Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan respon usai korban longsor Cisarua menagih janji bantuan Rp10 juta. Dalam responnya itu, Dedi Mulyadi mengungkap fakta mengejutkan.

Seperti diketahui, para korban longsor Cisarua disebut mengeluh karena bantuan berupa uang kontrakan Rp 10 juta per KK belum cair. Padahal, Dedi Mulyadi sudah sempat berjanji akan memberikan bantuan tersebut sebagai bekal hidup dua bulan para korban.

“Per kepala keluarga Rp10 juta untuk cari kontrakan dan bekal hidup selama dua bulan dulu, sehingga kita akan fokus recovery bencananya, menyelesaikan penanganan pencarian korban yang masih tertimbun,” ujar Dedi Mulyadi saat meninjau lokasi dan ikut mengevakuasi korban, Sabtu (24/1/2026) lalu dilansir TribunJabar.ID.

Adapun janji itu diucapkan Dedi kepada korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saat itu, Gubernur Jabar yang akrab disapa KDM pun telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, untuk segera menyiapkan alokasi anggarannya.

Kini, setelah seminggu berlalu, para korban tampak menanyakan bantuan tersebut. Dedi Mulyadi ditagih uang kontrakan Rp10 juta per KK oleh korban longsor Cisarua, sang gubernur langsung memberi respon mengejutkan.

Dedi Mulyadi mengaku sudah menyalurkan bantuan itu sesuai komitmen pemerintah. Bahkan, Dedi Mulyadi menyebut bantuan Rp10 juta itu telah diberikan kepada 34 kepala keluarga (KK) yang terdampak langsung bencana longsor.

“Seluruh bantuan itu sudah diberikan kepada 34 kepala keluarga. Penyalurannya dilakukan segera setelah peristiwa terjadi,” ujar Dedi Mulyadi, Jumat (30/1/2026).

Meski cara penyaluran itu berbeda-beda, namun ia memastikan tidak ada bantuan yang tertahan. Ia mengaku telah menyalurkan bantuan dengan berbagai mekanisme, menyesuaikan kondisi masing-masing para korban.

Ada yang diserahkan langsung kepada keluarga korban, ada juga yang dititipkan kepada anggota keluarga dan sebagian lainnya disalurkan melalui kepala desa setempat. Dedi bahkan mengatakan penyerahan bantuan tersebut sudah dilakukan di kantor kepala desa tak lama setelah bencana terjadi.

Selain itu, Pemrov Jabar juga telah menyalurkan dana bantuan Rp 1 juta kepada 134 KK lainnya yang sempat berkumpul di balai desa. Tentu saja, bantuan Rp 1 juta untuk menunjang kebutuhan sehari-hari pascabencana.

Terkait warga yang mengeluh belum menerima bantuan, Dedi Mulyadi mereka mengakses informasi penyaluran bantuan yang dapat diakses secara terbuka. Ia mempersilakan masyarakat mengecek dokumentasi digital di sumber resmi maupun akun media sosialnya.

Dedi menyebut informasi penyaluran itu sudah diunggah ke media sosial. Dedi lantas menyoroti pentingnya media sosial sebagai transparansi agar masyarakat memperoleh informasi yang diinginkan.

“Kalau masih ada yang merasa informasinya belum lengkap, silakan dicek tayangannya. Inilah manfaatnya, ketika gubernur juga menggunakan kanal konten, seluruh peristiwa bisa disajikan secara utuh dan terbuka,” ujarnya.

Demikianlah reaksi Dedi Mulyadi ditagih uang kontrakan Rp10 juta per KK oleh korban longsor Cisarua.

Dedi Mulyadi Beri Santunan untuk Ahli Waris Korban

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku akan memberikan santunan sebesar Rp25 juta kepada setiap ahli waris korban meninggal dunia akibat longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

“Bagi mereka yang mengalami musibah kematian akibat longsor, baik korban sipil maupun gugur saat menjalankan tugas latihan, kami berkomitmen memberikan santunan Rp 25 juta per-ahli waris,” kata Dedi di lokasi, Selasa (27/1/2026) dilansir Kompas.com.

Pemerintah akan memberikan santunan pada siapapun ahli waris korban tanpa pengecualian. Tak hanya itu, dua anggota Bhabinkamtibmas yang meninggal dunia dalam perjalanan menuju lokasi tugas turut masuk dalam daftar penerima santunan.

“Mereka gugur saat menjalankan tugas. Itu juga menjadi tanggung jawab negara,” ucapnya.

Selain santunan uang tunai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana merelokasi rumah warga yang terdampak longsor. Hal itu karena wilayah itu sudah tidak layak dihuni.

“Seluruh rumah di sini akan direlokasi. Lokasi ini tidak boleh lagi dihuni dan sebaiknya dikembalikan menjadi kawasan hutan,” kata Dedi.