TRIBUN-MEDAN.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyasar hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok, menjadi ironi di dunia peradilan.
Meski gaji telah dinaikkan hingga 280 persen, ternyata masih ada hakim yang menerima uang pelicin terkait perkara yang diadili.
Dalam OTT pada Kamis (5/2/2026) malam, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta.
Selain itu, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dan seorang juru sita juga diciduk.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin dengan OTT yang menjaring hakim PN Depok.
"Bahwa masih ada yang terjadi tentu kita prihatin, tapi ya terus menerus kita imbau kepada semua institusi untuk memperbaiki diri," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Lewat dinaikkannya gaji dan tunjangan hakim, pemerintah tentu berharap agar para hakim tidak lagi tergoda melakukan korupsi.
Namun, Prasetyo mengatakan bahwa suatu upaya pemberantasan korupsi tidak serta-merta menghilangkan secara menyeluruh praktik tersebut.
"Tapi bahwa sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kan kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan, kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik," ujar Prasetyo.
Baca juga: Update OTT Hakim, Ketua PN Depok dan Juru Sita Turut Terjaring Operasi Senyap KPK
Baca juga: TERUNGKAP, Pejabat Bea Cukai Sampai Sewa Apartemen Khusus Simpan Emas Logam Mulia dan Uang Panas
Diketahui tahun lalu Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim 280 persen.
Kenaikan gaji ini diharapkan bisa meminimalisir suap di pengadilan lantaran alasan kesejahteraan hakim yang dianggap kurang.
“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikan, demi kesejahteraan para hakim, dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280 persen,” ucap Presiden saat menghadiri Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung RI Tahun 2025 di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2025.
Angka kenaikan gaji tertinggi, menurut Presiden diberikan kepada golongan yang paling junior.
Meski demikian, Kepala Negara meyakinkan bahwa secara signifikan kenaikan gaji ini akan berlaku bagi seluruh hakim.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut ada tujuh orang yang diamankan dalam operasi senyap hakim PN Depok.
“Diamankan sejumlah tujuh orang. Tiga orang dari pihak PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri,” kata Budi di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Selain Wayan, turut diamankan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, seorang juru sita PN Depok, serta empat pihak swasta dari PT Karabha Digdaya.
KPK menduga penangkapan ini terkait sengketa lahan antara PT KRB dengan masyarakat yang sedang berproses di PN Depok.
Dalam OTT tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah.
“Ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (*/tribunmedan.com)
