TRIBUNJATIM.COM - Sungguh besar perjuangan seorang guru honorer di SDN 001 Pegat Batumbuk, Kecamatan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Siti mulai bertugas di SDN 001 Pegat Batumbuk sejak awal 2024.
Akses utama untuk menuju daerah ini adalah jalur air.
Baca juga: Meski Prestasinya Tak Main-main, Siswa SD ke Sekolah Pakai Seragam Lusuh, Orang Tua Kurang Mampu
Setiap hari, Siti Julaiha (34) berangkat ke sekolah menggunakan perahu karena hanya itu akses yang memungkin.
Dari kampung asalnya di Sambaliung, perjalanan menuju Pegat Batumbuk memakan waktu sekitar dua jam dengan perahu.
Sehingga ongkos dan bahan bakar tak murah.
Kendati begitu, Siti tak masalah dengan kondisi tersebut.
Lantaran menjadi guru adalah cita-citanya sejak kecil.
"Dari kecil saya sudah bilang, saya mau jadi guru," kenang Siti saat dihubungi Selasa (3/2/2026).
Maka dari itu, Siti memilih menetap di sana.
Namun, rumah dinas guru jumlahnya terbatas.
Ia bersama beberapa guru lain akhirnya tinggal di sebuah bangunan bekas Puskesmas yang sudah lama tak digunakan.
Bangunan tersebut berada di kawasan pesisir dan rawan tergenang air laut.
"Kalau air pasang, masuk sampai dapur, sampai kamar tidur," ujarnya.
"Kalau surut, kami bersihkan lagi," katanya, mengutip Kompas.com.
Di ruang kelas, Siti berusaha menanggalkan semua persoalan pribadi.
"Saya tidak mau anak-anak tahu kalau gurunya sedang susah," ujarnya.
Perjuangan yang sama juga dialami Alda Misbahul Jannah, seorang guru honorer lainnya.
Guru berusia 24 tahun ini mulai mengajar di sekolah tersebut sejak Januari 2024.
"Saya lihat waktu itu sekolah ini kekurangan guru. Saya pikir, kalau saya bisa bantu, kenapa tidak," kata Alda.
Pada awalnya, kondisi masih relatif stabil. Honor yang ia terima sekitar Rp4,5 juta per bulan.
"Tidak besar, tapi cukup. Transportasi bisa, makan bisa, hidup normal," ujarnya.
Baca juga: Senyum Kecut Intel TNI Penyamarannya Dipergoki Anies Baswedan, Kodam Bantah Mengintai: Kebetulan
SDN 001 Pegat Batumbuk saat ini memiliki 84 siswa dengan 12 guru, termasuk dua honorer.
Keterbatasan tenaga membuat guru kelas harus mengajar semua mata pelajaran.
Di sana, Alda mengajar matematika, bahasa Indonesia, hingga mata pelajaran lain.
"Kami ini bukan cuma mengajar sesuai jam, tapi menutup kekosongan," katanya.
Masalah mulai terasa ketika kebijakan pengelolaan honor guru honorer berubah.
Pada 2025, pembayaran honor hanya bisa dilakukan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional.
Gaji Alda turun menjadi sekitar Rp1,4 juta per bulan.
"Berat, tapi masih bisa bertahan," ujarnya.
Pada pertengahan 2025, sempat ada skema Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) yang membuat penghasilan kembali normal hingga bulan Desember.
Namun, memasuki tahun 2026, aturan kembali berubah.
Penggunaan BOS untuk honor guru dibatasi maksimal 20 persen.
Di sekolah dengan jumlah siswa terbatas seperti SDN 001 Pegat Batumbuk, kebijakan ini berarti honor guru honorer diperkirakan hanya sekitar Rp 600.000 per bulan.
"Kalau dari Batu-batu ke sini itu Rp300.000 sekali jalan. Pulang-pergi sudah habis," kata Alda.
Artinya, honor sebulan bisa habis hanya untuk ongkos transportasi, belum untuk makan, kebutuhan harian, atau keperluan keluarga.
Hingga Februari 2026, Alda dan Siti mengaku belum menerima honor sejak Januari.
"Kami tetap masuk mengajar. Karena kalau kami tidak masuk, anak-anak tidak belajar," katanya.
Siti juga merasakan dilema yang sama.
Dengan honor yang belum jelas, ia bergantung pada penghasilan suami untuk bertahan hidup.
"Kalau tidak dibantu suami, tidak bisa," katanya jujur.
"Kami ini bukan minta kaya. Kami cuma mau kejelasan. Kami mau tahu masa depan kami ini bagaimana," ungkapnya.
Alda menambahkan, wilayah pesisir seperti Derawan memiliki tantangan yang tak bisa disamakan dengan wilayah darat.
"Biaya hidupnya beda. Transportasinya beda. Tapi kebijakannya sama," katanya.
Meski demikian, keduanya belum berniat menyerah.
Ada sesuatu yang membuat mereka tetap bertahan setiap pagi.
"Kalau saya berhenti, anak-anak ini siapa yang ajar?" ujar Alda.
"Saya dari kecil ingin jadi guru. Sekarang sudah di sini. Mau seberat apa pun, saya tetap mengajar," ungkapnya.
Kesejahteraan sejumlah tenaga pendidik di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, juga masih memprihatinkan.
Hal itu berbanding terbalik dengan dedikasi mereka yang begitu tinggi dalam mencerdaskan bangsa.
Pasalnya, para guru masih bergelut dengan status dan kesejahteraan yang memprihatinkan.
Meski memiliki kualifikasi akademik mumpuni, mereka harus rela menyandang status sebagai guru relawan dengan upah yang jauh dari kata layak.
Kisah ini salah satunya dialami oleh MY, seorang guru di salah satu Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Madiun.
Mengabdi sejak tahun 2021, MY mengaku posisinya di sekolah kini tak lagi disebut sebagai guru honorer, melainkan relawan.
Perubahan istilah ini berimbas langsung pada pendapatan yang ia terima setiap bulannya.
"Sekarang ini kami bukan lagi disebut guru honorer, tetapi relawan," ujar MY di Madiun pada Senin (2/2/2026).
"Jadi gaji yang saya terima hanya Rp250 ribu per bulan," imbuhnya, melansir Kompas.com.
Baca juga: Asal Cacahan Kertas Diduga Uang Rp100.000 Ditemukan di TPS Liar, Pemilik Lahan Tak Pedulikan
Ironisnya, status 'relawan' yang disandang MY berbanding terbalik dengan kompetensinya.
MY bukanlah pengajar sembarangan, ia telah menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan bahkan mengantongi Sertifikat Pendidik (Serdik).
Dengan bekal tersebut, MY mengajar selama dua jam per hari atau setara dengan empat jam pelajaran.
Namun, nasibnya untuk diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih belum menemui titik terang.
Demi bertahan hidup, MY tidak bisa hanya mengandalkan upah mengajarnya.
Ia terpaksa memutar otak dengan membuka usaha sampingan jual beli suku cadang sepeda motor hingga jadi pelatih hadrah.
Tambahan penghasilan dari sekolah baru bisa ia dapatkan jika terlibat dalam kegiatan di luar kelas.
Seperti mendampingi siswa outbound atau mengikut lomba, meski kesempatan tersebut juga jarang datang.
Kendati demikian, latar belakang pendidikan pesantren membuat MY memilih untuk tetap ikhlas menjalani profesinya.
Menanggapi fenomena ini, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kabupaten Madiun, Suroso, tak menampik bahwa upah yang diterima para guru relawan masih jauh dari harapan.
Menurut Suroso, kondisi ini dilematis karena sekolah mengalami krisis tenaga pengajar, namun tidak ada anggaran khusus dari pemerintah untuk menggaji mereka.
Sebagai solusi darurat agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berjalan, pihak sekolah sering kali harus mengambil inisiatif sendiri.
"Biasanya para guru di sekolah patungan setiap bulan untuk membantu gaji relawan," ungkap Suroso.
Suroso menegaskan, keberadaan tenaga relawan seperti MY sangat vital bagi kelangsungan pendidikan di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.
"Ya mau bagaimana lagi. Tenaga mereka sangat dibutuhkan. Anak-anak tetap harus belajar demi kemajuan bangsa," kata dia.
