TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, pada Jumat (30/1/2026) malam.

Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan itu antara lain peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro, eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, hingga mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji. 

Susno menyatakan bahwa dalam pertemuan itu, Siti sempat memberikan masukan mengenai sistem Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung kepada Prabowo.

Sebagaimana diketahui, saat ini wacana Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah ramai diperbincangan publik.

Sejumlah partai politik (parpol) pun telah menyatakan dukungannya jika kepala daerah dipilih lewat DPRD.

"Bu Siti Zuhro memberikan masukan secara ilmiah dan hasil penelitian ya, baik untuk pilgub, bupati, wali kota, dan wakilnya dengan berbagai pertimbangan, beliau terima gitu masukannya. Bu Siti Zuhro kan seorang ilmuwan, pilkada langsung dampaknya begini, kalau tidak langsung begini." 

"Kemudian termasuk juga Bu Siti Zuhro dan Pak Presiden juga sangat paham tentang sentralisasi dan desentralisasi," ucap Susno dalam program On Focus yang tayang di YouTube Tribunnews, Senin (2/2/2026).

Meski begitu, Prabowo selaku Presiden RI dan Ketua Umum Partai Gerindra, sambungnya, tidak langsung menyetujui sistem mana yang cocok untuk Pilkada mendatang.

"Kalau dia katakan setuju yang ini (Pilkada langsung atau tidak langsung), nanti mempengaruhi cara berpikir masyarakat." 

"Beliau biarkan isu itu bergulir, nanti kan dengan berbagai perdebatan, dengan berbagai usul gitu. Tidak di forum itu untuk mengambil keputusan bahwa saya setuju yang ini," terangnya.

Menurutnya, Kepala Negara memantau perdebatan mengenai sistem Pilkada yang berkembang di masyarakat.

Baca juga: Praktik Curang Masih Bayangi Pilkada, PSI Dorong Pelonggaran Syarat Pencalonan

Namun, Prabowo tak menyampaikan pandangannya pribadinya terkait hal itu karena dirinya adalah seorang presiden.

"Iya. Itu kan dia pantau semua karena kan yang memutuskan (Pilkada) itu langsung apa tidak langsung dan sebagainya itu adalah undang-undang."

"Nah, undang-undang itu kewenangan DPR bersama pemerintah. Beliau kalau sudah memvonis, misalnya, belum ada perundingan DPR itu namanya kan tidak demokratis," ujarnya.

Hasil Survei

Sementara itu, sejumlah survei mengungkapkan mayoritas publik memilih Pilkada langsung ketimbang Pilkada tidak langsung.

Seperti terlihat dari hasil survei Litbang Kompas.

Suara mayoritas publik yang tetap menghendaki pilkada langsung oleh rakyat terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas, Desember lalu.

"Sebanyak 77,3 persen publik menyatakan hal itu," bunyi jajak pendapat dilansir dari Kompas.id, Senin (12/1/2026).

Kemudian yang menyebut bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD adalah sistem yang paling cocok sebesar 5,6 persen. 

Sementara itu, 15,2 persen responden menyatakan "Keduanya sama saja" dan 1,9 persen publik menjawab "Tidak tahu".

Dari 77,3 persen publik yang mengatakan cocok terhadap pilkada langsung, 46,2 persen di antaranya menyatakan bahwa demokrasi dan partisipasi menjadi alasannya memilih sistem tersebut.

Lalu, 35,5 persen menjawab bahwa kualitas pemimpin menjadi alasan memilih pilkada dipilih oleh rakyat secara langsung. 

Selanjutnya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah (5,4 persen), lainnya (1,4 persen), dan tidak tahu (4,5 persen). 

Survei Litbang Kompas dilaksanakan pada 8-11 Desember 2025, dengan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi. 

Margin of error dalam jajak pendapat ini sebesar kurang lebih 4,24 persen.

Hasil tak jauh berda muncul dari lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Survei mengungkapkan publik menolak wacana Pilkada dilakukan lewat DPRD.

Hasil survei LSI Denny JA terbaru yang dirilis pada Rabu (7/1/2026) menunjukkan sebanyak 66,1 persen responden menolak wacana Pilkada lewat DPRD.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengungkapkan mayoritas publik tetap ingin Pilkada dilakukan secara langsung, tidak lewat DPRD.

Responden ditanya apakah setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD.

Hasilnya, 66,1 persen menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali.

Kemudian ada 28,6 persen menyatakan setuju atau sangat setuju, dan 5,3 persen menyatakan tidak tahu maupun tidak jawab.

"Jadi dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD."

"Angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik," ungkap Ardian, dikutip dari YouTube LSI Denny JA. 

Ia menjelaskan, dalam opini publik ketika melewati batas 60 persen, dapat memberi efek yang sudah besar.

Survei ini dilakukan pada 10-19 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden yang dipilih dengan metodologi multi-stage random sampling.

Ardian menegaskan jumlah ini bisa menggambarkan sikap 208 juta pemilih di Indonesia.

"Kita yakinkan bisa. Buktinya apa? Buktinya ketika survei-survei terdahulu ataupun ketika misalnya quick count itu kita mendapatkan hasil yang identik dengan yang diumumkan oleh KPU," ungkapnya.

Keterangan Mensesneg

"Bukan, bukan tokoh oposisi. Tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing," ujar Prasetyo sebelum acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa selama ini Prabowo melakukan komunikasi, baik secara terbuka maupun tertutup, dalam rangka untuk menerima masukan hingga menjelaskan program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

"Dan semua berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara, kepada kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Terkait tokoh yang hadir di Kertanegara, Prasetyo menegaskan bahwa tak ada yang berasal dari partai politik (parpol).

"Tokoh parpol tidak ada," ucapnya.

Menurutnya, pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang.

“Jadi kemarin tokoh-tokoh kepemiluan, ada Prof. Siti Zuhro, kemudian juga tokoh pemberantasan korupsi mantan Ketua KPK Bapak Abraham Samad, kemudian juga tokoh kepolisian mantan Kabareskrim Bapak Susno,” ujarnya.

Prasetyo menyebut, ke depan Prabowo akan terus membuka komunikasi dengan tokoh nasional lainnya guna menerima saran dan menjelaskan kebijakan pemerintah demi kepentingan bangsa.

(Tribunnews.com/Deni/Gilang)