Oleh: Goldy Ogur
Mahasiswa Pascasarjana Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Nusa Tenggara Timur.
POS-KUPANG.COM - Program Makan Bergizi Gratis ( MBG) digagas dengan niat baik: memastikan anak-anak Indonesia tidak belajar dalam keadaan lapar.
Dalam banyak pidato dan dokumen resmi, program ini disebut sebagai wujud kehadiran negara bagi generasi masa depan.
Di atas kertas, MBG tampak manusiawi dan mendesak. Namun, ketika kebijakan nasional ini bertemu dengan kenyataan hidup di Nusa Tenggara Timur ( NTT), persoalannya menjadi jauh lebih kompleks.
Baca juga: Empat Atlet Asal NTT Perkuat Timnas Cricket Putri Indonesia
Di NTT, lapar bukan satu-satunya masalah. Yang lebih berat adalah hidup dalam kemiskinan yang panjang dan nyaris tanpa jalan keluar.
Karena itu, pertanyaan penting perlu diajukan secara jujur: apakah MBG sungguh menjawab persoalan anak-anak NTT, atau hanya menutupi luka lama dengan plester kebijakan baru?
Di sejumlah sekolah, MBG memang menghadirkan sepiring nasi, lauk dan sayur. Bagi sebagian anak, itu mungkin satu-satunya makanan layak yang mereka terima hari itu.
Di ruang kelas, anak-anak tampak lebih tenang, tidak lagi belajar sambil menahan lapar. Pada titik ini, MBG jelas membawa manfaat nyata.
Namun, realitas berubah begitu bel sekolah berbunyi. Anak-anak kembali ke rumah yang sama, rumah dengan penghasilan tidak menentu, orang tua tanpa pekerjaan tetap, lahan kering yang sulit diolah dan air bersih yang terbatas. MBG berhenti di gerbang sekolah, sementara kemiskinan menunggu di rumah.
Di NTT, kemiskinan bukan peristiwa sesaat, melainkan kondisi hidup yang diwariskan.
Anak-anak tidak hanya kekurangan gizi, tetapi juga kekurangan seragam, sepatu, buku tulis, dan perlengkapan sekolah lainnya.
Banyak yang berangkat sekolah dengan rasa cemas, bukan karena pelajaran, tetapi karena takut ditanya soal perlengkapan yang tidak mereka miliki.
Tragedi anak yang mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah, menjadi jeritan paling keras dari kenyataan ini.
Anak itu tidak mati karena lapar. Ia mati karena merasa gagal menjadi murid yang “layak” di tengah kemiskinan keluarganya.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan anak NTT bukan hanya soal makan siang, tetapi soal harga diri dan martabat.
MBG membantu anak bertahan satu hari. Tetapi kemiskinan yang mereka hadapi adalah perjuangan seumur hidup. Di sinilah batas MBG mulai terlihat.
Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur sering kali dibaca sebagai nasib, bahkan dianggap sebagai kebiasaan hidup. Padahal, kemiskinan ini lahir dari struktur yang tidak adil.
Pendidikan orang tua rendah, lapangan kerja sangat terbatas, infrastruktur minim dan pembangunan sering tidak berpihak pada desa-desa terpencil.
Karl Marx mengingatkan bahwa kemiskinan bukan akibat kemalasan individu, melainkan hasil dari sistem sosial yang timpang.
Dalam konteks NTT, sistem itu terlihat jelas, anak lahir dari keluarga miskin, bersekolah dengan fasilitas terbatas, lalu tumbuh tanpa peluang ekonomi yang memadai. Siklus ini terus berulang.
MBG hadir di tengah struktur ini, tetapi hanya menyentuh permukaannya. Anak diberi makan, tetapi orang tua tetap tidak memiliki penghasilan layak.
Sekolah mendapat bantuan pangan, tetapi desa tetap tanpa air bersih dan ekonomi produktif. Bantuan datang, tetapi akar masalah dibiarkan.
Paulo Freire mengingatkan bahwa bantuan tanpa pemberdayaan, berisiko melanggengkan ketergantungan.
Jika negara hanya hadir melalui pembagian makanan, tanpa memperbaiki struktur yang membuat orang miskin, maka kemiskinan hanya dikelola, bukan diatasi.
Dalam kondisi ini, MBG berisiko menjadi kebijakan tambal sulam, terlihat aktif tetapi tidak menyembuhkan.
MBG menunjukkan kepedulian negara. Namun, kepedulian berbeda dengan keadilan.
Hannah Arendt menegaskan bahwa politik sejati bukan hanya mengelola kebutuhan biologis manusia, tetapi menjaga martabatnya.
Makan memang penting, tetapi martabat manusia tidak berhenti di piring makan.
Anak yang bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah adalah tanda bahwa ada yang salah secara mendasar.
Ia tidak kekurangan makanan, tetapi kehilangan harapan dan rasa aman. Ini bukan kegagalan anak itu, melainkan kegagalan sistem yang membiarkannya merasa sendirian.
Negara yang hadir hanya lewat program makan, tetapi absen dalam memastikan pendidikan yang benar-benar gratis dan bermartabat, sedang gagal membaca kedalaman persoalan.
Anak-anak membutuhkan keyakinan bahwa sekolah adalah jalan keluar, bukan sumber tekanan baru.
Amartya Sen menyebut kemiskinan sebagai ketiadaan kemampuan untuk hidup bermakna.
Dalam pengertian ini, MBG baru menyentuh satu lapisan paling dasar, sementara lapisan lain, seperti rasa percaya diri, kesempatan dan masa depan tetap rapuh.
MBG bukan program yang keliru. Anak-anak memang harus makan, dan negara wajib memastikan itu.
Namun, NTT membutuhkan lebih dari sekadar makan gratis. Ia membutuhkan kebijakan yang berani menyentuh akar kemiskinan, bukan hanya gejalanya.
Tanpa penguatan ekonomi keluarga, pendidikan yang sungguh gratis, akses air bersih, dan lapangan kerja yang nyata, MBG hanya akan menjadi penghiburan sementara. Anak-anak tetap akan tumbuh dalam keterbatasan yang sama.
Tragedi anak yang mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah seharusnya menjadi alarm keras.
Itu adalah seruan bahwa persoalan kita bukan hanya soal gizi, tetapi soal keadilan dan harapan.
Di sanalah sesungguhnya, ukuran keberpihakan negara diuji. Bukan pada seberapa banyak piring yang terisi, tetapi pada seberapa jauh kehidupan anak-anak NTT sungguh berubah. (*)
