TRIBUNKALTIM.CO - Keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) Charter terus menuai sorotan dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama hingga mantan pejabat diplomasi.
Meski Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani piagam Dewan Perdamaian tersebut, sejumlah pihak menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak bersifat mengikat dan dapat ditinjau ulang sewaktu-waktu.
Sorotan muncul lantaran Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru melibatkan Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan secara langsung.
Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa forum perdamaian tersebut berpotensi tidak sejalan dengan sikap konsisten Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.
Tercatat, ada beberapa negara yang menyatakan ikut bergabung ke Dewan Perdamaian selain Indonesia, di antaranya adalah Arab Saudi, Bahrain, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Turkiye, Hungaria, Qatar, Israel, Bulgaria, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, dan Uni Emirat Arab.
Baca juga: Dino Patti Djalal sebut Gabung Board of Peace Gaza adalah Pilihan Realistis Prabowo, RI bisa Keluar
Dengan ditandatanganinya piagam Board of Peace yang diketuai oleh Presiden AS Donald Trump, maka Indonesia sejajar dengan Israel sebagai anggota lembaga ini.
Keputusan masuknya Indonesia, yang selama ini vokal menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina ke Board of Peace pun telah menuai sederet sorotan.
Terutama, karena Palestina tidak dilibatkan dalam Board of Peace itu sendiri, sedangkan Israel, yang selama ini melakukan serangkaian tindakan militer dan kebijakan pendudukan jangka panjang terhadap Palestina, justru ikut bergabung di dalamnya.
Board of Peace juga dikhawatirkan hanya akan berpihak pada Israel yang selama ini berafiliasi erat dengan Amerika Serikat.
Kritik juga mencuat karena adanya iuran sumbangan yang dibayarkan anggota Board of Peace, khususnya iuran sebesar 1 miliar dollar AS (setara Rp16 triliun - Rp17 triliun) untuk menjadi anggota permanen, di tengah permasalahan domestik dan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Sejumlah pihak dan tokoh sudah menegaskan bahwa Indonesia bisa keluar sewaktu-waktu dari Board of Peace, karena keanggotaannya tidak mengikat.
Keputusan keluar bisa diambil jika Board of Peace dirasa tidak memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Sementara itu, dalam Pasal 2.4 tentang Penarikan Diri di BoP Charter atau Piagam Dewan Perdamaian yang sudah dipublikasikan, disebutkan bahwa:
Baca juga: Purbaya: Iuran Indonesia di Board of Peace Dialokasikan Lewat Anggaran Kemenhan
Berikut tokoh-tokoh yang sudah menyatakan Indonesia dapat menarik diri dari keanggotaan Board of Peace sewaktu-waktu:
1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
MUI menjadi salah satu organisasi yang diundang dan menghadiri acara silaturahmi Presiden RI Prabowo Subianto dengan Pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).
Seusai pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH Cholil Nafis mengungkap, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberi tanggapan mengenai ketiga hal yang disampaikan MUI mulai dari sikap skeptis atas bergabungnya Indonesia ke Board of Peace hingga permintaan agar pemerintah terus berkomitmen dalam membela Palestina dan tidak mudah tunduk pada kemauan Donald Trump.
Menurut Cholil, Prabowo telah menyatakan siap mundur dari Board of Peace jika forum tersebut tidak memperjuangkan kemerdekaan atau tidak membawa kemaslahatan untuk Palestina.
"Permintaan itu dijawab oleh Pak Presiden, bahwa di dalam keanggotaan BoP itu tidak harus mengikuti semuanya. Jadi, kalau ada langkah atau aksi yang tidak cocok, maka Indonesia akan abstain dan absen," ucap Cholil, dikutip dari laman resmi mui.or.id.
"Yang kedua, kalau memang tidak membuat maslahah dalam perkembangan waktu maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP."
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace juga dibahas dalam pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan sejumlah Mantan Menteri Luar Negeri RI di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/2/2026) kemarin.
Beberapa penggawa Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) yang diundang hadir adalah Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, Retno Lestari Priansari Marsudi, hingga Marty Natalegawa.
Selain itu, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal ikut hadir, ada pula peneliti senior sekaligus pendiri Dewan Penyantun CSIS (Centre for Strategic and International Studies) Jusuf Wannandi.
Setelah pertemuan, beberapa dari ahli urusan luar negeri tersebut juga telah menyatakan, Indonesia memiliki opsi untuk keluar dari Board of Peace sewaktu-waktu.
Baca juga: Menkeu Purbaya Putar Otak Cari Dana Perdamaian Gaza, Iuran Board of Peace Capai Rp 17 Triliun
1. Hassan Wirajuda
Menteri Luar Negeri RI (Menlu) periode 2001-2009 Hassan Wirajuda menegaskan Indonesia masih tetap memiliki kedaulatan untuk meneruskan keanggotaan di Board of Peace atau tidak, tergantung pada prosesnya, apakah masih mengutamakan kepentingan Palestina.
"Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung pada bagaimana proses ini nanti dalam perjalanannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya, yaitu membantu rakyat Palestina," kata Hassan, seusai pertemuan dengan Prabowo.
2. Alwi Shihab
Menteri Luar Negeri RI (Menlu) periode 1999-2001 Alwi Shihab mengungkap, Prabowo telah menegaskan komitmen untuk mewujudkan Two-State Solution atau Solusi Dua Negara dan mendukung perjuangan Palestina.
"Dan yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two state solution. Itu kalau istilah awamnya itu adalah harga mati. Two state solution," tutur Alwi.
Alwi juga mengatakan, nantinya Indonesia bisa keluar dari keanggotaan Board of Peace jika forum tersebut tidak lagi sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia, termasuk penyelesaian konflik Palestina dan Israel.
"Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar," jelas Alwi.
"Jadi, beliau tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan penyelesaian yang adil bagi Palestina."
3. Dino Patti Djalal
Wakil Menteri Luar Negeri RI (Wamenlu) ke-6 yang menjabat pada 2014, Dino Patti Djalal, mengungkap bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam mengikuti perkembangan Board of Peace.
Menurut Dino, Prabowo juga berulang kali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari forum tersebut jika langkah-langkah yang diambil bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, yang membantu mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Hal tersebut, kata Dino, sesuai dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia.
"Saya paling suka dan ini align juga dengan posisi foreign policy community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati, dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan kita," tutur Dino.
"Ini berkali-kali beliau tekankan. Beliau tidak akan ragu ya, termasuk ya kalau yang lain tetap masuk gitu. Nah, ini yang saya tangkap sebagai suatu penekanan dan penegasan yang kami apresiasi."
