TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Banjir yang terus berulang melanda wilayah Cirebon setiap musim hujan dinilai bukan lagi sekadar persoalan alam, melainkan akibat kelalaian bersama dalam pengelolaan tata ruang, sungai, dan kawasan permukiman.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Cirebon, Sutan Aji Nugraha menegaskan, bahwa persoalan banjir di Cirebon sudah terlalu lama dibiarkan tanpa solusi konkret yang menyentuh akar masalah.
“Ini bukan lagi bicara soal teori di atas kertas, tapi bagaimana solusi nyata dalam mengamankan warga negara yang jelas berulang kali merasakan kebanjiran di musim penghujan,” ujar Aji saat dimintai tanggapan, Sabtu (7/2/2026).
Menurut Aji, rencana pemerintah daerah yang disebut akan mengumpulkan para developer perumahan subsidi harus segera direalisasikan dan tidak berhenti pada wacana.
Ia menilai, selama ini penanganan banjir kerap terjebak pada pendekatan parsial, tanpa adanya pertemuan serius lintas lembaga yang benar-benar fokus pada keselamatan warga.
“Pihak-pihak terkait harus duduk bersama menyelesaikan masalah klasik ini, yakni BBWS, developer perumahan dan pemerintah daerah,” ucapnya.
Baca juga: Penampakan Tembok Beton 15 Meter yang Jebol di Tengah Tani Cirebon, Pintu Masuk Banjir Kali Baru
Sutan merinci peran masing-masing pihak.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bertanggung jawab melakukan normalisasi sungai di sepanjang kawasan perumahan, sementara developer wajib memastikan sarana dan prasarana hunian aman dari risiko banjir.
Adapun pemerintah, kata dia, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi keselamatan warga tanpa memandang status wilayah.
“Ini keselamatan nyawa rakyat, lho. Bukan soal status warga kota atau kabupaten,” jelas dia.
Ia menambahkan, kasus banjir yang terus berulang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi para pengembang perumahan ke depan dalam menentukan lokasi dan perencanaan kawasan hunian.
“Pertemuan antar ketiga lembaga ini harus segera direalisasikan guna mendapatkan titik temu, bukan sekadar formalitas belaka untuk menggugurkan kewajiban,” katanya.
Bahkan, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk turun tangan langsung apabila persoalan ini tak kunjung diselesaikan secara menyeluruh.
“Bila perlu Pemda Provinsi ikut turun tangan. Apalagi KDM gencar melakukan penataan dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon mencatat sedikitnya enam desa di tiga kecamatan terdampak banjir akibat cuaca ekstrem yang terjadi pada 6 Februari 2026.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon, Hadi Eko mengatakan, banjir mulai terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Cirebon dan daerah hulu secara bersamaan.
“Akumulasi hujan di hulu dan hilir menyebabkan beberapa sungai meluap dan menggenangi permukiman warga,” kata Hadi.
Ia menjelaskan, dua sungai yang berkontribusi besar terhadap banjir yakni Sungai Kedung Pane dan Sungai Pekik, tidak mampu menampung volume air saat debit meningkat tajam.
“Kondisi ini diperparah oleh sedimentasi sungai yang tinggi, berkurangnya daerah resapan air, serta sistem drainase yang kurang optimal,” ujarnya.
BPBD mencatat banjir berdampak pada 3.289 kepala keluarga atau 8.549 jiwa, dengan total 2.884 rumah terdampak.
Selain itu, sebanyak 11 fasilitas umum seperti sekolah, kantor, tempat ibadah dan tempat usaha ikut terendam, dengan ketinggian air berkisar 20 hingga 150 sentimeter.
BPBD bersama unsur kecamatan, desa, TNI-Polri, relawan, dan komunitas siaga bencana telah melakukan evakuasi serta kaji cepat di lokasi terdampak.
“Terkait peristiwa ini, kami merekomendasikan review tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana, rehabilitasi lahan, serta normalisasi sungai dari hulu hingga hilir,” kata Hadi.
Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Villa Intan 3, Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.
Hingga Sabtu siang, air setinggi lebih dari satu meter masih menggenangi kawasan tersebut.
Air berwarna kecokelatan merendam rumah-rumah warga.
Sejumlah perabot ikut terendam, sementara aktivitas warga lumpuh.
Sebagian warga yang sebelumnya bertahan kini memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Santi (44), warga setempat, mengatakan banjir kali ini datang lebih cepat dan lebih dalam dibandingkan kejadian sebelumnya.
“Tahun lalu banjir sempat surut, tapi ini enggak lama langsung dalam lagi,” ujarnya.
Menurut Santi, banjir di Villa Intan 3 bukan kejadian baru dan hampir selalu terjadi setiap hujan deras mengguyur wilayah Cirebon.
“Sering. Hujan, terus drainasenya mampet semua kayaknya,” ucapnya.
Keluhan serupa disampaikan Boim (38). Ia menyebut sejak awal 2026 banjir sudah melanda wilayah tersebut hingga tiga kali.
“Dari awal 2026 sudah tiga kali. Air paling dalam sampai seperut,” katanya.
Ia berharap pemerintah segera mengatasi persoalan banjir kiriman dari sungai yang kerap meluap.
“Harapannya ya mohon bisa diatasi lah keluhan warga supaya tidak banjir terus,” ujar Boim.
Selain permukiman warga, banjir juga berdampak pada jalur vital.
Jalur Pantura Kedawung, tepatnya di Jalan Brigjen Dharsono dekat SPBU Kedawung, sempat tergenang air setinggi hingga 50 sentimeter.
Kapolsek Kedawung, Kompol Ahmad Nashori, mengatakan hujan deras selama hampir dua jam menyebabkan genangan di sejumlah ruas jalan.
“Genangan terjadi di Jalan Bypass dan Jalur Pantura sehingga arus lalu lintas padat,” katanya.
Polisi diterjunkan untuk mengatur lalu lintas dan membantu pengendara yang kendaraannya mogok akibat genangan.
Hujan lebat yang kembali mengguyur Cirebon menjadi pengingat rapuhnya sistem drainase dan infrastruktur, terutama di kawasan permukiman dan jalur utama Pantura yang menjadi urat nadi transportasi antardaerah.(*)
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
