Jakarta (ANTARA) - Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo meminta jajaran untuk mengawal program pemerintah dalam skema APBN 2026 agar bantuan tepat sasaran menyusul adanya tragedi seorang anak di NTT yang diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi keluarga.
Dedi di Jakarta, Jumat, menilai tragedi meninggalnya anak karena ekonomi itu harus menjadi momentum untuk semakin mengoptimalkan berbagai program kesejahteraan yang telah disiapkan pemerintah agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan skema APBN 2026 yang komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi.
Untuk itu, ujar dia, Polri akan mendukung berjalannya program-program yang telah dicanangkan dengan mengawal dan memastikan manfaatnya sampai kepada rakyat.
Jenderal polisi bintang tiga itu pun memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk lebih aktif hadir di tengah masyarakat.
"Saya instruksikan kepada para Kapolres bersama pemerintah daerah agar lebih banyak turun melihat kondisi objektif di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah," ujarnya.
Untuk memastikan masyarakat memahami haknya, Polri akan membantu menyosialisasikan dan mengawal berbagai program pemerintah, di antaranya:
- Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga;
- Bantuan Sembako Rp200 ribu per bulan bagi 18,3 juta keluarga;
- Beasiswa PIP, KIP Kuliah, dan Beasiswa Sekolah Rakyat Berasrama;
- Bantuan permakanan bagi lansia dan disabilitas;
- Bantuan Anak Yatim Piatu (YAPI);
- PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta masyarakat;
- Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST);
- Subsidi listrik, LPG, BBM, pupuk, dan KUR;
- Sertifikat halal gratis bagi UMK;
- Uang saku magang bagi fresh graduate;
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima manfaat;
- Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 130,3 juta masyarakat.
Dedi menegaskan pengawalan program pemerintah harus nyata hingga ke lapangan.
"Pendataan harus akurat, verifikasi harus nyata di lapangan, dan bantuan harus benar-benar diterima oleh yang berhak. Itulah ukuran keberhasilan kita," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, BPS serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan setiap rupiah APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
"Kami yakin, dengan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong, kemiskinan ekstrem bisa kita atasi bersama. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara hadir untuk rakyatnya," ucapnya.
