJA.COM - Aksi unjuk rasa menolak kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo mewarnai pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (30/1/2026) sore.
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (Keramat) menggelar demonstrasi di depan Hotel Claro.
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan, “Sulsel Tidak Tunduk Pada Raja Jawa, Menolak Dijadikan Kandang Gajah, Adili Jokowi.”
Massa aksi juga membakar ban di badan jalan sebagai bentuk protes.
Jokowi memang dijadwalkan menghadiri Rakernas PSI yang dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.
Aksi unjuk rasa sempat memicu kemacetan panjang di ruas Jalan AP Pettarani hingga ke pertigaan Jalan Sultan Alauddin.
Aparat kepolisian yang berjaga tampak berjibaku mengurai arus lalu lintas di kawasan tersebut.
Situasi sempat memanas sekitar 15 menit saat aksi berlangsung.
Sejumlah kader PSI yang berada di dalam hotel keluar dan mendekati massa aksi, hingga terjadi aksi saling dorong.
Ketegangan berhasil diredam setelah aparat kepolisian dan kader PSI lainnya turun tangan menenangkan situasi.
Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron, terlihat meminta kader PSI untuk kembali masuk ke area hotel demi mencegah eskalasi konflik.
“Ayo, masuk saja. Jangan ada kader yang di luar,” ujarnya.
Selain menolak kehadiran Jokowi, massa aksi juga menuntut pencopotan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang turut menghadiri Rakernas PSI.
Menteri Kehutanan dinilai gagal menjaga kelestarian hutan, sehingga berkontribusi terhadap bencana banjir di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera.
“Bencana di Sumatera belum selesai, tetapi hari ini kita justru diperlihatkan kehadiran Menteri Kehutanan di Sulawesi Selatan,” ujar salah seorang orator.
Jenderal Lapangan Aliansi Keramat, Fahrul, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan mengganggu jalannya Rakernas PSI, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kehadiran pejabat publik di Sulsel.
“Keramat turun ke jalan untuk menyuarakan persoalan-persoalan yang terjadi di NKRI,” katanya.
Menurut Fahrul, selain persoalan kehutanan di Sumatera, aliansi juga menyoroti dugaan pembalakan liar dan perusakan kawasan hutan di Sulawesi Selatan, seperti di Bantimurung, Kabupaten Maros, perambahan hutan lindung oleh tambang di Pangkep, serta konflik agraria di Kajang, Bulukumba.
Aliansi Keramat juga menyuarakan tuntutan agar Joko Widodo diperiksa terkait sejumlah dugaan kasus korupsi, di antaranya kuota haji dan impor minyak mentah yang sebelumnya mencuat ke publik.
Aksi unjuk rasa ini dijaga ketat aparat kepolisian gabungan dari Ditsamapta Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, dan Polsek Tamalate.
Sebuah kendaraan taktis water cannon turut disiagakan di sekitar akses masuk hotel.
Usai menyampaikan orasi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas di Jalan AP Pettarani yang sempat tersendat kembali normal menjelang malam hari.(emba)
