TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir membeberkan alasan mengapa pihaknya ingin menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah demutualisasi.
Demutualisasi merupakan proses perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi entitas perusahaan terbuka, sehingga kepemilikannya dapat dimiliki oleh publik maupun pihak lain.
Saat ini, BEI masih berstatus sebagai self-regulatory organization (SRO) yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas selaku anggota bursa.
Baca juga: Masuk Bursa, Danantara Disebut Sah Secara Hukum dan Sesuai UU BUMN
Pandu mengatakan, Danantara memandang demutualisasi mampu meningkatkan kredibilitas, permodalan, dan daya saing.
"Proses ini mengubah bursa dari lembaga milik anggota yang bersifat nirlaba menjadi perusahaan berbadan hukum dengan pemegang saham dan berorientasi laba," katanya di Jakarta, dikutip Kamis (5/2/2026).
Demutualisasi dinilai dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik, dewan direksi yang independen, pengawasan yang lebih kuat, serta akuntabilitas yang lebih jelas.
Demutualisasi juga disebut mampu memperkuat integritas pasar melalui pembagian tanggung jawab dan kewenangan yang tegas, serta mendorong transparansi pelaporan dan keterbukaan informasi.
Selain itu, Pandu meyakini demutualisasi dapat membuka akses permodalan, termasuk kemampuan menghimpun dana melalui penempatan terbatas dan instrumen lainnya.
"Proses pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, sehingga memungkinkan bursa melakukan merger dan akuisisi serta mengembangkan lini bisnis baru," ujar Pandu.
Menurut dia, ada satu hal penting dari demutualisasi BEI, yaitu mengurangi dominasi satu kelompok tertentu.
Bukan Konsep Baru
Pandu menjelaskan bahwa demutualisasi bursa bukan konsep baru. Ada banyak bursa di dunia yang sudah melakukannya.
Ia mencontohkan Bursa Efek Australia sudah melakukannya sejak 1998 dan National Stock Exchange of India sejak 1992.
"Artinya, praktik ini sudah ada sejak 25 tahun lalu atau bahkan lebih. Bukan rahasia, tinggal apakah kita mau melakukannya atau tidak," kata Pandu.
Baca juga: Beda Pernyataan Menhan Sjafrie dengan CEO Danantara soal Direksi Himbara, Pengamat: Bikin Gaduh
Jika ditanya apakah ini akan berhasil atau tidak pada BEI, Pandu menjawab bahwa seluruh bukti keberhasilan dari bursa lain di dunia bisa dicari di internet.
Dia bilang, setelah demutualisasi, perusahaan menjadi lebih besar, lebih dalam, dan lebih kuat dari waktu ke waktu.
"Inilah alasan mengapa kami di Danantara menjadi pendukung kuat demutualisasi bursa efek," ujar Pandu.
Apa yang akan Dilakukan Danantara Setelah Demutualisasi?
Jika sudah berhasil mencaplok saham BEI setelah demutualisasi, Danantara akan membesarkannya melalui rasio kapitalisasi pasar terhadap PDB.
Di beberapa negara dengan indeks terkemuka dunia, rasio kapitalisasi pasar terhadap PDB disebut bisa mencapai 25 banding 1.
"Rata-rata negara lain berada di kisaran dua hingga tiga kali PDB. Indonesia saat ini baru sekitar 0,6 kali," kata Pandu.
Jika kinerja BEI cukup baik, angka tersebut dinilai bisa berlipat ganda dalam beberapa tahun ke depan agar lebih mencerminkan kondisi perekonomian.
Perbedaan yang ada saat ini terjadi karena adanya ketimpangan antara ekonomi riil dan pasar modal, termasuk dari sisi tata kelolanya.
"Hal ini juga berlaku bagi Bursa Efek Indonesia. Kompetitor BEI bukan hanya di dalam negeri, tetapi seluruh bursa global, khususnya yang terdepan di Asia. Kita perlu belajar dan meniru dengan bangga," ujar Pandu.
"Demutualisasi kemungkinan merupakan cara tercepat untuk meningkatkan daya saing tersebut," jelasnya.
Saat ini, Danantara belum dapat memastikan besaran kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah proses demutualisasi rampung.
Danantara masih akan mempelajari terlebih dahulu porsi kepemilikan saham yang memungkinkan untuk dimiliki.
"Kita akan mempelajari terlebih dahulu seberapa persen kita ingin masuk," kata CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Rosan menjelaskan Danantara memiliki fleksibilitas untuk berinvestasi di berbagai kelas aset selama sejalan dengan kebijakan internal dan melalui proses evaluasi.
