TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Hingga saat ini, Kota Denpasar memiliki sebanyak 17 SMP Negeri yang tersebar di empat kecamatan.

Namun jumlah tersebut dinilai masih belum bisa mengakomodir jumlah siswa jika dilihat dari populasi penduduk di Denpasar.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar, I Ketut Sudana menyebut, idealnya minimal ada 25 SMP Negeri untuk bisa menampung siswa.

"Ini baru minimal ya, idealnya seperti itu dilihat dari populasi penduduknya. Tapi sekarang baru ada 17 SMP Negeri," kata politisi Partai Gerindra ini.

Baca juga: Di Sertifikat 11 Are, Tapi Luas Sekolah 9 Are, DPRD Denpasar Minta Pengukuran Ulang SDN 32 Pemecutan

Mantan Kabid Pendidikan SD Disdikpora Kota Denpasar ini menyebut jika lahan menjadi kendala pembangunan SMP Negeri ini.

Karena Kota Denpasar tak memiliki banyak lahan yang bisa dibanguni sekolah.

"Kendalanya memang tanah yang terbatas, ke banyak pinjam ke Badung, ke provinsi, sewa. Ada beberapa yang sudah diserahkan ke Denpasar, tapi beberapa," paparnya.

Dirinya mengaku tahu kondisi tersebut karena pernah menjadi Kepala Sekolah, Kepala UPT hingga Kabid di Disdikpora Denpasar.

Sehingga dengan keberadaan SMP Negeri yang terbatas, menurutnya wajar jika setiap penerimaan peserta didik baru terjadi permasalahan.

Apalagi menurutnya dari jumlah lulusan SD, masih kurang dari 50 persen yang belum tertampung.

"Syukurnya ada sekolah swasta yang bisa menampung siswa yang tidak tertampung di negeri, sehingga mereka bisa mengikuti wajib belajar," paparnya.

Namun menurutnya, jika saat ini misalnya SMP Negeri bisa dibangun sesuai idealnya, maka akan berdampak pada sekolah swasta.

Sekolah swasta pasti akan keberatan karena tidak dapat murid.

"Dan kalau swasta merasa keberatan ya wajar, mereka pasti akan merasa tersaingi, tidak dapat murid. Nah itu tugas pemerintah, kalau begitu berikan BOP atau apa. Karena minimal 20 persen anggaran pemerintah wajib untuk pendidikan," katanya. (*)