Angka Kemiskinan Sumbar Turun Menjadi 5,31 Persen, Namun Jumlah Warga Miskin di Desa Malah Naik
Rahmadi February 07, 2026 12:01 PM

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi merilis laporan terbaru mengenai profil Kemiskinan di Sumatera Barat untuk periode September 2025.

Dikutip Sabtu (7/2/2026), data menunjukkan secara makro persentase penduduk miskin di tingkat provinsi mengalami penurunan tipis, namun di balik angka tersebut terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan yang cukup signifikan dalam enam bulan terakhir.

Pada periode September 2025, jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis Kemiskinan di Sumbar tercatat sebanyak 312,30 ribu orang.

Jika dipersentasekan, angka ini mencapai 5,31 persen dari total penduduk. Jika membandingkan data ini dengan kondisi Maret 2025, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,05 ribu orang. 

Melihat lebih dalam ke perbandingan wilayah, terjadi ketimpangan yang cukup mencolok antara masyarakat yang tinggal di kota dan di desa.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Muhidi Temui Warga Kuranji, Bahas Nasib Korban Bencana Hingga Bantuan Musala

Pada Maret 2025, angka kemiskinan kota berada di level 3,91 persen, namun pada September 2025 angka tersebut berhasil ditekan menjadi 3,75 persen. 

Hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja dan perputaran ekonomi di pusat-pusat kota seperti Padang, Bukittinggi, maupun Payakumbuh masih mampu menopang daya beli masyarakatnya secara efektif.

Namun, nasib berbeda justru dialami oleh warga yang bermukim di daerah perdesaan. Persentase Kemiskinan untuk wilayah desa melonjak dari 6,93 persen pada Maret 2025 menjadi 7,03 persen pada September 2025.

Dalam kurun waktu Maret hingga September 2025, penduduk miskin di perdesaan naik sebanyak 4,22 ribu orang, dari sebelumnya 192,90 ribu menjadi 197,12 ribu orang.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor penggerak ekonomi di desa, seperti pertanian dan perkebunan, sedang menghadapi kendala yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Baca juga: Harga Pangan Solok Selatan Februari 2026 Bergerak, Cabai Merah Naik Tajam, Telur Ayam Turun

Pemicu utama dari dinamika Kemiskinan di Sumbar ini didominasi oleh faktor harga pangan. BPS mencatat bahwa peran komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap total Garis Kemiskinan mencapai angka 76,36 persen. Artinya, ketika harga bahan pangan bergejolak, maka risiko penduduk jatuh ke jurang kemiskinan akan meningkat seketika. 

Berdasarkan data detail, ada empat jenis komoditas makanan yang memberikan pengaruh paling besar terhadap nilai garis Kemiskinan di Sumatera Barat.

Beras menduduki urutan pertama dengan sumbangan mencapai 20,73 persen di kota dan bahkan lebih tinggi di desa yakni 25,29 persen.

Baca juga: Truk Trailer Rusak Parkir di Pinggir Jalan Sitinjau Lauik, Arus Padang-Solok Sabtu Pagi Tetap Lancar

Komoditas kedua yang paling berpengaruh adalah rokok kretek filter, yang menyumbang lebih dari 12 persen terhadap kemiskinan.

Kemudian disusul oleh cabai merah dan telur ayam ras. Tingginya konsumsi rokok di tengah keterbatasan ekonomi menjadi catatan tersendiri bagi pola konsumsi masyarakat yang justru memperberat beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Selain makanan, komoditas bukan makanan juga turut menyumbang beban hidup masyarakat. Di perkotaan, lima besar pengeluaran yang membebani warga adalah biaya perumahan, bensin, pendidikan, listrik, dan perlengkapan mandi.

Sementara di perdesaan, susunannya hampir serupa, namun biaya kesehatan muncul sebagai faktor kelima yang dominan.

Secara teknis, klasifikasi penduduk miskin ditentukan oleh Garis Kemiskinan (GK), yakni rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk hidup layak.

Baca juga: Bupati Annisa Suci Temui Kemendagri, Dharmasraya Segera Punya BUMD Sawit dan Pangan

Nilai garis Kemiskinan di Sumatera Barat pada September 2025 ditetapkan sebesar Rp776.517 per kapita per bulan.

Angka ini mengalami kenaikan sebesar 6,40 persen dibandingkan Maret 2025 yang hanya sebesar Rp729.806.

Kenaikan nilai GK ini jauh lebih tinggi di daerah perdesaan (naik 6,55 persen) dibanding perkotaan (naik 6,28 persen). 

Kendati demikian, jika melihat perspektif yang lebih luas sejak September 2016, profil Kemiskinan di Sumbar memperlihatkan tren penurunan yang signifikan selama sembilan tahun terakhir.

Jumlah penduduk miskin menyusut dari 376,51 ribu jiwa (7,14 persen) pada 2016 menjadi 312,30 ribu jiwa (5,31 persen) pada 2025.

Baca juga: Head to Head Semen Padang vs Persita: Kabau Sirah Usung Misi Balas Dendam di Agus Salim

Penurunan ini mencerminkan keberhasilan jangka panjang pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan konektivitas ekonomi.

Namun, lonjakan kemiskinan desa pada September 2025 tetap menjadi catatan merah yang menuntut intervensi kebijakan yang lebih spesifik pada sektor pedesaan.(*)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.