TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN  - Kawasan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang kerap terdampak banjir, diusulkan untuk direvitalisasi secara menyeluruh melalui program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Usulan tersebut diajukan, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) pada 2026 dan kini masih dalam tahap verifikasi administrasi serta teknis.

Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, Slamet Mulyadi, menjelaskan, proses pengusulan tidak hanya sebatas kelengkapan dokumen, tetapi juga melibatkan peninjauan langsung kondisi lapangan oleh tim dari kementerian bersama jajaran Pemkot.

"Tim dari Kementerian PKP sudah melakukan verifikasi administrasi, termasuk melihat dukungan dari Pemerintah Kota. Kami juga bersama-sama turun ke lapangan. Dari hasil tinjauan tersebut, tim kementerian melihat langsung dampak banjir yang memengaruhi kualitas hunian warga serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Saat banjir terjadi, ketinggian genangan air di kawasan tersebut, rata-rata mencapai 40 hingga 50 sentimeter," kata Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, Slamet Mulyadi, Minggu (01/02/2026).

Kondisi itu dinilai memperburuk kualitas lingkungan permukiman, mulai dari kerusakan jalan lingkungan, sistem drainase yang tidak optimal, hingga rumah warga yang kerap terendam.

"Tim dari kementerian bisa memastikan langsung bahwa kawasan ini memang terdampak banjir, baik dari sisi hunian maupun infrastruktur lingkungannya,” jelasnya.

Apabila usulan revitalisasi disetujui, sedikitnya tiga kegiatan utama akan dilaksanakan, yakni pembangunan jalan lingkungan, perbaikan drainase, serta peningkatan kualitas rumah warga.

Selain itu, Pemkot Pekalongan juga mengusulkan pembangunan hunian bersama sebagai solusi tempat tinggal yang lebih layak dan aman bagi masyarakat terdampak.

"Mudah-mudahan, hunian bersama bisa terealisasi. Syukur-syukur ketinggiannya bisa di atas 10 meter sesuai perkiraan kami, sehingga lebih aman dari ancaman banjir," tambah Slamet.

Untuk penanganan kawasan kumuh, luasan yang diusulkan mencapai sekitar 19,5 hektare dari total wilayah kurang lebih 40 hektare.

Sementara itu, jumlah rumah yang menjadi sasaran program revitalisasi diperkirakan sekitar 100 unit.

Slamet menegaskan, saat ini seluruh rencana masih dalam tahap pembahasan di tingkat kementerian.

Pemerintah Kota Pekalongan pun harus bersaing dengan kabupaten dan kota lain di Indonesia yang mengajukan program serupa.

"Harapannya, kawasan kumuh di Pasir Kraton Kramat dapat teratasi melalui program revitalisasi dari Kementerian PKP. Namun saat ini kita masih dalam proses usulan dan tentu harus bersaing dengan daerah lain" pungkasnya. (Indro Dwi Purnomo)