Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menegaskan bahwa metode penghitungan kemiskinan bersifat dinamis dan terus disempurnakan, seiring perkembangan standar internasional dan perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikan Ari merespons pembaruan indikator kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, yang kini memakai tiga garis batas berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021, yakni 3 dolar AS per hari untuk kemiskinan ekstrem, 4,20 dolar AS per hari untuk menengah bawah, dan 8,30 dolar AS per hari untuk menengah atas, termasuk Indonesia.

Menurut Ari, BPS bekerja dengan metodologi yang tidak statis dan terus berkembang mengikuti standar global, namun tetap menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan domestik.

Baca juga: Garis Kemiskinan Jabar Rp 575.499 per Kapita/Bulan, 3,5 Juta Orang Masuk Kategori Penduduk Miskin

“Kalau BPS kan bekerja secara metodologi. Statistik itu tidak statis, dia dinamis dan secara metodologi juga berkembang. Kami tidak bekerja sendiri, tapi bersama National Statistical Office lain dalam forum PBB untuk mempelajari metode-metode yang lebih baik dalam penyelenggaraan statistik nasional,” ujar Ari, Kamis (5/2/2026). 

Ia menambahkan, penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan dilakukan melalui kajian mendalam bersama para pakar dan tetap mengacu pada standar internasional.

“Ketika ada pembaruan sistem penghitungan kemiskinan, itu sudah melalui kajian yang sangat dalam dan mengikuti standar internasional,” lanjutnya.

Di sisi lain, Ari mengakui bahwa persepsi masyarakat di lapangan kerap berbeda dengan data statistik. 

Meski sejumlah indikator menunjukkan penurunan kemiskinan dan pengangguran, kondisi ekonomi di tingkat akar rumput kerap dirasakan belum sepenuhnya pulih.

“Ekonomi memang tidak selalu terlihat baik-baik saja. Aktivitas ekonomi sekarang banyak yang tidak bisa dilihat secara langsung karena dominan di e-commerce. Jadi meskipun mal atau pasar terlihat sepi, transaksi online justru menguat, bahkan dari rumah-rumah,” jelasnya.

Menurutnya, tantangan BPS adalah memotret aktivitas ekonomi yang tidak kasat mata tersebut agar tetap tercermin dalam data.

“Bukan berarti secara fisik sepi lalu aktivitas ekonomi berkurang. Aktivitas digital justru menguat, dan itu yang harus kami potret,” katanya.

Ari juga menyoroti peran sektor pertanian dalam menopang ekonomi Jawa Barat, terutama di wilayah perdesaan. 

Dikatakannya, peningkatan produksi pertanian dinilai berkontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan di desa.

Baca juga: Jabar Masih Punya PR Besar yang Harus Diselesaikan di 2026, Termasuk Kemiskinan dan Pengangguran

“Produksi pertanian di Jawa Barat meningkat dan ini sangat membantu. Kemiskinan di perdesaan terbantu dan menurun karena aktivitas pertanian yang menguat,” ujarnya.

Selain pertanian, pembangunan infrastruktur disebut menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi.

 Ari menilai pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan Pemprov Jawa Barat berperan besar dalam menghubungkan sentra-sentra industri dan memperlancar distribusi.

“Infrastruktur itu alas bagi lancarnya aktivitas ekonomi. Dengan konektivitas yang baik, distribusi lebih efisien dan biaya ekonomi bisa ditekan. Itu juga membantu investor dalam menjalankan kegiatan ekonominya,” kata Ari.

Ia menegaskan, kondisi ekonomi Jawa Barat saat ini relatif baik dan selaras antara pertumbuhan ekonomi, produksi pertanian, serta penurunan kemiskinan. Namun, kondisi tersebut tetap perlu dijaga bersama.

“Ini perlu kerja sama yang luar biasa antara pemerintah daerah, seluruh pihak, dan masyarakat agar situasi ekonomi tetap stabil atau bahkan lebih baik. Kita harus menjaga titik-titik potensi ekonomi agar terus produktif,” ujarnya.

Terkait dinamika global, Ari mengingatkan potensi dampak kebijakan internasional terhadap industri di Jawa Barat, khususnya yang bergantung pada bahan baku impor.

“Kalau suplai bahan baku impor terganggu karena kebijakan global atau jalur distribusi, itu bisa menghambat roda industri di Jawa Barat. Ini yang perlu kita pikirkan dan jaga bersama,” ujarnya.

Sementara itu, pihaknya mencatat laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV 2025 tumbuh 2,68 persen secara quarter to quarter (q-to-q), 5,85 persen secara year on year (y-on-y), dan 5,32 persen secara cumulative to cumulative (c-to-c). 

"Angka pertumbuhan tahunan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,39 persen," imbuhnya. 

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat triwulan IV 2025 atas dasar harga konstan mencapai Rp474,29 triliun, sedangkan atas dasar harga berlaku sebesar Rp786,47 triliun. Secara kumulatif sepanjang 2025, PDRB ADHK tercatat Rp1.845,32 triliun dan ADHB sebesar Rp3.038,67 triliun.

“Pertumbuhan q-to-q sejalan dengan pola musiman, di mana triwulan IV selalu lebih tinggi dari triwulan III. Secara y-on-y juga terjadi akselerasi dibandingkan triwulan IV 2024, dan secara c-to-c menunjukkan penguatan aktivitas ekonomi dan arah pembangunan yang solid,” jelas Ari.

Baca juga: Sektor Informal Mendominasi Pasar Kerja Jabar, 1,77 Juta Orang Masih Menganggur

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi masih menjadi kontributor utama PDRB. Industri pengolahan tumbuh 4,4 persen dengan kontribusi 40,05 persen, perdagangan tumbuh 3,12 persen, dan konstruksi tumbuh 6,63 persen.

“Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah jasa keuangan dan asuransi, jasa kesehatan, serta transportasi dan pergudangan. Sementara sektor pertambangan mengalami kontraksi sebesar 4,8 persen,” kata Ari. 

Dia menambahkan, dari sisi pengeluaran, seluruh komponen tumbuh positif secara tahunan. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 65,18 persen, didorong peningkatan permintaan domestik dan daya beli masyarakat pada momen libur Natal dan Tahun Baru. (*)