TRIBUNTRENDS.COM - Pemerintah kembali memasang ambisi besar untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan tekadnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 hingga menyentuh angka 6 persen.
Target tersebut melampaui asumsi resmi pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni sebesar 5,4 persen.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya di tengah optimisme pemerintah menghadapi tantangan global dan domestik, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Kementerian Keuangan siap bekerja ekstra demi menembus batas yang telah ditetapkan.
"Kalau di APBN 5.4. Saya akan dorong ke 6. Kalau dapat 6," kata Purbaya ditemui di Wisma Danantara, Sabtu malam (31/1/2026).
Baca juga: Siasat Tukar Guling Purbaya: Rombak Total Pejabat Bea Cukai, DPR Pasang Badan Beri Dukungan
Tak hanya sekadar target di atas kertas, Purbaya bahkan melontarkan pernyataan ringan namun sarat makna politik.
Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia benar-benar berhasil mencapai 6 persen pada 2026, ia mengaku akan menagih “hadiah” kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut mencerminkan keyakinan sekaligus kepercayaan diri Menkeu terhadap arah kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah.
"Saya akan minta hadiah ke Presiden, traktir lah," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya memaparkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025.
Ia memperkirakan ekonomi nasional akan tumbuh di kisaran 5,2 persen.
Meski belum menyentuh angka 6 persen, Purbaya menilai capaian tersebut menjadi fondasi kuat untuk akselerasi di tahun berikutnya.
Prediksi pertumbuhan 6 persen sejatinya bukan hal baru. Purbaya mengungkapkan bahwa optimisme tersebut telah ia sampaikan sejak akhir tahun lalu.
Menurutnya, target tersebut bukan sesuatu yang sulit untuk dicapai jika kebijakan dijalankan secara konsisten dan terkoordinasi.
Baca juga: Antara Misi Gaza dan Tekanan AS: Purbaya Siapkan Skenario Hadapi Wacana Mahar Fantastis Donald Trump
Salah satu strategi utama yang disiapkan Kementerian Keuangan adalah percepatan belanja fiskal.
Purbaya menegaskan pentingnya mendorong realisasi anggaran sejak awal tahun agar dampaknya terhadap perekonomian bisa langsung terasa.
"Upayanya ya fiskal dibelanjakan dengan cepat di awal tahun dan mulai jalan.
Terus kami sinkron kebijakan moneter lebih baik. Dengan moneter ya, bukan saya intervensi ya," tambah Purbaya.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci agar roda ekonomi dapat berputar lebih cepat tanpa menimbulkan distorsi.
Selain mengandalkan belanja negara, Purbaya juga menaruh keyakinan besar pada perbaikan iklim usaha.
Ia optimistis kepercayaan investor, termasuk investor asing, akan kembali menguat seiring upaya pemerintah menyelesaikan berbagai hambatan investasi.
Langkah tersebut ditempuh melalui kebijakan debottlenecking atau penguraian sumbatan investasi, serta pembentukan satuan tugas khusus untuk menampung dan menindaklanjuti aduan para pelaku usaha.
Dengan iklim usaha yang lebih kondusif, Purbaya meyakini arus investasi akan meningkat dan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Ketua KPK Klarifikasi Ucapan Immanuel Ebenezer, Bantah Targetkan Purbaya Lewat Operasi Tipu-Tipu
Tak kalah penting, Purbaya berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang dinilai menghambat dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi.
"Nanti peraturan-peraturan yang mengganggu kita akan deteksi dan kita akan perbaiki secepatnya. Jadi, itu aja sudah cukup untuk tumbuh 6 persen atau lebih," tegas Purbaya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tak hanya fokus pada belanja dan investasi, tetapi juga pada pembenahan aturan agar ekonomi dapat tumbuh lebih agresif dan berkelanjutan.
Dengan kombinasi percepatan belanja fiskal, perbaikan iklim investasi, sinkronisasi kebijakan, serta deregulasi, Purbaya Yudhi Sadewa yakin target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 bukan sekadar angan-angan.
Ambisi itu kini menjadi tantangan sekaligus janji kepada publik dan, jika tercapai, mungkin juga menjadi alasan bagi Presiden untuk mentraktir sang Menteri Keuangan.
***
(TribunTrends/Jonisetiawan)
