TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bogor - Semua jajaran direksi di Bank Himpunan Milik Negara alias Himbara, bakal 'kena pecat' Presiden Prabowo Subianto! Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, bongkar penyebabnya.
Menurut Menhan, langkah tegas tersebut diambil Presiden sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola BUMN, yang dinilai masih belum berpihak pada rakyat kecil.
Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan di kawasan Bogor, Sabtu (31/1/2026).
Bank Himbara adalah singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara, yaitu kelompok bank yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia (BUMN).
Adapun bank yang tergabung dalam Himbara yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Dikutip Tribunlampung.co.id dari Tribunnews.com, Sjafrie menyoroti rapuhnya birokrasi dan lemahnya sistem pengawasan yang saat ini bersumber dari kursi pimpinan.
Sjafrie menyentil kebijakan Bank Himbara yang selama ini dianggap lebih memprioritaskan penyaluran kredit kepada pengusaha besar ketimbang pelaku usaha kecil.
"Bank Himbara itu lebih menertibkan pengusaha besar untuk dikasih kredit daripada pengusaha kecil."
"Oleh karena itu, Presiden memutuskan untuk mengganti semua direksinya. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN," tegas Sjafrie.
Pemerintah kini menerapkan metode talent scouting untuk mencari nakhoda baru.
Fokusnya bukan lagi pada sosok yang sudah lama menjabat di lingkaran kekuasaan, melainkan figur yang memiliki integritas dan nasionalisme tinggi.
"Kita cari yang punya kemampuan intelektual dan praktisi, tapi yang terpenting: dia cinta Tanah Air."
"Kita butuh generasi muda yang cerdas, militan, dan kredibel untuk menjaga 'perahu' ekonomi Indonesia," tambahnya.
Selain perbankan, Sjafrie juga mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai ketimpangan ekonomi nasional.
Menurut data yang diterimanya, kekayaan alam Indonesia saat ini hanya dinikmati oleh sekitar 10 pengusaha besar.
Baca juga: Keponakan Prabowo Subianto Resmi Jabat Deputi Gubernur Bank Indonesia
Ia menuding para pengusaha tersebut menjalankan bisnis dengan kedok legal, namun praktiknya justru merugikan negara melalui kebocoran anggaran yang fantastis, mencapai Rp5.770 triliun.
"Ada pengusaha-pengusaha tampil legal tapi tindakannya ilegal. Kedaulatan kita saat ini terancam oleh kedaulatan ekonomi," ujar Sjafrie.
Selaku Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Sjafrie memastikan pihaknya akan bertindak tegas terhadap praktik pertambangan dan penyelundupan ilegal, mulai dari komoditas timah hingga sawit yang marak terjadi sejak era reformasi.
Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tidak akan ada toleransi bagi para pemain kotor yang merusak kedaulatan negara demi kepentingan pribadi.
"Kalau ada niat dan kesempatan, terjadilah kerusakan. Ini yang kita bereskan sekarang. Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan," tutupnya dengan tegas.
