TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Para akademisi dan sejumlah tokoh nasional menyuarakan kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
Mereka pun menggelar konferensi bertajuk “Masa Depan Demokrasi: Polisi, Militer, dan Gerakan Sosial” di Auditorium Lantai 4 Gedung BB, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), Selasa (3/2/2026).
Konferensi ini sekaligus menjadi momentum peluncuran Akademi Republikan, sebuah inisiatif pendidikan politik alternatif bagi anak muda.
Berbagai riset dan indikator politik menunjukkan demokrasi Indonesia tengah mengalami kemunduran serius.
Lemahnya penegakan HAM, menyempitnya kebebasan berekspresi, kriminalisasi terhadap anak muda, hingga menguatnya peran militer di ruang sipil menjadi tanda-tanda yang sulit diabaikan.
Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya partisipasi publik dalam penyusunan regulasi serta melemahnya peran partai politik yang kian tersandera oligarki.
Situasi politik yang memburuk turut berdampak pada kondisi ekonomi nasional.
Defisit anggaran yang meningkat, beban utang yang membesar, melemahnya nilai rupiah, gelombang pemutusan hubungan kerja, serta menurunnya kepercayaan pasar memperlihatkan relasi erat antara krisis demokrasi dan krisis kesejahteraan.
Demonstrasi besar pada Agustus 2025 menjadi penanda kuat keresahan sosial tersebut, meski diwarnai kriminalisasi dan penangkapan dalam skala besar.
Konferensi ini diselenggarakan sebagai upaya menjaga ruang dialog publik, menghidupkan kembali gagasan politik alternatif, serta memperkuat kesadaran kolektif dalam mempertahankan demokrasi.
Sejumlah panel diskusi digelar untuk menelusuri akar kekuatan demokrasi Indonesia, membaca peran historis dan kontemporer gerakan sosial, serta mengkaji posisi Polisi dan Militer dalam dinamika politik hari ini.
Baca juga: Kisah Ryaas Amin, Mahasiswa UGM Biayai Kuliah Sendiri Sambil Jadi Driver Ojol
Rocky Gerung saat membuka acara tersebut menekankan bahwa republik bukan sekadar bentuk negara, melainkan etos bernegara.
Dia menyoroti teladan tokoh-tokoh seperti Jenderal Sudirman, Hoegeng Iman Santoso dan Sutan Sjahrir yang mempraktikkan republikanisme sebagai keberpihakan nyata pada kepentingan publik.
"Republik adalah etos. Sudirman memihak kemanusiaan sampai tubuhnya digerogoti penyakit. Hoegeng menjaga integritas bahkan dalam urusan pribadi. Sjahrir memilih pendidikan politik ketimbang kekuasaan," kata Rocky.
Menurutnya, etos republikanisme itulah yang kini defisit dalam praktik bernegara, sehingga melahirkan pesimisme dan kemarahan publik tanpa arah.
Rocky juga menyinggung dinamika politik mutakhir, termasuk hubungan antara oposisi dan kekuasaan yang kian cair.
"Hari ini oposisi bisa bertemu presiden dengan senyum. Setelah oposisi pasti muncul posisi," katanya.
Dia menilai berbagai persoalan ekonomi dan lingkungan yang muncul saat ini merupakan akumulasi kebijakan panjang, bukan semata kesalahan satu rezim, namun tetap membutuhkan keberanian etis untuk dikoreksi.
Dalam rangkaian konferensi ini, Akademi Republikan resmi diluncurkan sebagai respons atas situasi sosial-politik yang dinilai semakin mengabaikan prinsip etik bernegara.
Akademi ini dikembangkan sebagai ruang pendidikan politik informal bagi anak muda, dengan menekankan tradisi membaca, berdiskusi, berorganisasi, dan membangun solidaritas.
Diasuh oleh akademisi dengan latar belakang gerakan, Akademi Republikan menempatkan anak muda sebagai subjek politik.
Sistem pembelajaran dirancang bebas dari birokratisme, mendorong eksplorasi kritis, serta menggabungkan penguatan pengetahuan, kemampuan berargumentasi, dan pengembangan gagasan-gagasan kritis serta utopis untuk perubahan sosial.
Selain pembelajaran teoretis, peserta juga dilibatkan dalam praktik kemanusiaan seperti pendampingan korban pelanggaran HAM, kegiatan sosial, dan penguatan wirausaha sosial yang berdampak pada lingkungan.
Melalui pendekatan ini, Akademi Republikan diharapkan melahirkan generasi muda dengan kesadaran politik, kepekaan sosial, dan komitmen kuat menjaga nilai-nilai demokrasi.
Konferensi ini menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi gerakan sipil, terutama di lingkungan kampus, untuk menghidupkan kembali tradisi argumentasi publik dan memperjuangkan demokrasi sebagai kerja etis yang terus-menerus.
Dalam momen itu hadir sebagai pembicara Guru Besar UGM, Zaenal Arifin Mochtar, Robertus Robert, Amalinda Savirani serta perwakilan dari Mabes Polri. (*)
