TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah kembali menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat pada periode Februari hingga Maret 2026, bertepatan dengan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
Salah satu fokus utama dalam paket stimulus ini adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa total anggaran stimulus ekonomi mencapai Rp12,83 triliun.
Dari jumlah tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk bantuan sosial dan berbagai insentif lainnya, dengan nilai mendekati Rp12 triliun.
Baca juga: Ramadhan-Lebaran 2026, Menko Airlangga: Pemerintah Siapkan Rp 12 Triliun untuk Bansos Pangan
Dalam paket stimulus kali ini, seperti dilansir Kompas.com, pemerintah memastikan bantuan sosial tetap menjadi instrumen utama pengungkit ekonomi.
Bantuan yang disiapkan berupa penyaluran beras sebanyak 10 kilogram per keluarga selama dua bulan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan minyak goreng untuk periode yang sama.
Penyaluran bansos ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah potensi kenaikan harga selama Ramadan dan Lebaran.
Bantuan pangan juga diarahkan untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain bansos, pemerintah juga menyiapkan stimulus pendukung berupa diskon transportasi.
Sekitar Rp200 miliar dialokasikan khusus untuk potongan harga tiket transportasi, termasuk tiket pesawat, kereta api, dan transportasi laut.
Diskon tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik diberikan hingga 16 persen.
Insentif ini berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Tidak hanya itu, pengelola bandara juga memberikan keringanan biaya layanan.
“Angkasa Pura akan memberikan diskon airport tax hingga 50 persen, kemudian avtur juga akan ada diskon,” ujar Airlangga saat menghadiri Indonesia Economic Summit di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Untuk moda transportasi lain, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api dan transportasi laut hingga 30 persen.
Sementara itu, tarif jalan tol juga akan dipotong hingga 20 persen selama masa stimulus berlangsung.
Airlangga menegaskan bahwa seluruh paket stimulus ekonomi ini akan diberlakukan selama periode Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026.
Namun, pemerintah belum merinci jadwal pasti dimulainya diskon dan penyaluran bantuan.
Menurutnya, stimulus ini disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 yang dinilai krusial.
“Targetnya kita menggerakkan ekonomi lebih tinggi karena kuartal I itu penting. Tahun lalu, pertumbuhan di kuartal I relatif lebih rendah,” jelasnya.
Baca juga: BLT Kesra Masih Cair di 2026? Penjelasan Resmi Bantuan Rp 900 Ribu - 4 Bansos yang Pasti Dilanjutkan
Di sisi lain, Airlangga memastikan bahwa pemerintah tidak akan kembali memberikan diskon tarif listrik pada awal 2026.
Kebijakan diskon listrik hanya berlaku pada periode sebelumnya dan tidak masuk dalam paket stimulus tahun ini.
“Tahun ini tidak ada diskon listrik, tidak,” tegas Airlangga.
Dengan kombinasi bansos pangan, diskon transportasi, dan kebijakan pendukung lainnya, pemerintah berharap paket stimulus ekonomi ini dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional menjelang Lebaran 2026.
Dilansir Kompas.com, Kementerian Sosial (Kemensos) memulai proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler tahap pertama pada Februari 2026 dengan kuota nasional mencapai lebih dari 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penyaluran ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didistribusikan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, meskipun kuota penerima tetap, daftar nama penerima manfaat mengalami perubahan.
Pergeseran data ini terjadi karena verifikasi berkala yang menyesuaikan kondisi dinamika penduduk.
"Sekarang sudah proses penyaluran. Nah, nanti pada bulan April dievaluasi. Ada perubahan daftar, karena dinamis dan terus diperbaharui. Ya. Alokasinya tetap sekitar 18 juta KPM. Jadi kalau ada yang keluar, berarti ada yang masuk sesuai alokasi yang ada," kata Saifullah dilansir dari Antara, Rabu (28/1/2026).
Pembaruan daftar penerima tersebut mengacu pada hasil verifikasi dan validasi data oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah.
Mekanisme ini memastikan bantuan tepat sasaran bagi warga yang kondisi ekonominya menurun dan mencoret mereka yang sudah membaik, serta memperhitungkan faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan domisili.
Saifullah menekankan status kepesertaan bansos tidak bersifat permanen.
Masyarakat yang menerima bantuan pada tahap awal tahun bisa saja tidak menerimanya di tahap berikutnya jika data terbaru menunjukkan perubahan status.
Baca juga: Update Info Bansos PKH BPNT 2026: Jadwal, Besaran, dan Target Penerima Bantuan Sosial Terbaru
Pada periode pencairan ini, penerima BPNT memperoleh dana senilai Rp 200.000 per bulan yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan (Januari-Maret) sebesar Rp 600.000.
Sementara itu, nominal PKH berkisar antara Rp 225.000 hingga Rp 750.000 per tahap, bergantung pada komponen jiwa dalam Kartu Keluarga seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas.
Masyarakat dapat memastikan status kepesertaan periode salur Februari 2026 secara mandiri menggunakan data KTP melalui ponsel.
Berikut langkah verifikasi melalui laman resmi Kemensos:
