TRIBUNJAKARTA.COM - Komrad Pancasila berencana menyurati DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik wacana posisi Polri di bawah kementerian.
Koordinator Komrad Pancasila, Antony Yudha mengatakan, hal itu bertujuan agar masukan soal Polri tidak hanya datang dari satu kelompok yang mengatasnamakan oposisi.
“Kami akan bersurat ke DPR dan juga Presiden supaya masukan-masukan soal Polri ini tidak hanya didengar dari satu kelompok tertentu,” ujarnya usai diskusi yang digelarnya bertajuk Mengawal Marwah Demokrasi: Polri di Bawah Presiden sebagai Amanah Reformasi, Jumat (6/2/2026).
Antony menyoroti manuver sejumlah tokoh yang belakangan menemui Presiden dan berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.
Menurutnya, langkah tersebut sudah keluar dari jalur tugas dan fungsi masing-masing.
“Presiden harus mulai menertibkan elit-elit politik yang melakukan manuver di luar tupoksinya.
Semua orang boleh memberi masukan soal pembenahan Polri, tapi narasi ganti Kapolri atau Polri di bawah kementerian itu sarat motif politik terselubung,” tegasnya.
Antony mengingatkan agar aspirasi masyarakat tidak ditunggangi oleh kepentingan kelompok politik tertentu.
“Masukan masyarakat harus dirasionalisasi. Jangan sampai ditumpangi oleh kepentingan kelompok-kelompok politik yang kita sudah tahu arahnya ke mana,” katanya.
Ia juga mengingatkan pengalaman sejarah sebelum reformasi yang menurutnya penuh tekanan dan ketakutan dalam kehidupan demokrasi.
“Kami ini orang-orang yang hidup di era sebelum reformasi dan reformasi. Kami tahu betul bagaimana mencekamnya kondisi demokrasi waktu itu. Jangan sampai hawa-hawa itu dimunculkan kembali oleh kelompok tertentu,” kata Antony.
Menurutnya, seluruh kelompok sipil harus peka dan bersama-sama menjaga kedaulatan sipil di tengah dinamika demokrasi saat ini.
“Makanya kami menyurati DPR dan Presiden agar sama-sama menjaga kedaulatan sipil. Situasinya hari ini sudah pas untuk itu,” kata dia.
Dalam diskusi yang digelar Komrad Pancasila, seluruh narasumber mulai dari aktivis sampai pengamat kompak menolak wacana jika Polri berada di bawah kementerian.
Antony menegaskan, secara aturan ketatanegaraan, posisi Polri saat ini memang sudah ideal yakni berada langsung di bawah Presiden.
Karenanya, ia mempertanyakan mengapa isu pemindahan Polri ke bawah kementerian atau pergantian Kapolri terus digulirkan meski dasar hukumnya telah jelas.
Antony menyebut isu tersebut sangat kental muatan politis.
“Kalau kita lihat dari aturan dan penyelenggaraan negara, DPR hari ini sudah menetapkan bahwa Polri secara ideal berada di bawah Presiden. Tapi kenapa ketika keputusan hukumnya sudah ada, isu ini tetap bergulir? Ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik,” ujar Antony.
