TRIBUN-BALI.COM – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dikabarkan akan turun tangan bersih-bersih sampah di pantai yang ada di Bali. Aksi bersih-bersih pantai akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang rencananya digelar hari ini, Jumat (6/2).
Bahkan, kabarnya, aksi bersih-bersih pantai ini akan dipimpin langsung Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dan Menpar Widiyanti Putri Wardhana. Aksi ini menindaklanjuti arahan Presiden RI, Prabowo Subianto yang menyoroti kondisi pantai di Bali kotor. Teguran tersebut disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat 2026 di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat Senin (2/2).
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik dan Indah (ASRI). Rencana aksi bersih-bersih pantai ini dibahas dalam Focus Group Discussions (FGD) Diseminasi Program “Assessing Plastic Use and Pollution Within the Tourism Sector in Indonesia” di Ruang Rapat Etna Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Kamis (5/2).
Baca juga: GUIDE Liar Didenda Rp3 Juta, Satpol PP Bali Akan Panggil Agen Perjalanan Pekerjakan Tanpa Lisensi!
Baca juga: Kapolda Instruksi Identifikasi, Lantik Pejabat Baru Wakapolda, Kapolresta Denpasar, dan Klungkung!
“Atas inisiatif Kementerian LH besok (hari ini) akan dilaksanakan bersih-bersih pantai. Mulai dari Pantai Kelan, Jimbaran, dan Kedonganan,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas LHK Bali, Ida Bagus Kade Wira Negara.
Ia pun mengajak para peserta FGD yang memiliki waktu untuk ikut dalam kegiatan aksi bersih-bersih pantai tersebut. Di mana ini merupakan suatu langkah kecil, mungkin dianggap sebagai kesempatan kecil tapi sangat berarti untuk Bali dan ini sekaligus menjadi edukasi buat generasi yang akan datang.
Kade Wira memaparkan kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) yaitu TPA Suwung saat ini yang sudah tidak baik-baik saja. “Jadi mungkin, banyak yang salah mengira bahwa TPA Suwung itu baik-baik saja.
Tetapi bagi orang lingkungan, yang mengerti lingkungan, kondisi TPA Suwung itu sudah sangat-sangat berbahaya. Nah tentunya apabila TPA Suwung tersebut ditutup, tentu harus ada skema-skema,” kata Kade Wira.
Ia berharap ketika terdapat solusi dan skema yang tepat bisa diterima akal sehat maka masyarakat menjadi lebih tenang. Pemprov Bali memiliki rencana serta solusinya sudah ada, yaitu pengolahan sampah berbasis sumber.
“Selama ini masalahnya di hulu. Karena hulunya tidak selesai, sampah tercampur residu masuk ke TPA. Menyebabkan volume sampah di TPA cepat meningkat. Kondisi pencemarannya semakin berbahaya. Dan semakin meluas,” ujar Kade Wira.
Sebelumnya Aparat kepolisian melaksanakan gotong royong bersih-bersih pantai di wilayah Bali, Rabu (4/2). Polda Bali melaksanakan aksi bersih-bersih tidak hanya di zona wisatawan mancanegara di Bali yang populer seperti Pantai Kuta atau Seminyak, Kabupaten Badung. Kali ini, ratusan personel kepolisian dikerahkan serentak menyisir pantai-pantai dari Denpasar hingga Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
Sehari sebelumnya atau pada Selasa (3/2), sebanyak 2.500 orang turun di Pantai Kuta dan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Mereka bersama-sama mengikuti aksi Karya Bakti Terpadu yang melibatkan sekitar 2.500 personel dari unsur TNI, Polri, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, masyarakat, komunitas lingkungan, serta pelajar.
Mereka bahu-membahu membersihkan tumpukan sampah kiriman yang menjadi sorotan nasional. Kegiatan bertajuk “Aksi Bersama TNI-Polri, Pemda dan Masyarakat” ini dipimpin Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Taufiq Hanafi di Pantai Kedonganan dan Irdam IX/Udayana Brigjen TNI Subagyo WG di Pantai Kuta.
Di sisi lain, mesin incinerator yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dalam mengolah sampah disegel Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Bahkan di depan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Mengwitani terpasang plang ‘Peringatan, Area ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup’.
Dari informasi yang dihimpun Tribun Bali, di lokasi pada Kamis (5/2) ternyata mesin incinerator yang digunakan untuk mengolah sampah residu itu sudah ditutup dua bulan yang lalu atau Desember 2025. Pada Pusat Daur Ulang (PDU) Mengwitani ada 8 unit incinerator tidak boleh beroperasi.
Selain itu di TPST Padang Seni, Kuta yang sebelumnya diresmikan juga dilalukan penyegelan. Di sana ada 4 unit incinerator yang merupakan pengadaan tahun 2025 tidak bisa dioperasionalkan. Sehingga ada 12 Mesin incinerator yang saat ini tidak dioperasikan.
Sekda Badung IB Surya Suamba saat dikonfirmasi tidak menampik jika pengolahan sampah dengan mesin incinerator saat ini tidak bisa beroperasi. Hal itu karena hasil uji emisi yang dilalukan KLH tidak memenuhi standar.
Diakui asap pembakaran yang dihasilkan incinerator tidak memenuhi syarat ambang baku mutu emisi udara. “Jadi uji emisi yang dilakukan katanya tidak sesuai syarat. Padahal kita sudah rutin melakukan uji emisi dengan Sucofindo,” ujarnya.
Kendati demikian, saat ini Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Badung sedang melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki masalah tersebut. Nantinya DLHK Badung akan kembali mengusulkan uji emisi yang dibenarkan atau dipersyaratkan sesuai ketentuan.
“Setelah itu baru kita sampaikan ke KLH. Namun yang paling penting sesuai arahan dari kementrian, kita mengolah sampah dari hulunya. Terutama di masyarakat terkait dengan pemilihan sampah,” jelasnya.
Sesuai rencana, nantinya sampah yang dipilah akan diangkut secara bergilir. Sampah residu akan dibawa ke TPST Mengwitani untuk dijadikan kompos, sementara residu dibuang ke TPA Suwung, mengingat saat ini masih diperbolehkan.
Lebih lanjut dijelaskan, sejatinya sebelum membeli dan menggunakan alat incinerator tersebut, Pemkab Badung dan rekanan sudah melakukan uji emisi hanya saja semua itu tidak diakui oleh KLH. “Ini ke depan apakah kita akan melakukan uji emisi di Sucofindo yang merupakan perusahaan BUMN atau bagaimana, onitinya yang diakui KLH. Sampai saat ini semua itu masih berproses,” kata dia. (zae/gus)
Pemerintah pusat diminta menyiapkan satu pulau untuk menampung sampah di Bali. Gagasan tersebut muncul usai Presiden RI, Prabowo Subianto menegur Kepala Daerah Bali usai menerima aduan pantai di Bali sangat kotor dipenuhi sampah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin 2 Februari 2026. Ide sediakan satu pulau tersebut digagas Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem, Dr. Somvir ketika ditemui di Gedung DPRD Bali, Kamis (5/2).
“Di Bali itu banyak konsulat banyak duta besar datang ke sini, sangat peduli Bali. Kita minta teknologi bagaimana sampah kita itu menghasilkan uang. Kalau kita buat ini, program ini menghasilkan uang, pasti semua orang tertarik,” jelas Somvir.
Ia pun mengakui ide menyediakan satu pulau untuk sampah ini pasti akan ada yang pro dan kontra. Somvir menekankan saat ini penduduk Bali sejumlah 4 juta orang, dan jumlah wisatawan hampir 20 juta orang. Otomatis jumlah sampah yang akan dihasilkan cukup banyak. Terlebih pimpinan di Kabupaten/Kota di Bali tak ada yang bersedia memberikan tanah untuk penampungan sampah.
“Makanya kalau ada salah satu pulau yang terdekat, kalau itu bisa kita dapat. Itu bisa disewakan atau kerja sama dengan pusat, kemudian pengusaha-pengusaha itu bisa investasi di sana, menjadikan pupuk, menjadikan hal plastik diolah, semua itu kan menghasilkan uang, bukan gratis itu di sana. Sekarang permasalahan kalau kirim ke sana, katakan mahal biaya,” imbuhnya.
Kriteria pulau yang akan dijadikan penampungan kosong penduduk dan cukup luas. Ia juga mengatakan membawa sampah ke pulau tersebut bukan hal yang sulit. Selama ini Bali telah banyak menerima kiriman kayu, batu bara, pasir yang dapat dikirim melalui kapal laut. Somvir yakin saran ini efektif dan dapat berjalan bertahap.
Ini diakuinya memang tidak dapat langsung menghasilkan uang namun cukup bekerja dibandingkan membiarkan sampah menumpuk sehingga Bali menjadi bau sampah dan mengancam kesehatan masyarakat.
“Kan kita harus lihat kesehatan manusia, kesehatan, udara tidak bersih, tamu komplain. Awal-awalnya agak sulit, tapi saya kira dulu waktu bukit itu, Universitas Udayana semua protes. Karena waktu itu di Sudirman sudah penuh. Semua bilang terlalu jauh, sekarang lihat bukit itu. Universitas semua sudah secara mental kita sudah siap. Makanya mari kita sampai itu jadikan konsep bisnis,” terangnya.
Somvir yakin dari 17 ribu pulau yang ada di Indonesia pastinya akan ada yang memenuhi kriteria untuk dijadikan penampungan sampah Bali yang pastinya terdekat dari Bali agar tak menekan biaya operasional.
“Harus ada kajian itu. Tidak ada yang mustahil di bumi ini. Kenapa kita fokus di Bali saja? Kalau di Bali orang lain datang buka seperti kayu dari Jawa datang, pabriknya di sini buat, seluruh masalahnya bawa ke Bali. Tapi saat ada sampah, ada yang mau tanggung jawab. Karena tanggung jawab semua sampah itu bukan saja Pak Gubernur Bali,” kata dia.
Sementara jika mengandalkan sistem pengelolaan sampah saat ini pastinya agak berat. Karena sampahnya dan penduduknya terlalu banyak. Terlebih, Gubernur Bali juga mengatakan harus menghidupkan sawah dan kebun, tentunya akan berdampak ketika menanam padi, buah-buahan saat udara kotor tentunya menjadi tidak sehat.
“Sehingga satu-satu solusi itu harus di luar Bali. Sementara itu kita test case dulu. Karena sampah juga nanti. Kenapa Singapura kecil sekali, dia juga terus ada sampah kan? Kita harus berangkat ke sana cek dulu. Eropa, semua negara-negara ada yang mirip-mirip dengan Bali juga. Kita harus kerja sama dengan pusat. Karena presiden sangat peduli Bali,” pungkasnya. (sar)
