TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, mengakui bahwa jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sangat besar di daerahnya berdampak pada penyesuaian dan penundaan beberapa program kegiatan daerah.
Saat ditemui di sela-sela rapat evaluasi pembangunan daerah, Erwin Burase menyampaikan jumlah PPPK tercatat mencapai 6.452 orang sejak 2021 hingga 2024, membuat pemerintah daerah harus mengatur kembali anggaran dan prioritas pembangunan.
“Memang jumlah PPPK yang besar ini memengaruhi beberapa program yang sudah direncanakan. Kami harus melakukan penyesuaian dan bahkan ada beberapa kegiatan yang harus ditunda,” kata Erwin Burase kepada TribunPalu.com, Kamis (5/2/2026).
Baca juga: Karhutla Parimo 62 Hektare Lahan Diperkirakan Terbakar, Pemadaman Terus Berlanjut
Erwin Burase menjelaskan bahwa kebijakan ini terkait dengan pengelolaan anggaran yang harus dilakukan secara efisien, karena kondisi keuangan daerah yang terbatas.
Pemenuhan hak-hak PPPK menjadi prioritas, namun di sisi lain, beberapa program pembangunan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat harus menyesuaikan.
Dalam penjelasannya, Erwin menambahkan bahwa salah satu alasan utama penundaan program kegiatan daerah adalah terbatasnya dana yang tersedia.
Meskipun pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kehadiran PPPK dengan jumlah besar turut memberikan beban tersendiri pada anggaran daerah.
“Kalau tidak dilakukan penyesuaian, maka kita akan kesulitan dalam mengelola anggaran, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Baca juga: Curhat Petani Desa Uevolo Parigi Moutong, Lahannya Terbakar Saat Tanaman Sedang Berbuah
Erwin juga menekankan bahwa kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan para PPPK yang telah lama mengabdi dan memiliki tanggung jawab keluarga.
Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap memenuhi hak-hak mereka meskipun dalam situasi yang serba terbatas.
Bupati Erwin berharap agar masalah penundaan program ini dapat segera ditemukan solusinya melalui pembahasan lebih lanjut dengan DPRD Parigi Moutong.
Erwin menyebutkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dan lobi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: TERJAWAB, Sosok J yang Menjabat Ketua Dewan Pembina PSI Dipastikan Jokowi
“Semoga dengan adanya pembahasan ini, kita dapat menemukan solusi terbaik agar PPPK Paruh Waktu bisa memperoleh kepastian kerja tanpa mengganggu stabilitas anggaran daerah dan program pelayanan publik lainnya,” tambahnya.(*)
