TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya akan membantu dan bekerja keras untuk kemenangan PSI di pemilu mendatang.
Ia menyatakan kesanggupannya untuk turun langsung mendatangi konstituen PSI di seluruh provinsi apabila diperlukan.
Baca juga: Jokowi Turun Gunung Bantu PSI, Bukan Langkah Kampanye Biasa
"Kalau diperlukan, saya harus datang, saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam penutupan Rakernas I PSI di Sandeq Ballroom Claro Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026) siang.
Turun gunungnya Jokowi mendapatkan berbagai respons. Mulai dari tidak serta-merta menjamin keberhasilan PSI dalam kontestasi politik ke depan, bahkan justru memunculkan polemik baru di ruang publik.
Baca juga: Berkas Perkara Roy Suryo cs di Kasus Ijazah Jokowi Dikembalikan Jaksa, Polisi Bakal Lengkapi
Berikut ini Tribunnews.com rangkum berbagai respons terkait turun gunungnya Jokowi ke arena politik:
Pengamat politik dari Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengingatkan kehadiran figur besar tidak serta-merta menjamin keberhasilan elektoral.
Ia menekankan bahwa dukungan tokoh hanya menjadi pengungkit awal.
Sementara hasil akhir sangat ditentukan oleh kerja organisasi partai, kekuatan struktur di tingkat lokal, serta konsistensi agenda dan program yang ditawarkan.
“Figur bisa membuka pintu, tetapi yang menentukan apakah pintu itu dilewati atau tidak adalah kerja partai itu sendiri,” ujar Arifki dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).
Terkait keputusan Jokowi kembali aktif turun ke daerah meski sebelumnya menyatakan ingin pensiun dari politik, Arifki menilai hal tersebut wajar.
Pasalnya, berbagai isu yang menyerang Jokowi dinilai belum mereda.
Selain itu, persepsi publik terhadap Jokowi juga berpotensi memengaruhi peluang Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi politik 2029.
Dalam praktik politik nasional, Arifki menilai mantan presiden kerap tetap memainkan peran informal, baik sebagai simbol maupun aktor berpengaruh.
Ia mencontohkan peran Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat serta Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan.
“Saya menilai isu Jokowi turun gunung sebagai uji kesaktian Jokowi yang tak hanya menjadikan PSI lolos parlemen, tetapi juga partai besar," tutur Arifki.
"Namun untuk itu kembali kepada PSI, apakah mampu mengelola momentum tersebut menjadi kerja politik yang konkret dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Baca juga: Berkas Perkara Roy Suryo cs di Kasus Ijazah Jokowi Dikembalikan Jaksa, Polisi Bakal Lengkapi
Kubu Roy Suryo cs merespons pernyataan Jokowi yang siap turun hingga kecamatan demi PSI.
Ahmad Khozinudin selaku kuasa hukum Roy Suryo cs menyinggung hal itu tidak seharusnya dilakukan Jokowi dengan melihat kondisi kesehatannya.
Ia menyarankan agar Jokowi datang ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk hadir dalam sidang kasus dugaan ijazah palsu.
“Saya mengimbau kepada saudara Joko Widodo janganlah menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga bahkan kondisimu yang masih sakit untuk keliling ke 38 provinsi atau keliling ke 514 kabupaten ataupun kota, bahkan menyambangi 7000 kecamatan, cukup datang ke pengadilan di Surakarta atau cukup tunggu nanti di persidangan pidana,” kata Khozinudin kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (2/2/2026).
“Tapi yang jelas, di pengadilan Surakarta itu sudah jelas, ada agenda pembuktian yang semestinya tergugat dalam hal ini Joko Widodo bisa datang memberikan buktinya untuk mengkonfirmasi bahwa ungkapan yang dia menyatakan akan menunjukkan ijazahnya kalau diminta hakim itu bisa dibuktikan, bukan omon-omon, bukan pembohongan publik tapi faktanya ternyata itu tidak juga dilakukan,” lanjut dia.
Menurut Khozinudin, jika Jokowi tidak bisa menunjukkan ijazah asli, ditegaskannya ijazah tersebut benar-benar palsu.
“Nah karena belit-belit tidak pernah mau ditunjukkan tidak juga pula dibawa ke pengadilan maka jangan salahkan seluruh rakyat bahkan dibenarkan seluruh rakyat kalau hari ini makin meyakini ijazah Saudara Jokowi itu palsu, bahkan meminjam ungkapan Rismon Sianipar boleh jadi rakyat pun mengatakan 11.000.000.000.000 persen palsu,” jelasnya.
Baca juga: Rekam Jejak Moncer Mulyono, Teman Jokowi di UGM yang Ikut Reuni di Solo, Kerja di Hutan 98.555 Ha
Kasus Roy Suryo Cs
Kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) masih terus bergulir.
Polda Metro Jaya yang menangani kasus itu pada awalnya menetapkan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi yang dibagi menjadi dua klaster.
Lima tersangka dalam klaster pertama adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.
Namun belakangan, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis sudah tak lagi menjadi tersangka setelah mengajukan restorative justice (RJ).
Sementara itu, Dalam klaster kedua ditetapkan tiga tersangka termasuk Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.
Para tersangka dijerat Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 32 juncto Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
