Kapoksi PAN Komisi I DPR: Presiden Terapkan Strategi ‘Wait and See’ di Board of Peace, Kedaulatan RI Tetap Prioritas
Chaerul Umum/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seusai menghadiri pertemuan tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, mengungkap sejumlah fakta strategis terkait keterlibatan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri (founding countries) dalam inisiatif global Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Pertemuan yang digelar pada Rabu (4/2/2026) tersebut berlangsung hampir tiga jam dalam suasana hangat namun serius.
Presiden Prabowo berdiskusi secara terbuka dengan para tokoh senior dan ahli diplomasi lintas institusi mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Baca juga: 4 Pihak Ungkap Indonesia Bisa Keluar dari Board of Peace jika Misi Bantu Palestina Tak Terwujud
Farah menilai forum tersebut menjadi momentum penting karena Presiden secara langsung memaparkan data serta fakta lapangan yang selama ini belum banyak diketahui publik, khususnya terkait alasan strategis dan dimensi kemanusiaan di balik keputusan Indonesia bergabung dengan BoP.
"Kami dari Fraksi PAN sangat mengapresiasi transparansi Bapak Presiden. Penjelasan beliau sangat komprehensif dan membuka mata. Ide Pak Prabowo ini sangat mulia; langkah ini bukan hanya meningkatkan citra Indonesia, tetapi menempatkan kita pada posisi tawar yang nyata sebagai peace mediator yang diperhitungkan dunia," kata Farah, Kamis (5/2/2026).
Farah menyampaikan Presiden Prabowo menekankan diplomasi Indonesia tidak berhenti pada tataran perundingan formal, melainkan berdampak langsung pada kondisi kemanusiaan, khususnya bagi warga Gaza.
Presiden, lanjut Farah, mengungkap fakta lapangan, mekanisme Board of Peace berhasil membuka simpul logistik yang sebelumnya terhambat sejak krisis memuncak pada Oktober 2023.
"Presiden membeberkan data konkret bahwa sejak krisis memuncak Oktober 2023, baru sekarang, dengan adanya mekanisme BoP, kebutuhan pangan di Gaza benar-benar bisa terpenuhi. Beliau menyampaikan saat ini ada sekitar 4.200 truk bantuan kemanusiaan (humanitarian aid) per minggu yang berhasil masuk. Ini adalah kemajuan nyata yang disampaikan langsung oleh Presiden," ujar Farah.
Di hadapan para peserta pertemuan, Presiden Prabowo juga memberikan jaminan tegas terkait posisi prinsipil Indonesia dalam isu Palestina.
Farah menegaskan, presiden memastikan kalau keikutsertaan Indonesia di BoP justru memperkuat perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Presiden memberikan komitmen tegas kepada kami: sebagai founding country, suara Indonesia untuk Palestina tidak akan goyah. Beliau menekankan stance kita adalah harga mati: The only solution for Palestine is the two-state solution," ucap Farah menirukan komitmen Presiden.
Farah menambahkan, presiden juga menekankan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.
Strategi wait and see diterapkan untuk memastikan seluruh mekanisme BoP tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan amanat konstitusi.
"Presiden sangat jelas soal ini. Kita wait and see. Selama prinsipnya sejalan, kita lanjut. Namun, beliau menegaskan jika ada hal yang bertentangan dengan prinsip kita, we can exit anytime. Kedaulatan sikap Indonesia tetap menjadi prioritas utama beliau," imbuhnya.
Berdasarkan paparan komprehensif dan visi strategis jangka panjang Presiden Prabowo tersebut, Farah menyatakan Fraksi PAN menilai langkah Indonesia berada di koridor yang tepat.
"Fraksi PAN memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo. Kami memandang kebijakan ini sebagai wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi perdamaian dan prinsip kemanusiaan yang adil, serta memastikan Indonesia terus berperan aktif dalam ketertiban dunia," katanya.
Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Amerika Serikat. Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung dalam forum tersebut dan berdiri sejajar dengan sejumlah pemimpin dunia saat peresmian keanggotaan diumumkan.
Momen itu ditandai dengan interaksi langsung antara Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya berjabat tangan di atas panggung utama dengan latar biru bertuliskan “Board of Peace”.
Namun dalam pidato tersebut, Trump tidak secara spesifik menyinggung isu Palestina maupun konflik di Timur Tengah. Padahal, isu Palestina kerap menjadi perhatian dalam berbagai forum internasional termasuk Indonesia.
Bahkan sebelum pidato Trump, sejumlah pemimpin dunia sudah memaparkan pembangunan kembali Gaza, Palestina, usai dibombardir oleh Israel.
Termasuk, jaminan keamanan maupun langkah bantuan krisis kemanusiaan yang masih dialami di Gaza.
Dalam pidatonya, Trump hanya menegaskan bahwa Dewan Perdamaian merupakan proyek besar yang menurutnya sangat bisa dilakukan dan akan menjadi forum yang berdampak nyata.
“Ketika kami benar-benar terlibat dalam proyek ini, dan ini adalah proyek yang besar, tapi sangat bisa dilakukan,” kata Trump.
Ia menyebut Amerika Serikat berada di belakang inisiatif tersebut. Namun, Trump tidak menyinggung proyek besar yang akan dilakukan dalam dewan perdamaian yang dibuat AS tersebut.
“Sejauh menyangkut Amerika Serikat, kami mendukungnya (berada di belakangnya). Dan Amerika Serikat tidak pernah sekuat ini, tidak pernah lebih besar, lebih baik,” ujarnya.
Trump juga mengatakan banyak pihak yang ingin bergabung dalam Dewan Perdamaian karena forum itu dinilai penting.
“Kami memiliki banyak orang lain yang telah mendaftar dan mereka semua ingin menjadi anggota Dewan Perdamaian karena ini benar-benar akan menjadi penting. Ini tidak akan membuang-buang waktu. Hal ini akan terjadi. Dan ini sudah terjadi,” tandasnya.
Selain Indonesia, negara yang tergabung dalam dewan perdamaian buatan AS yaitu Pakistan, Mesir, Jordania, Uni Emirate Arab, Turki, Saudi Arabia dan Qatar. Selain itu, ada pula Bahrain, Morocco, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Kazakhtan, Kosovo, Mongolia hingga Paraguay.
