TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Urusan penyaluran BBM subsidi untuk kapal angkutan sungai rute Samarinda–Mahakam Ulu kian rumit.

Kini, pemilik kapal diwajibkan melampirkan Grosse Akta bukti kepemilikan kapal yang terdaftar secara resmi di Indonesia sebagai syarat mutlak pencairan subsidi.

Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kaltim, Ahmad Maslihuddin, menjelaskan bahwa syarat ini mengacu pada ketentuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat). Setiap kapal dengan bobot di atas 7 GT (Gross Tonnage) wajib memiliki Grosse Akta.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan mayoritas kapal sungai di Kaltim adalah kapal tradisional yang dibangun secara mandiri oleh tukang kayu lokal di pedalaman.

Pemilik biasanya hanya mengantongi Surat Ukur, bukan Grosse Akta yang diterbitkan oleh KSOP.

Baca juga: Terkendala Administrasi, BBM Subsidi Kapal Sungai Rute Samarinda-Mahulu Masih Tertahan

Guna mencegah kelumpuhan transportasi logistik ke wilayah hulu, Dishub Kaltim telah menyurati Hubdat untuk meminta kelonggaran.

"Kami mengusulkan agar Grosse Akta bisa menyusul secara simultan. Sementara waktu, dokumen tersebut bisa digantikan dengan Surat Ukur dan Surat Keselamatan Kapal yang sudah dimiliki pemilik," jelas Masli, Kamis (5/2/2026).

Ketua Organisasi Angkutan Mahakam (Orgamu), Husaini Anwar, mengkritik keras birokrasi yang dianggap kian mencekik pengusaha kecil.

Menurutnya, jika Grosse Akta dipaksakan sekarang, maka tidak akan ada kapal yang bisa berlayar.

Baca juga: SK Kuota BBM Subsidi Angkutan Sungai Mahakam tak Kunjung Terbit, Pengusaha Kapal: Seperti Dibohongi

"Mekanismenya makin ribet. Hampir semua kapal mesin pendam di Sungai Kunjang tidak punya Grosse Akta. Kalau dipaksakan, SK BPH Migas tidak akan keluar, dan kapal terpaksa tambat mati di pelabuhan," tegas Husaini.

Ketidakpastian ini dikhawatirkan akan memicu kelangkaan logistik dan terhentinya mobilitas masyarakat di pedalaman Mahakam yang sangat bergantung pada angkutan sungai. (*)