SURYA.co.id, Surabaya - IHSG yang tertekan, peringkat saham Indonesia diturunkan, hingga kredit rating Moody’s berubah negatif menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan Presiden harus memimpin reformasi sektor keuangan dan fiskal.
Said Abdullah menyoroti rentetan koreksi dari MSCI, Goldman Sachs, hingga Moody’s yang menilai tata kelola Indonesia melemah. Menurutnya, benang merah dari semua lembaga internasional adalah buruknya praktik tata kelola di pasar saham, Danantara, dan kebijakan fiskal.
Ia mengingatkan bahwa “kartu kuning” dari MSCI sudah lama muncul, ditambah peringatan IMF dan IDR terkait utang pemerintah yang sudah mencapai 349,9 persen dari pendapatan negara, jauh di atas rekomendasi batas aman.
Said menegaskan, kondisi ini memperburuk persepsi investor terhadap pasar obligasi. Data menunjukkan kepemilikan asing dalam SBN turun drastis dari 40 persen pada 2021 menjadi hanya 14 persen di akhir 2025.
IMF juga berulang kali mengingatkan agar Bank Indonesia tidak terus menyerap SBN. Saat ini kepemilikan BI atas SBN sudah lebih dari 25 persen dari total keseluruhan.
Menurut Said, jika peringatan ini terus diabaikan, kepercayaan investor akan semakin terkikis. Hal ini bisa berimbas pada stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembiayaan APBN.
Ia menilai momentum kritik internasional harus dijadikan peluang oleh Presiden untuk memimpin reformasi menyeluruh. “Bapak Presiden dapat mengubah tekanan ini menjadi peluang besar,” ujarnya.
Said menekankan bahwa krisis tata kelola harus dijawab dengan penataan struktural, baik di sektor keuangan maupun fiskal.
Ia menambahkan, langkah reformasi harus segera dilakukan agar efek rambatan tidak semakin meluas ke sektor lain, khususnya pasar obligasi.
Dalam wawancara dengan wartawan, Said Abdullah mengajukan tujuh langkah penataan sektor keuangan. Antara lain menjaga independensi bursa dan OJK, menambah free float hingga 15 persen, keterbukaan informasi, penegakan hukum oleh OJK, sertifikasi pelaku media sosial di bursa, serta evaluasi penempatan asuransi dan dana pensiun ke pasar saham.
Menurutnya, keseluruhan reformasi ini bertujuan menekan dampak negatif terhadap pasar obligasi yang menjadi tumpuan pembiayaan APBN.
Dari sisi fiskal, ia menekankan pentingnya restrukturisasi belanja negara untuk menekan defisit dan mengurangi beban utang.
“Berbagai program prioritas tidak untuk dibatalkan, tetapi dihitung ulang pendanaannya, sekaligus memperbaiki tata kelolanya,” kata Said.
Ia menekankan perlunya partisipasi publik dan keterlibatan para ahli dalam menyusun fondasi teknokrasi. Kritik harus diserap sebagai semangat pembaruan.
Dalam jangka pendek, pemerintah masih perlu menyerap utang baru. Namun, dengan reformasi fiskal, Said yakin kepercayaan investor akan pulih.
Ia menekankan pentingnya Presiden menyampaikan peta jalan reformasi fiskal secara terang agar investor asing kembali percaya.
Menurutnya, SBN tidak bisa terus bergantung pada likuiditas BI dan Himbara. Investor asing harus kembali ditarik untuk menopang pembiayaan jangka panjang.
Said menegaskan, yield tinggi bukan solusi. “Imbal hasil tinggi bukan jawaban, bahkan bisa jadi bumerang bagi pemerintah,” ujarnya.
Said juga menyoroti langkah KPK yang membongkar fraud di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Menurutnya, hal ini menandakan adanya problem struktural.
“Otoritas yang berlebihan dalam satu tangan, mulai penetapan tarif, penyelesaian sengketa, dan kontrol yang lemah menjadi pusaran dan epidemi korupsi,” tegasnya.
Ia menilai Presiden harus memimpin perubahan struktural di kedua lembaga tersebut, dengan pemisahan kewenangan dan penguatan pengawasan.
Selain itu, Said menekankan perlunya sinyal jelas atas langkah Danantara. Tujuan utama lembaga ini adalah menggerakkan sektor riil, mendorong pertumbuhan inklusif, dan membuka lapangan kerja.
Namun, kiprah Danantara sebagai hedge fund dari dana publik perlu dikaji lebih cermat.
“Bapak Presiden dapat memberikan pagar yang jelas, atas apa yang boleh dan tidak boleh atas kedudukan Danantara,” ujarnya.
Menurut Said, kejelasan arah Danantara akan membantu menggerakkan industri dan meningkatkan permintaan domestik.
Ia menegaskan, komunikasi yang baik kepada pemangku kepentingan akan menumbuhkan kepercayaan.
Dengan demikian, jalan menuju tata kelola yang baik akan semakin terang.
