TRIBUNJAKARTA.COM, PENJARINGAN - Penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak hanya menghentikan aktivitas melaut, tetapi juga membuat awak buah kapal (ABK) terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selama hampir tiga bulan kapal tidak beroperasi, banyak ABK kehilangan sumber penghasilan.
Pemilik kapal Muara Angke, James Wiling, mengatakan para ABK tidak memiliki pilihan lain selain berutang karena tidak ada pemasukan sama sekali.
"Sudah tiga bulan tidak melaut. ABK pada nganggur, kegiatannya cuma makan, tidur. Akhirnya kasbon terus," kata James, dikutip Senin (2/2/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat beban ekonomi semakin berat, baik bagi ABK maupun pemilik kapal.
Kebutuhan hidup tetap berjalan, sementara penghasilan berhenti total.
"Kalau kapal tidak jalan, ABK tidak dapat apa-apa. Mau tidak mau mereka berutang dulu buat makan dan kebutuhan," kata dia.
James menjelaskan, utang para ABK biasanya dicatat oleh para pemilik kapal.
Hal ini membuat pemilik kapal harus siap menanggung risiko lebih besar di tengah kondisi usaha yang sedang terhenti.
"Sebagai pemilik kapal, kami harus siap. Mau tidak mau harus berani ambil risiko, karena di laut pun kami sudah terbiasa dengan risiko," ucapnya.
Ia menilai, jika kondisi ini terus berlarut-larut, dampak sosial bisa semakin meluas.
Selain beban utang yang menumpuk, para ABK juga berisiko mengalami tekanan ekonomi dan psikologis.
James berharap pemerintah segera turun tangan dan mencari solusi agar kapal bisa kembali berlayar.
Menurutnya, membuka kembali alur keluar-masuk kapal dan mempercepat penyelesaian kendala yang ada menjadi langkah penting agar para ABK bisa kembali bekerja.
Diketahui, penumpukan kapal di kolam labuh Muara Angke terjadi akibat gabungan cuaca buruk dan persoalan perizinan kapal yang membuat banyak kapal berhenti beroperasi secara bersamaan.
Selama hampir tiga bulan terakhir, kapal-kapal nelayan tidak bisa melaut dan menumpuk di kolam labuh.
Sebagian kapal tidak dapat berangkat karena izin operasionalnya habis pada 31 Desember 2025 dan proses perpanjangan membutuhkan waktu, sementara kapal yang sudah berada di darat tidak mendapat dispensasi untuk berlayar.
