TRIBUN-TIMUR.COM - Salam Tribun Timur edisi Sabtu, 7 Februari 2026, mengulas tentang Jalan Sehat Disnakertrans Sulawesi Selatan Memeringati Bulan K3 Nasional.

Tak ada yang salah dengan jalan sehat. Olahraga murah. Massal. Merakyat. Dihadiri massa berjubel. 

Masalahnya bukan di langkah kaki. Masalahnya di arah anggaran.

Di spanduk besar Bulan K3 Nasional itu, semuanya tampak ideal. Putih. Sehat. Optimistis.

Doorprizenya besar. Ada sepeda. Ada motor. Bahkan umrah.

Pesannya jelas: jangan mager. 

Namun di ruang lain, olahraga prestasi justru kelelahan. Atlet berlatih dengan jadwal terbatas. Pelatih berhitung dengan sisa anggaran. Cabang olahraga binaan KONI Sulsel berjalan terseok-seok. Sangat mager alias malas bergerak.

Di sini ironi mulai terasa. Anggaran olahraga habis di satu pagi.Prestasi dituntut sepanjang tahun.

Dispora memilih jalan yang ramai. KONI memikul jalan yang sunyi.

Padahal olahraga bukan hanya urusan kerumunan.Ia adalah disiplin panjang. Habituasi. Pengulangan. Kesabaran.Dan keberlanjutan.

K3 bicara keselamatan kerja.Tetapi siapa yang menjaga keselamatan masa depan atlet? Jika anggaran lebih nyaman dipakai untuk event seremonial, maka olahraga perlahan berubah menjadi tontonan. 

Tak instan. Tak viral. Tapi justru di situlah fondasi prestasi dibangun. Ketika Dispora lebih sibuk mengurus panggung, sementara KONI berjuang di belakang layar, yang dipertaruhkan bukan sekadar medali.

Yang dipertaruhkan adalah arah kebijakan. Sulawesi Selatan tidak kekurangan atlet berbakat. Yang kurang adalah keberpihakan anggaran. Jika jalan sehat terus menjadi prioritas,sementara jalur pembinaan terus disempitkan,kita bukan sedang melawan malas bergerak.Kita sedang membiasakan diri memilih jalan pintas.

Jalan Sehat Anti Mager

Namanya terdengar ringan: jalan sehat anti mager. Tetapi dampaknya tidak pernah ringan.

Salam Tribun Timur dikomentari beberapa pembaca. Namun ada dua kalimat terasa sangat relevan dan menohok: “Jalan sehat anti malas mikir” dan “Mental pejabat, selalu mau dikagumi.”

Dua komentar itu bukan sekadar nyinyir. Ia adalah intuisi sosial. Cara publik membaca relasi kuasa yang tak tertulis. Sebab olahraga, di tangan birokrasi, tidak pernah benar-benar netral.

Satu catatan penting perlu diluruskan sejak awal. Jalan Sehat Anti Mager itu, secara formal, tidak memiliki pos anggaran utama di Dispora. Di atas kertas, ia tampak murah. Bahkan nyaris tanpa biaya.

Namun pengalaman publik sudah terlalu panjang untuk percaya bahwa kegiatan sebesar itu lahir dari ruang hampa. Klaim kadang tak seindah kenyataan.

Dalam praktik birokrasi, anggaran nol hampir tidak pernah benar-benar nol. Yang terjadi adalah biaya dipindahkan. Dititipkan. Dibagi.

Maka dikenal istilah yang hidup diam-diam di lorong pemerintahan: patungan antar-SKPD. CSR perusahaan ikut berkontribusi.Rekanan “diajak bicara”. Sumber-sumber nonbudgeter menjadi solusi instan.

Di titik ini, kebijakan publik bergeser makna. Ia bukan lagi soal prioritas pembangunan, melainkan soal kepiawaian mengamankan pembiayaan kegiatan simbolik.

Beban Menyebar Tanggung Jawab Menguap

Tidak semua dinas menanggung beban yang sama. Dalam seremonial seperti ini, Dinas Pendidikan selalu menjadi yang paling berat. Mendatangkan siswa SMA dari seluruh Sulsel bukan perkara sepele. 

Transportasi. Konsumsi. Koordinasi. Semua itu membutuhkan biaya. Semuanya kadang tidak tercantum jelas dalam perencanaan.

Ironinya terasa semakin pahit. Kala Jalan Sehat Anti Mager selalu digerakkan. Tapi Olahraga yang dibina KONI Sulsel semakin sempoyongan. Atlet berlatih dengan fasilitas terbatas. Kejuaraan kekurangan dukungan. Pembinaan jangka panjang terseok oleh keterbatasan anggaran.

Sementara itu, kegiatan seremonial bisa tampil megah. Inilah paradoks kebijakan publik kita: yang tampak ramai lebih mudah dibiayai daripada yang benar-benar penting. 

Dua komentar pembaca itu layak diletakkan sebagai lensa analisis. Ia bukan hinaan. Diksi “Mental pejabat, selalu mau dikagumi” adalah kejujuran. 

Hasrat untuk dikagumi melahirkan kecenderungan  khas. Lebih menyukai acara besar daripada kerja sunyi. Lebih memilih keramaian daripada konsistensi. Dalam logika ini, olahraga direduksi menjadi tontonan. Olahraga bukan lagi proses proses. Bukan pembinaan. Pejabat tampil di panggung. ASN bergerak mengamankan acara. Rakyat menjadi latar.

Padahal, olahraga sejati justru tumbuh dari disiplin panjang. Bukan dari seremoni sesaat.

Jalan Sehat, Jalan Pikiran yang Macet

Istilah anti mager seharusnya mengajak publik bergerak. Tetapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Pikiran publik dibuat berhenti bertanya.

Mengapa kegiatan tanpa anggaran bisa berjalan megah?

Mengapa pembinaan atlet terus kekurangan dana?

Mengapa energi birokrasi habis di panggung, bukan di sistem?

Ketika pertanyaan-pertanyaan ini tak dijawab, olahraga berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Bukan lagi sarana kesehatan. Bukan lagi pembinaan prestasi. Melainkan ritual kekaguman kolektif.

Masalahnya bukan pada jalan sehat. Bukan pula pada niat baik. Masalahnya ada pada logika kebijakan. 

Ketika kegiatan simbolik lebih mudah dibiayai daripada pembinaan substantif. Ketika anggaran resmi kalah oleh patungan tak tercatat. Ketika pejabat lebih sibuk tampil daripada membangun sistem. Maka yakinlah, yang sedang kita saksikan bukan pembangunan olahraga. Ia hanya pembangunan citra. Dan olahraga, sekali lagi, tidak pernah netral ketika ia dijadikan panggung kekuasaan.

Permainan Sunyi dalam Birokrasi

Di balik acara yang tampak meriah, birokrasi bekerja dengan cara yang jarang terlihat publik.

Bukan lewat aturan tertulis, melainkan melalui apa yang oleh sosiolog Prancis Michel Crozier disebut sebagai bureaucratic games.

Crozier menjelaskan, birokrasi tidak hanya digerakkan oleh struktur formal, tetapi oleh permainan informal antar-aktor di dalamnya.

Aturan seringkali justru menciptakan ruang abu-abu. Dan di ruang inilah kekuasaan bernegosiasi.

Dalam konteks kegiatan olahraga seremonial, permainan itu tampak jelas.

Ketika sebuah acara diumumkan tanpa anggaran resmi, sesungguhnya permainan baru saja dimulai.

Siapa kepala dinas yang paling “gesit”?

Siapa yang punya jaringan CSR?

Siapa yang bisa menghubungi rekanan lama?

Di titik ini, kepatuhan bukan lagi soal menjalankan aturan, melainkan soal membuktikan loyalitas dan kecakapan.

Birokrasi berubah menjadi arena adu kepiawaian. Bukan dalam merancang kebijakan,

melainkan dalam mengamankan pembiayaan tak tertulis.

Anggaran Resmi Kalah oleh Relasi

Inilah paradoksnya. Kegiatan pembinaan atlet membutuhkan proposal, verifikasi, dan alokasi APBD yang ketat.

Tetapi kegiatan seremonial justru meluncur cepat karena dibiayai oleh jaringan informal.

Permainan birokrasi bekerja dengan logika sendiri. Yang patuh pada prosedur sering tertinggal. Yang lincah dalam relasi akan selalu terdepan.

Inilah yang membuat komentar pembaca “mental pejabat, selalu mau dikagumi” terasa tepat sasaran. Sebab yang dikagumi bukanlah kerja sistemik, melainkan kemampuan menampilkan keberhasilan sesaat.

Tepuk Tangan Lebih Bernilai dari Prestasi

Di sinilah konsep symbolic capital dari Pierre Bourdieu menjadi penting.

Bourdieu menyebut modal simbolik sebagai bentuk kekuasaan yang lahir dari pengakuan sosial. Penghormatan, prestise, legitimasi moral.

Dalam acara jalan sehat, modal simbolik itu diproduksi secara masif. Ia mekar dalam kerumunan besar. Beriak lewat foto udara. Wah lewat seragam. Kokoh lewat spanduk. Dan, dan tentu saja, jangan lupakan peranan tepuk tangan. Iya, tepuk tangan itu seakan menghapus semua janji kampanye.

Pejabat yang hadir pun memperoleh legitimasi visual. Institusi yang menggelar acara mendapat citra aktif. Dan olahraga, sayangnya, direduksi menjadi latar produksi prestise.

Modal simbolik ini tidak membutuhkan laporan keuangan rinci. Ia hidup di ruang persepsi publik.

Simbol Lebih Disukai daripada Sistem

Masalahnya, modal simbolik lebih mudah diraih dibanding modal struktural. Membangun atlet membutuhkan waktu, disiplin, dan kontinuitas anggaran. Membangun citra cukup dengan satu hari acara. 

Itulah sebabnya, dalam banyak kebijakan publik, yang terlihat hanya menang, meski yang bekerja kalah.

Olahraga prestasi kalah pamor. Pembinaan jangka panjang kalah oleh seremoni. Dan ketika publik bertanya, jawaban yang muncul sederet kalimat normatif. Ini demi kebersamaan. Ini demi kesehatan. Ini demi semangat. Padahal yang sedang berlangsung adalah konversi anggaran sosial menjadi keuntungan simbolik.

Jalan Sehat dan Produksi Kekaguman

Komentar pembaca “jalan sehat anti malas mikir” sesungguhnya membaca ini dengan sangat jernih.

Sebab dalam ritual seremonial, publik diajak bergerak secara fisik,

tetapi tidak diajak berpikir secara kritis.

Ruang publik dipenuhi euforia,

sementara ruang diskusi tentang prioritas anggaran justru menyempit.

Dalam bahasa Bourdieu, simbol bekerja paling efektif ketika diterima tanpa disadari sebagai simbol.

Yang dikritik adalah rangkaian logika kekuasaan. Ketika permainan birokrasi lebih menentukan daripada perencanaan. Ketika modal simbolik lebih dicari daripada prestasi nyata. Ketika kegiatan tanpa anggaran lebih lancar daripada pembinaan atlet. Maka yang perlu dibenahi bukan lapangan olahraga, melainkan cara berpikir dalam mengelola kebijakan publik.

Sebab olahraga, jika terus dijadikan panggung kekaguman, ia akan kehilangan fungsinya sebagai ruang keadilan dan prestasi.

Dan di situlah publik berhak bertanya,tanpa dianggap malas berpikir, tanpa dituduh makar, . tanpa dicap musuh.(*)