TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), wacana perubahan arah kepemimpinan PBNU menguat.
Mustasyar PBNU periode 2021–2026, KH Asyhari Abdulah Tamrin, menilai NU berada pada momentum krusial yang menuntut koreksi dan penataan ulang kepemimpinan secara menyeluruh.
Baca juga: Guyon di Harlah 100 Tahun NU, Gus Yahya Bandingkan Hujan Lebat Istora dengan Dinamika Internal PBNU
"Dinamika internal PBNU dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari ketegangan struktural, melemahnya konsolidasi, hingga polemik yang berdampak pada persepsi publik, menuntut solusi kepemimpinan yang bersifat menyeluruh, meneduhkan dan berjangka panjang," katanya dalam pesan yang diterima, Selasa (3/2/2026).
Dalam konteks tersebut, diskursus mengenai pasangan KH Said Aqil Siroj sebagai Rais Aam PBNU dan KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam sebagai Ketua Umum PBNU dinilai mengemuka sebagai tawaran kepemimpinan yang mendesak.
Baca juga: Dipimpin Rais Aam, Rapat Pleno PBNU Sepakati Pemulihan Gus Yahya
"Diskursus tersebut tidak dimaksudkan sebagai kampanye personal, melainkan sebagai ikhtiar intelektual-kultural untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu menyelesaikan persoalan mendasar Nahdlatul Ulama," kata dia.
Diskursus adalah istilah yang berarti “wacana” atau “pertukaran ide” yang terstruktur, berakar pada bahasa dan konteks nyata. Dalam filsafat, terutama menurut Michel Foucault, diskursus dipahami sebagai sistem berpikir dan cara pandang yang membentuk budaya, pengetahuan, serta praktik sosial.
Asyhari menilai konflik dan fragmentasi di tubuh PBNU tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif atau prosedural semata. Dibutuhkan figur dengan otoritas moral, kewibawaan keulamaan, serta legitimasi kultural yang kuat.
"KH. Said Aqil Siroj dengan kedalaman ilmu dan pengalaman panjang dalam memimpin NU dipandang mampu menjadi poros rekonsiliasi, rujukan keagamaan, sekaligus peneduh bagi beragam perbedaan yang berkembang di internal jam’iyyah," ujar dia.
Sementara itu, Gus Salam dipandang merepresentasikan figur Ketua Umum PBNU yang memiliki akar kuat di tradisi pesantren serta kedekatan kultural dengan basis warga nahdliyyin.
"Gus Salam dipandang memiliki kemampuan menggerakkan pembenahan organisasi secara kolektif," kata Asyhari.
Sebagai mantan Rais Syuriah PWNU DIY periode 2006–2021, Asyhari menambahkan bahwa urgensi pasangan tersebut terletak pada kemampuan menata ulang tata kelola PBNU agar lebih tertib, profesional, dan berorientasi pada khidmah.
"Urgensi pasangan ini pada Muktamar NU ke-35 terletak pada kemampuannya menjawab tiga agenda strategis NU sekaligus," ujarnya.
Agenda tersebut meliputi rekonsiliasi internal PBNU, pembenahan organisasi, serta pemulihan nama baik NU di mata publik.
"Ini agar NU kembali tampil sebagai organisasi ulama yang bermartabat, teduh dan menjadi teladan dalam kehidupan kebangsaan," katanya.
Baca juga: Jabatan Rais Aam PBNU Bukan Sekadar Posisi Struktural, Sejumlah Kriteria Ini Harus Dipenuhi
Lebih lanjut, ia menilai pasangan KH Said Aqil Siroj dan Gus Salam membawa harapan kebangkitan NU secara substantif. Kebangkitan yang ditandai dengan soliditas ulama, penguatan peran pesantren, tertibnya organisasi, serta pulihnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan PBNU.
Muktamar ke-35 NU, menurutnya, bukan sekadar forum pemilihan kepemimpinan, melainkan momentum penyembuhan dan pembaruan organisasi.
"NU tidak membutuhkan kepemimpinan yang memperpanjang konflik, tetapi kepemimpinan yang mampu menyatukan kembali barisan, merawat tradisi dan menatap masa depan dengan penuh tanggung jawab," pungkasnya.
Diketahui, rapat pleno PBNU telah menyepakati jadwal pelaksanaan muktamar NU pada pertengahan 2026.
"Terkait agenda organisasi, rapat menetapkan Munas dan Konbes NU 2026 akan digelar pada bulan Syawal 1447 H atau April 2026, sementara Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026," kata Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
