TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Kondisi memaksa Agus Puji Lestari tak merampungkan pendidikan SMA di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Saat mulai menjadi guru TK, Puji kemudian berpikir untuk melanjutkan sekolah lewat program Paket C atau kesetaraan SMA.
Tak disangka, ijazah Paket C itulah yang mengantarkannya kini menduduki kursi kepala sekolah TK Diponegoro Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.
"Saya lulus (Paket C) pada tahun 2008."
"Waktu itu, saya sebenarnya sudah mengajar tetapi di SK saya masih tertulis lulusan SMP."
"Karena itulah, saya masuk Paket C di PKBM Marsudi Karya, Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng."
"Meski belajarnya sore hari sepulang mengajar, tetap sangat membantu."
"Berkat ijazah dari PKBM tersebut, saya akhirnya bisa melanjutkan kuliah hingga S1," kata Puji, Rabu (4/2/2026).
Baca juga: Geliat PKBM di Banyumas di Tengah Banyaknya Anak Tidak Sekolah di Banyumas
Tak hanya berguna dalam kariernya sebagai tenaga pendidik, Puji juga menggunakan ijazah Paket C itu untuk maju dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif (pileg) tingkat DPRD Provinsi Jateng.
Di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), Puji mendapatkan materi pelajaran seperti di SMA.
Namun, dia juga mendapat tambahan keterampilan seperti menjahit dan tata boga.
Dia mengakui, tak sedikit yang memandang sebelah mata karena pendidikan yang ditempuh lewat jalur nonformal.
"Namun, saya tetap percaya diri."
"Saya buktikan bahwa meskipun lulusan Paket C, saya mampu berprestasi."
"Saya bisa kuliah S1, bahkan ikut pencalegan tingkat provinsi di Dapil 11," ujarnya.
Puji mengatakan, keberadaan PKBM sangat membantu anak-anak putus sekolah maupun anak-anak tidak sekolah mendapat ijazah.
Apalagi, banyak perusahaan yang mensyarakatn ijazah sekolah sebagai dokumen wajib bagi pencari kerja.
Kehadiran PKBM menjadi solusi pemerintah mengatasi angka anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah.
Data Pemkab Banyumas, angka ATS di Kota Satria mencapai 13.426 anak.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Banyumas Joko Wiyono mengatakan, ada beragam persoalan yang memicu tingginya ATS.
Di antaranya, kemiskinan, keterbatasan identitas, disabilitas, hingga motivasi belajar yang redup.
Joko mengatakan, beberapa wilayah dengan angka anak tidak sekolah tinggi di antaranya di Rawalo, Ajibarang, Lumbir, Sumpiuh, Tambak, Pekuncen, dan Gumelar.
Untuk memerangi tingginya ATS ini, Pemkab Banyumas meluncurkan program Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah (Sipatas).
Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan melalui jalur formal maupun nonformal.
Jalur formal mencakup TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
Baca juga: Ada Peran 40 PKBM, Jumlah Anak Tidak Sekolah di Banyumas Turun Drastis. Tinggal 13 Ribu Anak
Pemkab Banyumas juga mengandalkan lembaga pendidikan nonformal, seperti 40 PKBM, 3 SKB, dan puluhan lembaga kursus aktif.
Mereka menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, Paket A untuk kesetaraan SD, Paket B untuk kesataraan SMP, dan Paket C untuk kesetaraan SMA.
Ada juga kursi keterampilan, semisal menjahit, tata boga, komputer, mengemudi, dan bahasa asing yang mendukung penyiapan tenaga kerja ke luar negeri.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono berharap, seluruh pemangku wilayah, organisasi, dan masyarakat mendukung program mini secara serius.
"Saya mengajak para lurah, kepala desa, camat, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan seluruh pihak untuk mendukung program ini secara serius, menyeluruh, dan bertanggung jawab," kata Sadewo, Rabu. (*)
