TRIBUNMANADO.CO.ID - Puluhan pimpinan diler mobil dan motor curhat di Komisi II DPRD Sulawesi Utara, Selasa 3 Februari 2026.
Curhatan tersebut mereka sampaikan dalam pertemuan rapat dengar pendapat (RDP).
Rapat tersebut digelar di ruang serbaguna gedung DPRD Sulawesi Utara lantai tiga, Jalan Raya Manado Bitung, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget.
Baca juga: Pimpinan Diler Mobil dan Motor Berkeluh Kesah ke Komisi II DPRD Sulawesi Utara
Mereka mengeluhkan soal turunnya penjualan kendaraan mobil dan motor.
Rapat ini dipimpin Ketua Komisi II, Inggried JNN Sondakh dan dihadiri Koordinator Komisi II, Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Paruntu. Keduanya dari Partai Golkar.
Selain itu, hadir personel Komisi II, yakni Jeane Laluyan (PDIP), Ervina Budiman (Nasdem), Eldo Wongkar (PDIP), Angelia Wenas (Demokrat).
Selain itu, Normans Luntungan (Perindo), Ruslan Abdul Gani (PDIP) dan Prycilia Rondo (PDIP).
Yohanes, BM Honda Remaja Jaya Manado sebagai perwakilan mengungkapkan, kondisi pasar otomotif terkoreksi tajam 40-50 persen (year to date) pada Bulan Januari 2026.
Hal ini disebabkan pemberlakukan Opsen pajak kendaraan baru (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB1) sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Di mana, opsen pajak secara kumulatif naik 66 persen.
"Kebijakan ini menyebabkan anomali karena pasar otomotif menunjukkan penurunan sejak tahun 2024," kata Yohanes.
Ia menjelaskan, kondisi pasar otomotif tahun 2023 ke 2024 turun 9,8 persen. Senada, penjualan mobil di tahun 2026 turun 17,1 persen.
Sementara, tak beda jauh penjualan mobil di Sulut tahun 2024 mengalami penurunan 9,9 persen dibanding 2023.
Sementara pada tahun 2025, penjualan mobil di Sulut turun 13,2 persen.
Kata Yohanes yang mengenakan kemeja hitam corak titik putih, hanya Sulawesi Utara yang menerapkan kenaikan opsen pajak.
"Provinsi lainnya menerapkan keringanan, penurunan opsen pajak. Ini menyebabkan harga penjualan mobil di Sulut jadi yang tertinggi di Sulawesi selain Gorontalo," katanya.
Ia membeber, padahal sebelumnya telah ada imbauan Kemenkeu terkait penerapan opsen pajak seharusnya tarif pajak induknya diturunkan lebih dulu.
Pemerintah daerah seharusnya memperhatikan beban pajak yang diembankan ke konsumen.
Karena itu, para pimpinan diler yang tergabung dalam Sulut Automotive (Auto) meminta Pemprov Sulut meninjau ulang penerapan opsen pajak BBNKB1 (pajak mobil baru).
Rolandy Kamea, Manajer Hasjrat Toyota Bitung mengatakan, dampak dari opsen pajak baru menekan penjualan unit mobil Toyota hingga 40 persen.
"Ini bumerang. Maksudnya mau mendorong penerimaan daerah tapi menerapkan aturan yang menekan industri otomotif," ungkap Kamea.
Kondisi saat ini menjadikan diler mobil dan motor kesulitan menyusun skema penjualan dan menetapkan harga OTR (On The Road).
"Prospek ada, daya beli ada tapi harga terlalu mahal. Semoga bisa ada relaksasi pajak seperti tahun 2025 yang nilainya ekuivalen dengan tahun 2024," katanya.
Sementara, Yudha Hendarwan, Direktur Sinar Galesong Prima (Suzuki) mengatakan, penerapan opsen ini serta kebijakan bebas pajak biaya balik nama kendaraan dari luar daerah justru menurunkan potensi pajak daerah.
"Pengalaman kami awal tahun ini, ada konsumen yang sudah SPK, justru batal dan membeli unit di Jakarta dan Gorontalo. Meskipun mereka pakai nama orang lain. Alasannya, harga di daerah lain lebih murah, lalu balik nama di Manado, gratis," kata
Menanggapi penyampaian pimpinan diler, Inggried JNN Sondakh mengatakan, komisi II memediasi menyusul permintaan pimpinan diler otomotif beberapa waktu lalu.
"Pertemuan ini kita maksudkan agar ada mendengarkan keluh kesah, sehingga bisa bisa meneruskan aspirasi ke pihak eksekutif," kata putri dari mendiang mantan Gubernur Sulut, Adolf Joke Sondakh.
Turut dalam pertemuan ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Utara, June Silangen; Kabid Pajak, Harold Lumempow dan Kepala Samsat Manado, Michael Langel.(NDO)
