Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat keterpaduan lintas sektor dan lintas wilayah guna mendukung tercapainya pembangunan.

"Beberapa catatan penting menurut kami yang perlu terus diperkuat adalah keterpaduan lintas sektor dan lintas wilayah agar capaian pembangunan benar-benar berbasis outcome atau hasil, bukan hanya sekedar output secara fisik," kata Deputi Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Kedeputian Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Jayadi.

Dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta 2027 di Jakarta, Kamis, Jayadi mengatakan keberhasilan pembangunan DKI Jakarta pada tahun 2027 mendatang tidak hanya ditentukan oleh program dan anggaran semata, melainkan juga cara berpikir, tata kelola, hingga kualitas kolaborasi lintas wilayah.

"Terutama guna mendukung masa depan Jakarta sebagai kota global," imbuhnya.

Jayadi menjelaskan, kawasan Jabodetabek merupakan metropolitan terbesar kedua di dunia setelah Tokyo dengan estimasi penduduk mencapai lebih dari 35 juta jiwa sekaligus menjadikannya metropolitan terbesar di Asia Tenggara.

Kontribusi kawasan Jabodetabek terhadap perekonomian nasional mencapai lebih dari 23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, di mana struktur ekonomi Jakarta sendiri telah bertransformasi menuju sektor layanan berbasis teknologi teknologi informasi.

Kendati demikian, Jakarta masih menghadapi tantangan besar pada 2027, tepat saat usianya tepat 500 tahun, terutama terkait masalah kepadatan penduduk, kualitas udara, keterbatasan lahan, mobilitas, banjir, rob, hingga penurunan muka air tanah.

"Semua tantangan ini harus ditangani secara lebih komprehensif melalui berbagai pendekatan yang lintas sektor dan lintas wilayah dalam kerangka kawasan aglomerasi Jakarta," jelasnya.

Lebih lanjut, Jayadi mengatakan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta tahun 2027 yang telah disusun cukup relevan dengan tantangan Jakarta sebagai kota global dan metropolitan.

"Selain itu, fokus prioritas pembangunan juga sudah cukup mendukung peningkatan daya saing kota serta kualitas hidup masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tujuh prioritas pembangunan pada tahun 2027 untuk menjawab tujuh isu strategis yang merupakan sintesa terhadap tantangan pada lingkup global, nasional maupun regional tahun 2025-2029.

Ketujuh isu strategis masuk ke dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemprov DKI tahun 2027 antara lain kualitas modal manusia, perekonomian produktif dan kompetitif, kelayakan penghidupan masyarakat, hingga konektivitas kawasan dalam mendukung aktivitas masyarakat.