TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Dishub Kota Semarang menargetkan penerapan sistem parkir elektronik (PE) di seluruh titik parkir pada tahun ini. 

Langkah tersebut diambil untuk menekan potensi kebocoran retribusi yang selama beberapa tahun terakhir membuat target pendapatan parkir tak pernah tercapai.

Kabid Parkir Dishub Kota Semarang, Andreas Catur Ady Kristianto mengatakan, penerapan sistem non tunai menjadi kunci utama memperbaiki tata kelola parkir di ibu kota Jawa Tengah itu.

Baca juga: Perbatasan Kendal-Semarang Bakal Dipercantik, Gunakan CSR Bangun Taman

• Maling Kesakitan Terjungkal ke Selokan di Semarang: Sangkar Hancur, Burung Terbang ke Pemilik

“Kami upayakan menghindari kebocoran dengan menerapkan sistem parkir elektronik."

"Saat ini PE sudah menyebar hampir di semua titik parkir potensial,” ujar Andreas, Minggu (1/2/2026).

Pria yang akrab disapa Andre itu menjelaskan, dari total 812 titik parkir di Kota Semarang, sebanyak 605 titik sudah menerapkan sistem parkir elektronik.

Sementara sisanya sekira 207 titik masih menggunakan sistem manual atau transaksi tunai.

“Tahun ini kami upayakan semuanya menggunakan PE. Pembayarannya non tunai, harapannya bisa memenuhi target pendapatan parkir dan meminimalisir kebocoran,” bebernya.

Dorongan agar sistem parkir elektronik diterapkan secara menyeluruh juga datang dari DPRD Kota Semarang. 

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto mengatakan, pihaknya telah membahas program Dishub dalam rapat kerja, termasuk target pendapatan retribusi parkir tahun ini.

“Dari paparan Dishub, penerapan PE di semua titik ditargetkan bisa meningkatkan pendapatan parkir hingga 30 persen, dari realisasi tahun lalu sekira Rp4 miliar,” kata Danur.

Dia menambahkan, penerapan sistem parkir elektronik akan difokuskan pada titik-titik keramaian yang dinilai potensial dan strategis. 

Baca juga: Swadaya Warga Tambaksari Semarang Bangun Jembatan Darurat, Pilus: Jangan Jadikan Solusi Permanen

• Akses Wisata Wonosobo Makin Lancar, Jalan Rake Kayuwangi Rejosari-Sikatok Diperlebar

DPRD, kata dia, juga siap membantu Dishub dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kendalanya mungkin jukir atau pengguna parkir belum siap. Kalau diminta, kami siap turun untuk sosialisasi,” ujarnya.

Meski penerapan PE disebut sudah meningkatkan pendapatan, Danur menilai kenaikannya belum signifikan. 

Dia meminta Dishub menghadirkan sistem yang lebih canggih dengan metode pembayaran yang lebih cepat dan mudah.

“Kami minta ada alat yang lebih canggih, pembayarannya dipercepat. Dishub juga siap menambah titik, jadi jukir harus siap kalau PE diterapkan di semua titik,” tuturnya.

Disinggung soal target retribusi parkir yang tak pernah tercapai, Danur tak menampik adanya potensi kebocoran. 

Menurutnya, selain pembenahan sistem, juru parkir juga perlu dibekali pelatihan dan pemahaman soal transparansi pendapatan.

“Ya memang tidak pernah tercapai targetnya. Kalau ditanya bocor atau tidak, saya bilang iya, mungkin bocor,” tegasnya. (*)