TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jakarta Pramono Anung menawari bantuan penanganan sampah di Tangerang Selatan (Tangsel).
Walaupun, di Jakarta sendiri, sampah masih menjadi persoalan.
Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara masih dikeluhkan warga. Operasional fasilitas pengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif itu menimbulkan bau menyengat.
Tak hanya itu, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, muara pembuangan mayoritas sampah Jakarta, sudah hampir penuh atau overload.
Pramono menawari bantuan penanganan sampah Tangsel secara langsung kepada Gubernur Banten Andra Soni saat keduanya hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama PT MRT Jakarta dan para pengembang terkait Studi Potensi Kontribusi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 (Kembangan–Balaraja), Rabu (4/2/2026).
“Pak Gubernur, kalau sampahnya Tangerang Selatan belum bisa diatasi, saya bantuin, saya angkutin. Ini pembicaraan saya dengan Pak Gubernur,” ucap Pramono, dikutip dari Kompas.com.
Bagi Pramono persoalan di wilayah aglomerasi seperti Jakarta dengan Tangsel akan lebih mudah diatasi secara bersama.
“Persoalan yang ada, baik di Jakarta dan Banten ini kalau kita tangani bersama pasti memecahkannya lebih gampang,” kata dia.
Terkait mekanisme bantuan tersebut, Pramono menjelaskan Jakarta siap membantu mengangkut tumpukan sampah, terutama dari sisi transportasi.
Menurut dia, Jakarta memiliki alat pengangkut sampah yang mumpuni, yang dapat dimanfaatkan Pemkot Tangsel.
“Saya membayangkan kalau memang problemnya adalah transportasi, tentunya Jakarta akan punya alat transportasi yang bisa digunakan,” kata Pramono.
Diketahui, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memperpanjang status darurat penanggulangan sampah hingga Senin (19/1/2026).
Selama masa darurat, satuan tugas fokus menangani tumpukan sampah di sejumlah titik.
Warga Kompleks Jakarta Garden City (JGC) yang tinggal di sekitar lokasi RDF Plant Rorotan, mengaku sangat terganggu dengan bau tak sedap hasil operasional pengolahan sampah itu.
Dengan nada kesal, Latifah, warga JGC, menyampaikan tantangan langsung kepada Pramono Anung agar merasakan sendiri dampak bau tersebut.
"Maaf ya Pak Pramono, kalau Bapak punya anak dan tinggal di sini, gimana rasanya? Coba deh Pak nginep di sini, cobain. Tapi enggak usah pakai protokoler, sidak aja. Silakan dicoba Pak," katanya saat ditemui di kompleks JGC, Selasa (27/1/2026).
Latifah mengungkapkan, bau menyengat kembali dirasakan beberapa hari terakhir.
Ia juga menyebut dampaknya sangat terasa bagi kesehatan anaknya.
Hampir setiap pagi, menurut Latifah, anaknya mengalami pilek dan gangguan pernapasan yang baru mereda di siang hari.
Kondisi itu, menurut dia, selalu muncul saat kualitas udara memburuk akibat bau dari RDF Rorotan.
"Hampir setiap hari, tiap pagi bangun pasti ingusnya meler. Kalau udaranya lagi jelek, pasti kena anak saya. Batuk, ISPA, pilek itu sudah jadi makanan sehari-hari," tuturnya.
Ia mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak tahap awal pembangunan, jauh sebelum RDF Rorotan berdiri.
Latifah membandingkan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah fasilitas pengolahan sampah itu beroperasi.
"Dulu sebelum RDF ada, enak Pak. Pagi-pagi masih kecium bau embun, denger suara burung, udara bagus, jogging juga enak. Sekarang mau keluar rumah aja harus nyium dulu, ada bau apa enggak," ucapnya.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan persoalan RDF Plant Rorotan sejatinya sudah diberikan waktu hampir satu tahun untuk dilakukan pembenahan.
Selama periode itu, DPRD bersama pihak terkait terus melakukan komunikasi dan pemantauan.
“Terus terang ini juga sudah diberikan kesempatan untuk membenahi kurang lebih satu tahun. Kami juga masih selalu berkomunikasi, mengecek kondisinya seperti apa, apakah masih ada kendala,” kata Yuke saat diwawancarai, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, operasional RDF Rorotan sempat dihentikan beberapa waktu lalu, sebelum akhirnya kembali berjalan secara bertahap dengan tonase terbatas.
Berdasarkan informasi yang diterima Komisi D sebelumnya, fasilitas tersebut dinilai sudah mengalami perbaikan dan tidak ditemukan kendala berarti.
Namun demikian, Politikus PDIP itu mengakui belakangan kembali muncul keluhan dari warga.
Untuk itu, Komisi D meminta agar dilakukan penelusuran secara menyeluruh terkait sumber bau yang dikeluhkan masyarakat.
“Kami selalu berkomunikasi, apakah memang permasalahannya masih di transportasi, kebocoran lindi, dan sebagainya. Waktu itu sudah dihentikan penggunaan truk lama, harus menggunakan truk yang benar-benar menahan bocor,” jelasnya.
Di sisi lain, TPST Bantargebang, muara pembuangan sampah Jakarta setiap harinya, diprediksi akan penuh dalam waktu dekat.
Hal ini tentu menjadi masalah yang menghantui penanganan sampaj Jakarta.
Setiap hari ratusan truk sampah dari berbagai penjuru Jakarta masuk ke TPST Bantargebang. Kurang lebih 7.000 ton sampah diangkut ke tempat kawasan pembuangan seluas 110 hektare tersebut.
Sejauh ini total sampah yang sudah tertimbun di TPST Bantargebang diperkikan mencapai 50 juta ton.
Secara administratif, operasional TPST Bantargebang tersisa hingga 2026, bergantung pada evaluasi kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
"Usia Bantargebang itu sudah 40 tahun melayani Jakarta dalam pengelolaan sampahnya. Kondisi Bantargebang ini memang sudah sangat mengkhawatirkan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di kantor Kompas.com, Selasa (3/2/2026).
"Jadi, kalau dari tahun 1980-an, Bantargebang itu mungkin rata-rata menerima sampahnya 2.000-2.500 ton, sekarang ini sudah hampir 7.500 ton, bahkan pernah mencapai 7.900 ton per hari," tambah dia.
Asep menambahkan, kondisi TPST Bantargebang sudah pada titik kritisnya, dengan ketinggian penumpukan sampah lebih dari 50 meter atau setara gedung 16 lantai.
Penumpukan sampah di TPST Bantargebang perlu dikurangi secara signifikan atau melakukan berbagai upaya lain untuk memperpanjang usianya.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggulangi keterbatasan daya tampung TPST Bantargebang dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) bekerja sama dengan BPI Danantara.
“Jadi untuk Bantargebang, karena kami akan segera memulai PLTSa di Bantargebang. Sesuai dengan saya dengan Danantara. Itu yang akan kami lakukan,” ucapnya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.
Pramono bilang, pembangunan dua PLTSa ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan ketergantungan pada TPST Bantargebang yang selama ini menjadi lokasi pembungan akhir sampah warga ibu kota.
Kehadiran PLTSa ini pun diharapkan mampu menjadi solusi jangka menengah dan panjang dalam pengelolaan sampah.
“Jadi akan ada dua Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dan mudah-mudahan 55 juta ton yang sekarang ada Bantargebang secara signifikan pelan-pelan akan turun,” ujarnya.
