TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, memastikan tidak memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) pada tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam memberikan kepastian dan penghargaan atas pengabdian ASN yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik.
Demikian disampaikan Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat, Selasa (3/2/2026).
Djoni mengatakan, pihaknya menyadari bahwa kondisi fiskal nasional tidak mudah, sebab dana transfer ke daerah mengalami penurunan cukup signifikan.
Namun, situasi tersebut justru dijadikan momentum untuk mendorong kinerja, inovasi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Walaupun kita tahu fiskal dari dana transfer jauh berkurang, ASN Kabupaten Belitung tidak menyerah. Dengan inovasi, semangat, dan manajemen yang tepat, kita mampu mencari dan mengelola sumber-sumber fiskal lainnya secara sah, kreatif, dan bertanggung jawab,” ujar Djoni.
Ia menambahkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang melampaui realisasi tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa ASN Kabupaten Belitung mampu menjawab tantangan dengan kerja konkret, bukan sekadar wacana.
"PAD yang meningkat bukanlah keberuntungan, tetapi hasil dari kerja sunyi ASN yang berpikir, berinovasi, dan berani berubah. Karena itu, menjaga TPP ASN bukan hanya keputusan anggaran, melainkan keputusan moral,” tuturnya.
Djoni menilai, capaian tersebut tidak lepas dari dedikasi ASN di berbagai lini, mulai dari perencanaan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan langsung kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, kepastian tidak adanya pemotongan TPP diharapkan dapat menjaga semangat kerja dan mendorong ASN terus berinovasi.
Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung berharap kualitas pelayanan publik makin meningkat, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah ke depan.
Djoni pun mengajak seluruh ASN menjadikan kondisi fiskal yang menantang sebagai pemicu untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalisme, bukan sebaliknya.
“Pemerintah daerah telah berupaya menjaga hak ASN. Kini mari kita jaga bersama kepercayaan masyarakat dengan kerja yang jujur, cerdas, dan penuh tanggung jawab, demi Belitung yang mandiri, kuat, dan bermartabat,” ujarnya. (dol)
