BANJARMASINPOST.CO.ID,TANJUNG - Mendukung program pemerintah pusat dalam pembangunan Sekolah Rakyat, Pemkab Tabalong sejak tahun lalu telah menyiapkan lahan yang cukup strategis.
Menindaklanjuti rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini, Bupati Tabalong HM Noor Rifani secara khusus audiensi dengan Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, beserta jajaran di Kantor Pusat Kemsos RI, Kamis (5/2/2026).
Bupati datang bersama DPRD Tabalong, Kepala Dinsos Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Tabalong, serta Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Provinsi Kalsel.
Salah satu fokus utama pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tabalong sebagai upaya strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.
Saat itu Mensos menegaskan pelaksanaan program Kementerian Sosial berlandaskan amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Untuk mewujudkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut, UU No 13 Tahun 2011 mengatur penanganan fakir miskin harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Selain itu, UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan adalah kewajiban negara dalam memberikan pelayanan kepada yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan serta memiliki kriteria masalah sosial, salah satunya kemiskinan, melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
Sejalan dengan mandat tersebut, penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang menjadi bagian dari mandat strategis Presiden saat ini diwujudkan melalui Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Bupati Tabalong HM Noor Rifani, menyampaikan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah terbangun sinergi kuat antara program Kemsos dengan program prioritas Smart Pemkab Tabalong.
"Alhamdulillah, apa yang disampaikan Bapak Menteri sangat sejalan dengan program kami, khususnya dalam memastikan tidak ada anak yang putus sekolah," kata H Fani, sapaan akrab Bupati Tabalong.
Menurutnya, Pemkab Tabalong telah menyalurkan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu jenjang SD dan SMP, serta menjalankan program 1.000 Beasiswa Sarjana.
"Hal ini menunjukkan arah kebijakan Pemkab Tabalong telah selaras dan saling menguatkan untuk masa depan dengan Kementerian Sosial RI,” tambah H Fani.
Pada kesempatan itu, H Fani juga menyampaikan harapannya agar pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tabalong dapat segera direalisasikan.
Ia menekankan lokasi yang telah disiapkan berada pada kawasan yang sangat strategis di pusat kota, sehingga diharapkan mampu mendukung aksesibilitas dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
"Kami berharap Sekolah Rakyat di Kabupaten Tabalong dapat dibangun dan mulai dilaksanakan pada tahun 2026, sehingga anak-anak di Tabalong dapat segera merasakan manfaat dari program unggulan Kementerian Sosial ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Tabalong, H Syam’ani, menegaskan, Sekolah Rakyat menjadi isu prioritas karena pendidikan merupakan kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di daerah.
"Berdasarkan hasil kajian, rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga menjadi salah satu faktor mendasar penyebab kemiskinan," katanya.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk yang berasal dari komunitas adat terpencil, diharapkan memperoleh akses terhadap pendidikan yang lebih layak dan berkualitas.
Program ini juga tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Tabalong secara berkelanjutan. (AOL)
