Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah mendapatkan laporan terkait lebih dari 100 pasien gagal ginjal putus akses berobat pasca status kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan non-aktif. Pihaknya juga disebut sudah mendorong Kementerian Sosial untuk memberikan mekanisme reaktivasi status PBI lebih cepat, khususnya pada pasien penyakit kronis.

"Komunikasi ada, diskusi (bersama Kemensos) karena kan Kemenkes RI juga sebagai stakeholder di sini, tapi memang BPJS kan sudah menjelaskan bahwa ada perubahan dari peserta PBI yang ada di Kemensos," beber Menkes Budi saat ditemui di Gedung Kemenkes RI, Kamis (5/2/2026).

"Nah nanti akan ada pertemuan untuk bisa merapikan masalah ini solusinya seperti apa, dipimpin Kemensos, BPJS," tandas dia.

Khusus terkait reaktivasi pada pasien penyakit kronis, teknisnya disebut Menkes tengah dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Disebut akan ada alternatif yang bisa mempermudah proses administrasi.

"Ada alternatifnya sedang dibicarakan antara Kementerian Sosial dan BPJS, cuman saya tidak paham teknisnya seperti apa, tapi saya sudah terinformasi sudah ada komunikasi antara bpjs dengan Kemensos," tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir menekankan bagi pasien gagal ginjal, cuci darah bukan pilihan melainkan tindakan medis yang menentukan hidup dan mati.

"Tindakan ini tidak bisa ditunda sehari pun, bukan besok, bukan lusa, apalagi minggu depan, karena setiap penundaan berarti peningkatan risiko keracunan darah, kegagalan organ, dan kematian," sorot Tony dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).

"Kami melihat ini sebagai situasi yang sangat berbahaya. Banyak pasien datang ke rumah sakit untuk menyambung nyawa, namun justru dihentikan di loket pendaftaran karena kartu BPJS mereka mendadak nonaktif. Bagi pasien cuci darah, ini bukan sekadar urusan administrasi; ini soal hidup dan mati," sesal Tony.

Saksikan Live DetikSore: