TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Penonaktifan sementara kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat Wonosobo.

Sejumlah warga khawatir kehilangan akses layanan kesehatan akibat status kepesertaan yang mendadak berubah menjadi nonaktif.

Untuk diketahui, Penonaktifan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilakukan oleh Kemensos.

Menanggapi situasi tersebut, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menegaskan bahwa seluruh fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit, dilarang menolak pasien, meskipun status BPJS PBI JK mereka tercatat tidak aktif dalam sistem.

“Layani dulu, jangan pernah rumah sakit menolak pasien-pasien yang notabennya kemarin mendapatkan BPJS PBI, tiba-tiba sekarang dinonaktifkan,” kata Afif, Jumat (6/2/2026).

Afif menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut bukan pencabutan hak layanan kesehatan, melainkan bagian dari proses sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).

Menurutnya, penyesuaian data membutuhkan waktu dan tidak bersifat permanen.

“Dinonaktifkan sebenarnya hanya ini proses waktu saja untuk menyesuaikan dengan data-data yang ada di Kementerian Sosial dengan DTSN ini,” ujarnya.

Baca juga: Situasi Berubah Mencekam, Briptu R Tertembak di Paha oleh Pistolnya Sendiri setelah Ancam Mertua

Untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan medis, pemerintah daerah telah menginstruksikan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta seluruh rumah sakit di Wonosobo agar tetap melayani pasien, khususnya kelompok rentan dan mereka yang membutuhkan perawatan intensif.

Ia mencontohkan pasien yang harus menjalani perawatan rutin, seperti hemodialisis (HD) setiap dua minggu sekali, tetap harus mendapatkan pelayanan tanpa terhambat persoalan administrasi.

“Layanin dulu. Kalau begitu masuk ternyata dicek, nonaktifkan, sudah layani dulu,” tegas Afif.

Setelah pelayanan medis diberikan, keluarga pasien akan diarahkan untuk mengurus proses administrasi reaktivasi kepesertaan ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Pemerintah daerah memastikan pendampingan agar proses tersebut berjalan cepat dan tidak menyulitkan warga.

Lebih lanjut, Afif menegaskan bahwa pasien dengan kebutuhan perawatan khusus yang terdampak penonaktifan wajib diaktifkan kembali kepesertaannya. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen penuh agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak layanan kesehatan hanya karena kendala administrasi data.

“Rumah sakit layani dulu, enggak boleh ada rumah sakit menolak,” ujarnya kembali menegaskan.

Ia juga menenangkan masyarakat agar tidak panik menghadapi situasi ini.

“Jangan takut, jangan khawatir bagi masyarakat Wonosobo yang kebetulan kok kena dampak dari pemutusan PBI ini, penonaktifan ini, nanti diurus diaktifkan kembali," imbuhnya.

Terkait jumlah warga terdampak, Afif menyebut pemerintah daerah masih menunggu data resmi hasil pendataan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Wonosobo, Jaelan, mengakui bahwa penonaktifan PBI JK berdampak nyata, terutama bagi pasien cuci darah.

“Kita semua ikut prihatin atas beberapa anggota komunitas cuci darah Indonesia KPCDI yang tidak bisa mengakses layanan cuci darah di rumah sakit karena penonaktifan kepesertaan,” ujar Jaelan dalam rilis resminya.

Menurut Jaelan, penonaktifan terjadi seiring penerapan data tunggal sosial ekonomi nasional, yang mengharuskan pemutakhiran data kepesertaan PBI JK dari pemerintah pusat.

Sebagai langkah cepat, Dinas Kesehatan Wonosobo tengah mendata ulang seluruh warga yang terdampak.

“Untuk peserta yang dinonaktifkan akan kita bantu untuk reaktivasi dengan dinas sosial,” kata Jaelan.

Bagi peserta yang tidak bisa direaktivasi melalui skema PBI pusat, pemerintah daerah menyiapkan opsi PBI Pemda agar layanan kesehatan tetap berjalan.

“Teman teman yang tidak bisa direaktivasi kita akan masukan dalam kepesertaan PBI Pemda,” ujarnya.

Jaelan menegaskan bahwa layanan cuci darah merupakan layanan penyambung nyawa, sehingga tidak boleh terhenti dalam kondisi apa pun.

“Kami menghimbau dan mendorong agar semua rumah sakit di kabupaten Wonosobo yang memberikan layanan cuci darah tetap memberikan layanan,” tandasnya.

Sosok Afif Nurhidayat

Sosok Afif Nurhidayat tentu sudah tidak asing bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Pasalnya, Afif Nurhidayat sebelumnya merupakan Bupati Wonosobo periode 2021-2024.

Tak hanya itu saja, Afif Nurhidayat juga sempat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo selama tiga periode pada 2004-2020.

Berbagai prestasi didapatkan Afif Nurhidayat selama memimpin Kabupaten Wonosobo.

Wajar masyarakat Kabupaten Wonosobo kembali menaruh kepercayaan pada Afif Nurhidayat untuk kedua kalinya.

Rekam Jejak

Melansir laman Wikipedia, Afif Nurhidayat lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, pada 25 November 1970. Tahun ini, usianya akan menginjak 52 tahun. 

Ia mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukoharjo, Wonosobo, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Wonosobo.

Setelah lulus dari MTs, ia melanjutkan pendidikan meneengah atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Banjarnegara.

Usai lulus SMA, Afif Nurhidayat melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Wonosobo.

Sebelum terjun ke dunia politik, ia sempat menjadi guru di MTs Ma'arif Selomerto pada 1994 sampai 1999.

Ia juga menjadi Dosen Akademi Keperawatan pada 2000 sampai 2002. 

Kemudian, pada 2004 sampai 2020 ia berkarier sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wonosobo.

Afif Nurhidayat sempat menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Wonosobo selama dua periode, yaitu periode 2000-2005 dan 2005-2010. 

Ia kemudian dipercaya untuk memimpin DPC PDIP Wonosobo sejak 2010 sampai saat ini.

Meskipun karier politiknya tergolong gemilang, Afif pernah gagal saat mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Wonosobo pada Pilkada 2010 lalu. 

Saat itu, ia berpasangan dengan calon Bupati Wonosobo Azis Subekti.

Berkat rekomendasi banyak partai, Afif Nurhidayat mencalonkan diri sebagai Bupati Wonosobo, berpasangan dengan Muhammad Albar pada 2020 lalu.

Sebenarnya, saat itu Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar mengemban jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo periode 2019-2020.

Keduanya memutuskan mundur dari posisi tersebut dan bersama-sama maju dalam Pilkada 2020 atas rekomendasi dari PDIP, PKB, Demokrat, Golkar, Nasdem, PAN, dan Hanura. 

Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar pun akhirnya resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo periode 2021-2025.

Selama menjadi orang nomor satu di Wonosobo, Afif Nurhidayat turut berperan sebagai penggerak literasi digital.

Pemkab Wonosobo di bawah kepemimpinan Afif Nurhidayat berupaya membuat terobosan, salah satunya literasi digital bagi anak-anak sekolah menggunakan aplikasi paling umum dan sederhana. 

Dengan cara itu, Pemkab Wonosobo berusaha menggenjot minat baca di kalangan anak sekolah umum maupun pesantren.

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 1 Sukoharjo, Wonosobo

MTs Negeri Wonosobo

SMA Muhammadiyah Banjarnegara

Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Wonosobo

Riwayat Pekerjaan

Guru MTs Ma'arif Selomerto (1994-1999)

Dosen Akademi Keperawatan (2000-2002)

Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo (2004-2020)

Bupati Wonosobo (2021- sekarang)

Bupati Wonosobo (2025-2030). (Ima/Lyz)