SURYA.co.id - Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh yang kerap diasosiasikan sebagai pihak oposisi.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/1/2026).
Adapun tokoh yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Susno Duadji, Said Didu, Siti Zuhro, dan mantan Ketua KPK Abraham Samad.
Pengakuan tersebut disampaikan Susno saat menjadi narasumber dalam program Satu Meja di Kompas TV, Rabu (4/2/2026).
Berikut reaksi Prabowo terkait kasus Ijazah Jokowi.
Menurut Susno, cara Prabowo menyikapi isu ijazah Jokowi justru menunjukkan sikap seorang negarawan.
Ia menilai Prabowo tidak menjadikan isu tersebut sebagai bahan perdebatan utama meski telah lama beredar di ruang publik.
"Ada disinggung sedikit. Saya kira sikap beliau yang paling bagus gitu. Itulah dia menunjukkan kenegarawanan. Dia tidak menyinggung masalah ijazah Jokowi palsu gitu enggak," kata Susno Duadji, dikutip SURYA.co.id dari Kompas TV.
Susno menambahkan, Prabowo memandang polemik ijazah tersebut bukan sebagai isu prioritas, mengingat banyak persoalan nasional lain yang dinilai jauh lebih mendesak untuk dibahas dan diselesaikan.
Baca juga: Duduk Perkara Debat Penasihat Kapolri vs Kubu Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi, Berujung Saling Tuding
Dalam pertemuan itu, Prabowo juga disebut menyampaikan pandangan umum mengenai praktik pemalsuan ijazah yang, menurutnya, tidak hanya terjadi pada satu kasus atau satu figur tertentu.
"Dia (Prabowo) katakan di republik ini banyak yang ijazah (palsu). Bukan ijazah Pak Jokowi ya," kata Susno.
Bahkan, Prabowo disebut menyinggung secara santai fenomena serupa yang terjadi di lingkungan partainya sendiri.
"Termasuk katanya, ‘di partai saya aja ada yang gelarnya profesor tapi hanya foto doang'," ujar Susno sambil tertawa.
Meski demikian, Susno menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk meremehkan tindak pidana pemalsuan ijazah.
"Bukan enggak apa-apa. Artinya persoalan ijazah palsu itu, bukan Pak Jokowi ya, di republik ini banyak," ujarnya.
"Kalau dicari mungkin enggak muatlah di penjara kalau mau dimasukin semua," sambungnya.
Susno Duadji menekankan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo justru lebih banyak menyoroti isu-isu strategis negara yang dinilai jauh lebih krusial ketimbang polemik personal yang menyita energi publik.
"Kita singgung sedikit. Tapi artinya beliau itu masih banyak masalah negara ini yang lebih penting daripada masalah itu yang menyita energi," tegasnya.
Purnawirawan jenderal bintang tiga itu juga mengaku terkesan dengan paparan Prabowo terkait tantangan global yang dihadapi Indonesia ke depan.
"Saya melihat kenegarawannya itu ya. Dia paparkan kita masalah ini menghadapi perang dunia ketiga loh," ungkap Susno.
Pernyataan tersebut, menurut Susno, memperlihatkan bagaimana Prabowo menempatkan isu nasional dan global sebagai prioritas utama dalam kepemimpinannya.
Sebagai informasi, kasus tudingan ijazah palsu Jokowi hingga saat ini masih terus bergulir.
Polda Metro Jaya yang menangani kasus tersebut pada awalnya menetapkan 8 orang tersangka yang dibagi menjadi dua klaster.
Lima tersangka dalam klaster pertama adalah sebagai berikut:
Namun, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis sudah tak lagi menjadi tersangka setelah mengajukan restorative justice (RJ).
Sementara itu, Dalam klaster kedua ditetapkan tiga tersangka:
Para tersangka dijerat Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 32 juncto Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sementara itu, Ketegangan terjadi antara kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, dengan Penasihat Ahli Kapolri, Aryanto Sutadi.
Keduanya terlibat debat kusir saat membahas perkembangan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Dipantau SURYA.CO.ID dari tayangan program Interupsi di iNews TV, Kamis (5/2/2026), perdebatan dipicu oleh kritik tajam Refly Harun terhadap prosedur penyidikan di Polda Metro Jaya yang dinilai janggal.
Refly Harun menyoroti langkah penyidik yang telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan (Tahap I) sebelum tuntas memeriksa saksi dan ahli dari kubu kliennya.
Menurutnya, hal ini melanggar logika hukum dan profesionalisme kepolisian.
"Satu hari baru berkas itu dilimpahkan (13 Januari), tiba-tiba tanggal 14 Januari penyidik mengundang ahli dan saksi kami untuk diperiksa tanggal 20. Kan berarti tidak profesional," cecar Refly Harun.
Ia khawatir jika berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa, maka keterangan saksi meringankan dari pihaknya akan terabaikan.
“Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kemudian jaksa mengatakan berkasnya lengkap? Apakah saksi dan ahli itu enggak ada gunanya lagi?"
"Nah, ini menunjukkan dalam hati mereka sendiri sudah tahu kalau ini enggak profesional,” tegasnya.
Menanggapi tudingan tersebut, Aryanto Sutadi memberikan pembelaan.
Ia menilai, Refly tidak memiliki kapasitas untuk menghakimi standar profesionalisme penyidik.
“Saya mau menjawab cuma gini aja ya, istilah profesional sama tidak itu yang bisa mengatakan orang profesional atau tidak adalah orang yang profesional,” ujar Sutadi.
Ia menambahkan bahwa penilaian "tidak profesional" bisa muncul hanya karena seseorang tidak memahami ilmu penyidikan.
Situasi kian memanas saat Refly mulai mempertanyakan latar belakang pendidikan Sutadi Refly.
Sutadi bahkan sempat mempertanyakan kapasitas Refly Harun sebagai Pakar Hukum Tata Negara yang bertindak sebagai pembela dalam kasus pidana.
"Kalau Bapak kan tata negara. Mana bisa tata negara ditunjuk jadi pembela, itu saya enggak habis pikir," ucap Sutadi.
Debat mencapai puncaknya ketika Refly menyentil posisi Sutadi sebagai Penasihat Ahli Kapolri yang dianggapnya justru membela kepentingan personal Jokowi.
"Saya enggak habis pikir, bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi pada saat yang sama."
"Martabat Kapolri gimana dong?" tanya Refly.
Sutadi yang merasa tersinggung karena ditunjuk-tunjuk oleh Refly, langsung bereaksi keras.
"Anda gak boleh tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Tetapi jangan di luar forum kayak gini. Itu namanya Anda menghina saya juga," kata Sutadi.
Sutadi membantah tudingan keberpihakan tersebut dan mengklaim kehadirannya adalah untuk mengedukasi masyarakat.
Namun, Refly tetap bersikeras bahwa Sutadi tidak independen.
Ketegangan memuncak dengan saling lempar label negatif.
“Kalau Anda nuduh saya, saya boleh nuduh Anda. Anda provokator, membohongi rakyat," ujar Sutadi dengan nada tinggi.
“Anda yang enggak jelas. Anda yang membohongi rakyat. Aryanto Sutadi penasihat ahli Kapolri bertindak tidak independen dan netral dalam kasus ini. Memalukan Anda," bentak Refly.
Ia juga menutup argumennya dengan menilai sikap Sutadi telah mencoreng institusi Polri.
