BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Bupati Tapin menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas dukungan dan partisipasi aktif dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Tapin, H Juanda, yang mewakili Bupati Tapin, pada kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan se-Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkaikan dengan Peresmian Gedung Baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.
Acara berlangsung di Gedung DR KH Idham Chalid, Kota Banjarbaru, Jumat (30/1/2025).
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendukung penguatan layanan hukum serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Menteri Hukum RI menilai keberadaan Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan menjadi langkah strategis untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di tingkat akar rumput.
Kegiatan peresmian ini turut dihadiri Menteri dan Wakil Menteri Hukum RI, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan perguruan tinggi.
Wakil Bupati Tapin, H Juanda, usai menerima penghargaan menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin.
Dia menegaskan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat layanan hukum di daerah, khususnya bagi masyarakat desa dan kelurahan,” ujar Juanda.
Juanda mengajak masyarakat Kabupaten Tapin untuk memanfaatkan keberadaan Pos Bantuan Hukum sebagai sarana memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum secara mudah dan terjangkau.
“Kami berharap masyarakat tidak ragu untuk datang ke Pos Bantuan Hukum. Posbankum ini hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan pemahaman dan solusi hukum secara dekat dan cepat,” katanya.
Menurutnya, Pos Bantuan Hukum memiliki peran penting dalam memberikan edukasi hukum serta membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum secara tepat dan sesuai aturan.
“Dengan adanya Pos Bantuan Hukum, masyarakat tidak perlu takut atau bingung ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Ini langkah baik yang harus dimanfaatkan bersama,” pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)
