Pemerintahan Amerika Serikat (AS) ditutup untuk kedua kalinya dalam kurun empat bulan terakhir.

Penutupan sebagian itu dilakukan, mengingat beberapa departemen AS tidak mendapatkan pendanaan.

Mengutip RT.com pada (1/2), penutupan sebagian itu dimulai sejak Sabtu (31/1/2026) pagi.

Lebih tepatnya dikabarkan penutupan sebagian ini terjadi akibat sejumlah lembaga kehabisan dana di tengah konflik Demokrat dan Republik, khususnya terkait tuntutan reformasi besar penegakan hukum imigrasi.

Dikabarkan mulai Sabtu pagi, sejumlah kementerian di Amerika Serikat—termasuk Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Keamanan Dalam Negeri.

Juga, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, Tenaga Kerja, Luar Negeri, Transportasi, serta Keuangan—tidak lagi memperoleh pendanaan federal.

Dampak serupa juga dirasakan oleh Kantor Eksekutif Presiden dan Mahkamah Agung, sementara lembaga federal lainnya telah mendapatkan alokasi anggaran.

Diketahui, paket pendanaan senilai $1,2 triliun terhambat karena insiden fatal tembakan oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) di Minneapolis.

Akibatnya, anggota parlemen Demokrat menolak melanjutkan satu dari enam RUU pendanaan, khususnya untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Kecuali disertai reformasi besar dalam penegakan imigrasi, seperti pembentukan kode etik dan kewajiban agen menunjukkan identitasnya.