TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Israel mengumumkan bahwa perbatasan Rafah antara Jalur Gaza dan Mesir akan dibuka kembali mulai Minggu, 1 Februari 2026, setelah hampir dua tahun tertutup sejak Mei 2024.
Pembukaan itu sebagai bagian dari fase lanjutan perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat.
Namun, pembukaan itu hanya diperuntukkan bagi pergerakan orang-orang tertentu dan tetap berada di bawah kontrol ketat Israel, menimbulkan kritik luas bahwa langkah tersebut gagal memenuhi kebutuhan dasar warga sipil Gaza.
Menurut pernyataan Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), badan Israel yang menangani urusan sipil di wilayah Palestina, Rafah akan dibuka “untuk pergerakan terbatas orang saja” dan tetap memerlukan izin keamanan dari Israel serta koordinasi dengan Mesir, dikutip dari PBS.
Pengawasan oleh agen Uni Eropa juga akan diterapkan, tetapi kontrol identifikasi lanjutan tetap berada di tangan militer Israel di koridor yang masih berada di bawah kendalinya.
Pembatasan tersebut berarti hanya sejumlah kecil orang yang dapat melewati perbatasan setiap harinya, dengan prioritas kepada pasien medis dan penduduk Gaza yang mengungsi selama masa pertempuran.
Ribuan warga yang membutuhkan perawatan kesehatan luar Gaza dan keluarga yang ingin kembali ke rumah mereka tetap terhambat oleh prosedur yang sangat rumit dan selektif.
Pengumuman pembukaan ini datang setelah Israel selesai melakukan operasi pencarian untuk menemukan jenazah sandera terakhir, yang sebelumnya menjadi syarat bagi otoritas Israel untuk mulai membuka kembali Rafah.
Meskipun langkah ini dicitrakan sebagai kemajuan dalam implementasi gencatan senjata, aktivitas militer Israel di Gaza belum sepenuhnya berhenti, dengan serangan udara yang terus menimbulkan korban sipil.
Krisis kemanusiaan yang berkelanjutan — termasuk kekurangan makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan — tidak otomatis teratasi hanya dengan membuka perbatasan secara terbatas.
Sebab, sejak penutupan perbatasan hampir dua tahun lalu, Rafah merupakan satu-satunya jalur langsung ke luar Gaza yang tidak melalui wilayah yang diduduki Israel, sehingga penutupan itu telah memperparah isolasi dan penderitaan warga sipil.
Baca juga: Pakar Militer Israel: Strategi Geng Proksi Gagal, Hamas Masih Menguasai Gaza
Organisasi kemanusiaan internasional berulang kali mendesak agar pembukaan ini mencakup aliran bantuan dan barang-barang penting, bukan hanya pergerakan orang.
Namun, alasan keamanan yang dikemukakan Israel sebagai pembatas tetap menjadi penghalang bagi pengiriman bantuan dalam jumlah besar.
Peristiwa ini menandai pertukaran sandera terakhir antara Israel dan Hamas yang dilakukan sebagai bagian dari fase pertama gencatan senjata yang dimediasi AS yang dicapai pada bulan Oktober.
Palang Merah mengatakan bahwa mereka membantu memfasilitasi pemulangan jenazah. Jenazah-jenazah tersebut dibawa ke Rumah Sakit Shifa di Kota Gaza, kata juru bicara Kementerian Kesehatan, Zaher al-Wahidi.
Pemulangan semua sandera yang tersisa, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, merupakan bagian penting dari fase pertama gencatan senjata yang menghentikan perang.
Israel setuju untuk mengembalikan 15 jenazah warga Palestina untuk setiap sandera yang dibebaskan, sesuai dengan ketentuan gencatan senjata.
Belum jelas apakah jenazah yang dirilis pada hari Kamis adalah jenazah tahanan Palestina yang meninggal dalam tahanan Israel atau jenazah yang diambil dari Gaza oleh pasukan Israel selama perang.
Israel telah membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, banyak di antaranya ditangkap oleh pasukan Israel selama lebih dari dua tahun penghancuran Gaza dan ditahan tanpa didakwa.
Pemerintah juga telah mengembalikan jenazah 360 warga Palestina ke Gaza, di mana para pejabat kesulitan untuk mengidentifikasi mereka.
Kementerian Kesehatan Gaza telah mengunggah foto-foto jenazah agar keluarga dapat mengidentifikasinya. Dari jenazah yang dikembalikan oleh Israel, sekitar 100 telah diidentifikasi oleh keluarga, kata al-Wahidi.
