selalu.id - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Jawa Timur (Gempar Jatim) mendesak Inspektorat Provinsi melakukan audit investigatif menyeluruh pada program pengadaan laptop untuk ponpes yang diduga bersumber dari dana Pokir DPRD Jatim.

Pengadaan laptop itu diduga disalahgunakan atau dikorupsi dan tidak sesuai spesifikasi juga potensi pemborosan anggaran.

Atas itu, Gempar Jatim akan menggelar aksi di depan Kantor Inspektorat Jatim hari ini, Senin (2/2/2026). 

Ketua Gempar Jatim, Zahdi mengungkapkan paket pengadaan laptop untuk pondok pesantren yang tercatat dalam rencana pengadaan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Jatim.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), terdapat sejumlah paket pengadaan laptop dalam program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan SDM dengan nilai ratusan juta rupiah per paket. 

Metode pemilihan yang digunakan tercatat melalui mekanisme e-purchasing.

Di sisi lain, penelusuran pada katalog elektronik nasional memperlihatkan harga satuan beberapa produk laptop dengan spesifikasi sekelas prosesor Intel Core i5 generasi ke-12, RAM 16 GB, dan SSD 512 GB berada di kisaran Rp12 juta hingga Rp13 juta per unit, tergantung penyedia.

Perbandingan inilah yang memunculkan pertanyaan dari kalangan masyarakat sipil. 

"Ini perlu ada audit menyeluruh untuk memastikan kesesuaian spesifikasi barang dengan harga yang dibayarkan negara. Pesantren bukan objek eksperimen kebijakan gagal, apalagi tempat pembuangan barang bermasalah," tegas Zahdi saat dikonfirmasi. 

Pihaknya menduga ada potensi ketidaksesuaian spesifikasi serta indikasi harga yang tidak wajar, sehingga meminta Inspektorat Jatim turun tangan melakukan audit investigatif, khususnya pada pengadaan yang berada di bawah kewenangan Biro Kesra.

Selain itu, Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.

"Kami juga mendesak Gubernur Jawa Timur dan pimpinan DPRD Jatim mengambil tanggungjawab politik untuk memastikan program bantuan tidak bermasalah dalam pelaksanaannya," tegas Zahdi.