WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto membawa Indonesia menjadi bagian dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian dinilai sejalan dengan amanat konstitusi dan tradisi politik luar negeri Indonesia.

Langkah tersebut dipandang bukan sebagai manuver spontan, melainkan hasil pertimbangan strategis yang matang.

“Berkait dengan mengapa Indonesia menerima tawaran masuknya ke dalam BoP, Bung Bahlil yakin Prabowo sudah masak berpikir. Ini keputusan matang, tidak reaktif!” ujar Idrus dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Menurut Idrus, komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta mengakhiri konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza bukanlah agenda sesaat.

Ia menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan tujuan strategis yang bersumber langsung dari konstitusi negara. 

Baca juga: Ahmad Dhani Ungkap Nama Calon Anak Al Ghazali dan Alyssa Daguise hingga Bangun Restoran Javarock

Hal itu, kata Idrus, sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”, serta mandat Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Idrus juga menepis pandangan yang menyebut keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza sebagai bentuk ketergantungan pada kepentingan negara besar. 

Ia menegaskan, prinsip bebas aktif tidak berarti Indonesia bersikap pasif atau menjauh dari forum-forum internasional.

“Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum, semua kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” kata Idrus.

Ia menilai kehadiran Indonesia dalam BoP justru dilandasi kebutuhan strategis agar suara negara-negara Muslim, khususnya yang mendukung kemerdekaan Palestina, tetap terwakili dalam proses perundingan internasional.

Baca juga: Main Serial Panjang, Kiki Narendra Ingin Rasakan Dunia Sinetron seperti Arbani Yasiz

Tanpa keterlibatan aktif, Indonesia berisiko tersisih dari forum pengambilan keputusan yang akan menentukan arah masa depan Palestina.

“Perhatikan bagaimana Presiden Prabowo meyakinkan bahwa keterlibatan ini merupakan komitmen kemanusiaan Indonesia secara lebih efektif dan langsung kepada masyarakat di Gaza. Bukan sekedar ikut arus,” tutur Idrus.

Idrus menjelaskan bahwa langkah ini bukan tanpa perhitungan. Indonesia menilai memiliki peluang besar untuk berkontribusi secara nyata, didukung oleh hubungan baik dengan berbagai pihak yang terlibat. Dengan modal tersebut, Indonesia dapat mengambil peran kualitatif sebagai bagian dari blok penyeimbang bersama tujuh negara Muslim berpengaruh lainnya, seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar.

Melalui peran tersebut, Indonesia diharapkan mampu menjadi pengontrol agar kebijakan yang dihasilkan BoP tidak berpihak pada satu kepentingan semata, melainkan tetap sejalan dengan aspirasi kemerdekaan Palestina.

“Kehadiran Indonesia potensial mencegah BoP hanyut dalam keputusan yang monolog satu blok; dan mendorong adanya pertimbangan yang lebih beragam dan adil bagi kepentingan Palestina,” pungkas Idrus.(m27)