BANGKAPOS.COM - Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Bangka Belitung, Zaidan, resmi mencabut laporan hukum terhadap Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga (Disparbudkepora) Bangka Belitung.
Perselisihan ini bermula dari dugaan masalah dana hibah Kwarda tahun anggaran 2025 yang sebelumnya sempat dilaporkan ke Polda Bangka Belitung pada 20 Januari 2025.
Perdamaian ini tercapai setelah Zaidan melakukan mediasi dengan Kepala Disparbudkepora Babel, Widya Kemala Sari, dengan disaksikan oleh Asisten 1 Pemprov Babel, Tarmin, serta diinisiasi oleh Ketua Kwarcab Pramuka Bangka, Zamzani.
"Gugatan yang sudah kami ajukan ke Pengadilan yang perdatanya, itu sudah tahap selesai mediasi. Itu pun atas kemauan kami sendiri, kesadaran kami sendiri, sudah dicabut ya hari ini. Kemudian juga ada di Polda, kita juga melaporkan ke Polda dan juga kita akan cabut juga hari ini," ujar Zaidan, Kamis (5/2/2026).
Zaidan menegaskan bahwa konflik tersebut dipicu oleh kesalahpahaman.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas dampak negatif yang mungkin menimpa pihak Disparbudkepora.
"Saya pun minta maaf sama beliau kalau memang sempat ada kesan yang buruk atau kurang baik terhadap nama baik beliau. Karena ini juga kami juga tidak bisa juga disalahkan, karena memang kami menuntut hak kami namun ini hanya kesalahpahaman dan sudah kita anggap clear," tuturnya.
Kelanjutan Dana Hibah
Mengenai dana hibah sebesar Rp 191.250.000, kedua belah pihak akan berkoordinasi lebih lanjut agar penyalurannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Widya Kemala Sari pun menyambut baik langkah perdamaian ini demi memperkuat kolaborasi di masa depan.
"Alhamdulillah dengan adanya pencabutan ini, kedepannya kita akan lebih intens lagi komunikasi dan berkolaborasi untuk kebaikan Provinsi Bangka Belitung," jelas Widya.
Widya menambahkan bahwa pihaknya akan meminta arahan dari Inspektorat untuk memastikan proses hibah berjalan transparan dan sesuai aturan.
Di sisi lain, Zamzani selaku inisiator mediasi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan Pramuka. Menurutnya, kolaborasi yang kokoh sangat diperlukan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul melalui wadah kepramukaan. (bangkapos.com/ Rizky Irianda Pahlevy)
