Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengarahkan pemanfaatan aset daerah sebagai penggerak ekonomi baru di tengah keterbatasan fiskal dan anggaran pembangunan.
Dengan total nilai aset hampir mencapai Rp 19 triliun, Pemprov Lampung menilai aset daerah tidak lagi cukup hanya dicatat sebagai kekayaan, tetapi harus mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi daerah dan masyarakat.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan hal tersebut saat memimpin rapat bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang membahas strategi dan inovasi pengelolaan aset daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, optimalisasi aset menjadi langkah strategis untuk menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.
“Nilai aset kita hampir Rp 19 triliun, dengan sekitar 6 ribu unit aset. Kalau dikelola dengan baik, ini bisa menjadi sumber ekonomi yang produktif, bukan sekadar aset tidur,” ujar Marindo, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, keterbatasan APBD dan pendapatan daerah menuntut pemerintah lebih kreatif dalam menggali potensi non-pajak, salah satunya melalui pemanfaatan aset.
“Pendapatan daerah terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Optimalisasi aset ini menjadi salah satu solusi agar pemerintah tetap bisa bergerak,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, setiap OPD diminta memaparkan gagasan pemanfaatan aset yang tidak hanya berorientasi pada sewa, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi melalui kerja sama dan kemitraan.
“Pak Gubernur menekankan, jangan hanya disewakan. Kita dorong skema kerja sama pemanfaatan, kolaborasi, dan pengelolaan bersama agar dampaknya lebih besar,” kata Marindo.
Salah satu contoh konkret yang tengah dikembangkan adalah pengelolaan Gedung UMKM Center di kawasan PKOR Way Halim, Bandar Lampung. Gedung tersebut tidak hanya menjadi ruang usaha, tetapi juga diproyeksikan sebagai pusat aktivitas ekonomi pelaku UMKM.
“UMKM Center dikelola bersama dan ditugaskan kepada BUMD Provinsi Lampung. Harapannya, selain menghasilkan pendapatan daerah, juga mendorong pertumbuhan UMKM,” ujarnya.
Sejumlah OPD bahkan melakukan studi banding ke daerah lain untuk mencari model pengelolaan aset yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Pemprov Lampung berharap, transformasi pengelolaan aset ini dapat memberikan dampak langsung bagi pembangunan daerah, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau aset dikelola dengan tepat, manfaatnya bukan hanya untuk PAD, tapi juga untuk masyarakat luas,” pungkas Marindo.
( Tribunlampung.co.id )
