TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Anggaran pemerintah desa di Kampar tahun 2026 anjlok. Merosot tajam dari 2025. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). DD dari pemerintah pusat dan ADD dari pemerintah daerah. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kampar, Febrinaldi Tridarmawan mengatakan, pemerintah pusat telah menetapkan anggaran untuk DD. 

"Kampar dapat DD sekitar 300 juta per desa," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (5/2/2026).

Menurut dia, Menteri Keuangan telah menetapkan besaran DD untuk Kampar sekitar Rp300 miliar.

Sebanyak lebih kurang Rp77 miliar untuk pemerintahan desa. 

"122 miliar untuk Koperasi Desa Merah Putih," katanya. Penggunaan DD untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT).

Baca juga: Renaldi Dilantik Jadi Sekwan DPRD Riau, Ini Harapan Pimpinan DPRD Riau

Baca juga: Diskriminasi dan Kepatuhan Obat Jadi PR Penanganan HIV/AIDS di Riau

Febri mengatakan, ADD dianggarkan dengan total sekitar Rp131 miliar.

Pembagian kepada seluruh 242 desa belum ditentukan. 

Ia menjelaskan, besaran tiap desa sedang dikaji berdasarkan empat indikator. Penyusunan APBDes masih berjalan. 

Ia tak menampik penurunan anggaran desa tersebut.

Ditanya dampaknya, ia mengungkap akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah desa.

"Tentu berdampak terhadap program prioritas desa. Nggak banyak lagi yang bisa dilakukan untuk pembangunan desa," ujarnya. 

Berdasarkan catatan Tribunpekanbaru.com, total DD untuk Kampar tahun 2025 sebesar Rp234.331.167.000.

Tak ada pengalokasian untuk KDMP.

Paling besar diterima Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Rp2,5 miliar lebih. Sedangkan paling sedikit diterima Desa Deras Tajak Kecamatan Kampar Kiri Hulu, yakni hampir Rp630 juta.

Sementara ADD tahun 2025 sebesar Rp167.457.773.750. Berkurang sekitar Rp36 miliar pada 2026. (Fernando Sihombing)